alexametrics
Senin, 23 September 2024    |              
KPAI PKU


KPK


Halaman. 37
Bupati Kolaka Timur Terjerat Suap Dana Hibah BNPB
NASIONAL

Bupati Kolaka Timur Terjerat Suap Dana Hibah BNPB

Nasional | Kamis, 23 September 2021 - 11:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka. Keduanya terjerat perkara dugaan . . .

Ajak Manfaatkan Data Pelayanan Publik, KPK Gelar Kompetisi JDC

Ajak Manfaatkan Data Pelayanan Publik, KPK Gelar Kompetisi JDC

Nasional | Rabu, 22 September 2021 - 14:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kompetisi JAGA Data Challenge (JDC) untuk mengajak masyarakat memanfaatkan data pelayanan publik sebagai upaya pencegahan korupsi.    Melalui kegