alexametrics
Minggu, 22 September 2024    |              
KPAI PKU


PERPPU


KPU: Hasil Pemilu 2024 Diketahui Maret
TAHAPAN PILKADA SERENTAK MENUNGGU PERPPU

KPU: Hasil Pemilu 2024 Diketahui Maret

Nasional | Senin, 25 September 2023 - 10:29 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak direncanakan maju. Dari semula November menjadi September 2024. Tapi, kepastiannya masih menunggu pembahasan perppu antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara . . .

Perppu Percepat Pilkada Serentak Resmi Diusulkan
PENGHITUNGAN SUARA TETAP SATU PANEL

Perppu Percepat Pilkada Serentak Resmi Diusulkan

Politik | Jumat, 22 September 2023 - 09:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mereka yang berminat running menjadi bupati/wabup, wali kota/wawali, dan gubernur/wagub, tampaknya harus bersiap lebih awal. Sebab, pemerintah berencana memajukan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dari . . .

Percepat Pilkada Serentak 2024, Menteri Dalam Negeri Resmi Ajukan Perppu

Percepat Pilkada Serentak 2024, Menteri Dalam Negeri Resmi Ajukan Perppu

Nasional | Kamis, 21 September 2023 - 07:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada ke Komisi II DPR RI, pada Rabu (20/9) malam. Perppu itu terkait jadwal . . .

Perppu Cipta Kerja Tuai Protes, Pakar Sebut DPR seperti Zaman Orba

Perppu Cipta Kerja Tuai Protes, Pakar Sebut DPR seperti Zaman Orba

Nasional | Kamis, 23 Maret 2023 - 21:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna, pada Selasa,(21/3) menuai kritik masyarakat. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin . . .

Perppu Pemilu Disepakati DPR, Mendagri Pastikan Tahapan Pemilu Lanjut

Perppu Pemilu Disepakati DPR, Mendagri Pastikan Tahapan Pemilu Lanjut

Politik | Rabu, 15 Maret 2023 - 21:33 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI menyepakati rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Sebanyak . . .

Perppu Ciptaker Diklaim Berhasil Tambah Lapangan Kerja

Perppu Ciptaker Diklaim Berhasil Tambah Lapangan Kerja

Nasional | Minggu, 05 Maret 2023 - 11:19 WIB

RIAUPOS.CO - Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebelum dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghasilkan . . .

Fraksi PKS dan Demokrat Menolak
TUJUH FRAKSI SETUJU PERPPU CIPTA KERJA DISAHKAN

Fraksi PKS dan Demokrat Menolak

Politik | Kamis, 16 Februari 2023 - 11:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja, Rabu (15/2) akhirnya disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi Undang-undang (UU). Namun, pengesahan itu tidak bulat. Dua fraksi . . .

Mahfud MD Siap Tanggung Jawab Terkait Perppu Cipta Kerja Sudah Sah

Mahfud MD Siap Tanggung Jawab Terkait Perppu Cipta Kerja Sudah Sah

Nasional | Senin, 09 Januari 2023 - 06:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan dirinya bertanggung jawab bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja sah. “Iya sah, kalau . . .

Harus Ada Tekanan ke DPR untuk Menolak Perppu Cipta Kerja

Harus Ada Tekanan ke DPR untuk Menolak Perppu Cipta Kerja

Nasional | Minggu, 08 Januari 2023 - 10:31 WIB

Jakarta (RIAUPOS.CO) - Jalur untuk membatalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak hanya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi bisa juga lewat jalur politik di DPR sebelum . . .

Outsourcing Bakal Diatur dalam PP

Outsourcing Bakal Diatur dalam PP

Riau | Sabtu, 07 Januari 2023 - 11:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Ketenagakerjaan kembali buka suara terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jumat  (6/1). Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu menyebutkan, tengah mengrevisi peraturan pemerintah . . .

MK Dinilai Tak Berwenang Uji Perppu Cipta Kerja sebelum Disahkan DPR

MK Dinilai Tak Berwenang Uji Perppu Cipta Kerja sebelum Disahkan DPR

Politik | Jumat, 06 Januari 2023 - 22:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebelum . . .

Apindo Soroti Upah dan Alih Daya Berubah di Perppu Cipta Kerja

Apindo Soroti Upah dan Alih Daya Berubah di Perppu Cipta Kerja

Ekonomi-Bisnis | Rabu, 04 Januari 2023 - 10:17 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti dua isu di klaster ketenagakerjaan yang berubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ketua Umum Apindo . . .

Aturan Besaran Pesangon Karyawan Terkena PHK dalam Perppu Cipta Kerja

Aturan Besaran Pesangon Karyawan Terkena PHK dalam Perppu Cipta Kerja

Nasional | Senin, 02 Januari 2023 - 16:56 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja telah resmi terbit dan diteken Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu. Dalam aturan itu mengatur besaran pesangon yang diterima karyawan . . .

Presiden Diminta Laksanakan Putusan MK soal Perppu Ciptaker

Presiden Diminta Laksanakan Putusan MK soal Perppu Ciptaker

Nasional | Minggu, 01 Januari 2023 - 21:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menilai Perppu Ciptaker menunjukkan bahwa tanda-tanda otoriterianisme dalam kemasan peraturan perundang-undangan semakin nyata. ”Ini tak hanya menunjukkan betapa pada . . .

Perppu UU Cipta Kerja Diterbitkan, Ini Penjelasan Resmi Pemerintah

Perppu UU Cipta Kerja Diterbitkan, Ini Penjelasan Resmi Pemerintah

Nasional | Jumat, 30 Desember 2022 - 17:57 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hari ini, Jumat (30/12/2022).  Perppu ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak . . .

Pembahasan Perppu Pemilu Meluas
ATUR REKRUTMEN KPU DAERAH DIGELAR SERENTAK

Pembahasan Perppu Pemilu Meluas

Politik | Senin, 07 November 2022 - 10:20 WIB

DENPASAR (RIAUPOS.CO) - Kans menyerentakkan rekrutmen KPU di daerah kian terbuka. Hal itu menyusul masuknya norma tersebut dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu. Seperti diketahui, Perppu Pemilu awalnya . . .

Penetapan Dapil Bisa Adopsi Kaltara
SOLUSI SELAIN REVISI UU PEMILU ATAU PERPPU

Penetapan Dapil Bisa Adopsi Kaltara

Politik | Kamis, 14 Juli 2022 - 11:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penentuan daerah pemilihan (dapil) di tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) hingga kini belum definitif. Dibanding melakukan revisi undang undang atau penetapan Perppu, . . .

no-image.jpg
BPK DIMINTA DILIBATKAN

Perppu Covid Dinilai Inkonstitusional

Hukum | Rabu, 29 April 2020 - 10:38 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dinilai inkonstitusional. Kesimpulan tersebut disampaikan para penggugat Perppu 1/2020 di hadapan hakim . . .

Ganti Perppu No 1/2020 dengan APBN-P
SARAN SYARIEF HASAN

Ganti Perppu No 1/2020 dengan APBN-P

Politik | Jumat, 17 April 2020 - 23:11 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan medesak DPR untuk menolak Perppu Nomor 1/2020 dan menggantinya dengan Anggara Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Politisi Partai Demokrat itu menilai Perppu . . .

Banggar DPR Usulkan Tiga Perppu ke Presiden
ANTISIPASI DAMPAK WABAH CORONA

Banggar DPR Usulkan Tiga Perppu ke Presiden

Nasional | Senin, 23 Maret 2020 - 02:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pentingnya menggeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Hal itu ditujukan guna mengantisipasi dampak ekonomi akibat wabah . . .

Jika Segera Terbitkan Perppu Terorisme, Elektabilitas Jokowi Diprediksi Naik
TANPA MENUNGGU PEMBAHASAN DPR

Jika Segera Terbitkan Perppu Terorisme, Elektabilitas Jokowi Diprediksi Naik

Politik | Sabtu, 19 Mei 2018 - 17:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemberantasan tindak pidana terorisme akan segera dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Adapun Jokowi mengeluarkan ancaman itu karena DPR hingga saat ini . . .

Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme
SOAL PENERBITAN PERPPU

Kesal Diancam Presiden, Ini Kata Hidayat Nurwahid soal Revisi UU Antiterorisme

Hukum | Selasa, 15 Mei 2018 - 16:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Terorisme disesalkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid (Hidayat).Adapun ancaman itu dikeluarkan . . .

Jokowi Ancam Terbitkan Perppu Terorisme, Fadli Zon Menolak, Alasannya...
TAK INGIN DPR DISALAHKAN

Jokowi Ancam Terbitkan Perppu Terorisme, Fadli Zon Menolak, Alasannya...

Politik | Senin, 14 Mei 2018 - 21:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Parlemen menolak langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).Pasalnya, saat ini revisi undang-undang (RUU) anti terorisme sudah pada tahap penyelesaian. Wakil Ketua . . .

Sebut Presiden Tak Perlu Keluarkan Perppu Terorisme, Ini Kata Wiranto
TERKAIT PENGESAHAN RUU ANTI TERORISME

Sebut Presiden Tak Perlu Keluarkan Perppu Terorisme, Ini Kata Wiranto

Hukum | Senin, 14 Mei 2018 - 17:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme rencananya akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan melakukan hal tersebut jika DPR . . .

Tegas! Jika RUU Anti Terorisme Tak Disahkan, Presiden Bakal Terbitkan Perppu
TERKAIT MARAKNYA TEROR BOM

Tegas! Jika RUU Anti Terorisme Tak Disahkan, Presiden Bakal Terbitkan Perppu

Nasional | Senin, 14 Mei 2018 - 16:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Indonesia saat ini tengah dihantui aksi terorisme. Untuk memberantas aksi terorisme secara maksimal, perangkat hukum pun diperlukan.Karena itu, pengesahkan revisi Rancangan Undang-undang Anti Terorisme menjadi hal yang . . .

Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi

Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi

Nasional | Senin, 23 April 2018 - 10:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perkawinan. Tujuannya adalah menekan kasus pernikahan di usia anak. Salah satunya dengan menambah batas usia menikah. Beberapa kalangan . . .

Tekan Tren Nikah Muda, Terbitkan Perppu

Tekan Tren Nikah Muda, Terbitkan Perppu

Nasional | Minggu, 22 April 2018 - 11:38 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pernikahan di usia dini bukan hanya berdampak buruk terhadap keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Pernikahan di usia anak-anak ini juga sangat berbahaya dari aspek kesehatan, terutama perempuan. Untuk . . .

Masih Tolak Perppu Ormas, Ini Alasan Fraksi PPP
DIBAHAS DI KOMISI II DPR

Masih Tolak Perppu Ormas, Ini Alasan Fraksi PPP

Politik | Jumat, 08 September 2017 - 18:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPR saat ini sedang membahas Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Namun, Fraksi di Senayan belum sepenuhnya bulat terkait perppu tersebut.Misalnya saja Partai Persatuan . . .

Jika untuk Perbaikan, PAN Setujui Perppu KPK
MUARA PANSUS ANGKET

Jika untuk Perbaikan, PAN Setujui Perppu KPK

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan perppu guna merevisi undang-undang tentang komisi antirasuah yang menjadi muara dari Pansus Angket KPK, disambut baik oleh Fraksi PAN.Akan tetapi, mereka . . .

Soal Perppu KPK, Demokrat Berlepas Tangan
REKOMENDASI PANSUS ANGKET

Soal Perppu KPK, Demokrat Berlepas Tangan

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Usulan perlunya presiden mengeluarkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan dikomentari terlalu jauh oleh Partai Demokrat.Adapun usulan itu nantinya diminta untuk menjadi rekomendasi pansus angket KPK."Segala keputusan . . .

Terkait Desakan Penerbitan Perppu, KPK Akui Percaya Presiden
DINILAI SEBAGAI ISU LAMA

Terkait Desakan Penerbitan Perppu, KPK Akui Percaya Presiden

Politik | Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Permintaan itu sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua . . .

Pembahasan Perppu Ormas Akan Dipercepat Komisi II DPR, Alasannya...
TARGETKAN TUNTAS PADA MASA SIDANG INI

Pembahasan Perppu Ormas Akan Dipercepat Komisi II DPR, Alasannya...

Politik | Rabu, 23 Agustus 2017 - 20:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pembahasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) akan dipercepat oleh Komisi II DPR.Karena itu, semua anggota fraksi di komisi pemerintahan itu diharapkan dapat satu . . .

Jokowi Disarankan Buat Perppu KPK, Ini Penyebabnya
TERKAIT TEMUAN PANSUS ANGKET

Jokowi Disarankan Buat Perppu KPK, Ini Penyebabnya

Hukum | Rabu, 23 Agustus 2017 - 18:32 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo disarankan untuk menyiapkan Perppu guna merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, penanganan korupsi yang dilakukan komisi antirasuah banyak yang janggal.Hal itu disampaikan oleh . . .

PKB Tak Bisa Penuhi Permintaan HTI, tapi...
LOBI MENOLAK PERPPU ORMAS

PKB Tak Bisa Penuhi Permintaan HTI, tapi...

Politik | Kamis, 27 Juli 2017 - 21:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kamis sore (27/7/2017), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendatangi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. HTI dalam pertemuan itu meminta dukungan salah satu partai koalisi pemerintah itu untuk menolak . . .

Datangi MK, Persis Gugat Perppu Ormas
AJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN

Datangi MK, Persis Gugat Perppu Ormas

Hukum | Rabu, 26 Juli 2017 - 19:56 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi (MK), kembali digugat.Rabu (26/7/2017), permohonan pengujian terhadap . . .

Soal HTI, Yusril: Sudah Bubar Kok Masih Disuruh Pilih
TERKAIT IMBAUAN PEMERINTAH KEPADA PNS

Soal HTI, Yusril: Sudah Bubar Kok Masih Disuruh Pilih

Nasional | Rabu, 26 Juli 2017 - 00:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pegawai negeri sipil (PNS) yang masih tergabung dengan kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)‎, diminta untuk mengundurkan diri. Hal itu disampaikan pemerintah.Menyikapi itu, kuasa hukum . . .

Muhammadiyah Disarankan Ikut Uji Materi Perppu Ormas ke MK
IKUTI LANGKAH HTI

Muhammadiyah Disarankan Ikut Uji Materi Perppu Ormas ke MK

Politik | Selasa, 25 Juli 2017 - 20:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Uji materi atau judicial review terhadap Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang dianggap anti terhadap Pancasila.Mantan . . .

Yusril: Ketimbang Perppu Ormas, Lebih Baik Perppu Utang
SOAL PEMBUBARAN HTI

Yusril: Ketimbang Perppu Ormas, Lebih Baik Perppu Utang

Nasional | Selasa, 25 Juli 2017 - 20:21 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Saat pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas, menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, sebenarnya tidak ada situasi yang genting.Yusril menilai, pemerintahan Presiden ‎Joko Widodo . . .

Pengacara Riau Segera Bahas Perppu Ormas

Pengacara Riau Segera Bahas Perppu Ormas

Hukum | Sabtu, 22 Juli 2017 - 11:27 WIB

KOTA (RIAUPOS.CO) - Dalam waktu dekat Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban (LPIP) kembali menggelar kajian terkait isu yang sedang hangat dan kontrovesi. LPIP yang sejatinya selalu mengangkat isu-isu hangat, menjadwalkan  . . .

no-image.jpg

UU tentang Perppu MK Akhirnya Dibatalkan

Kriminal | Kamis, 13 Februari 2014 - 18:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Para Hakim Konstitusi membatalkan Undang Undang No 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi (MK) atau eks Perppu MK.Dengan demikian . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com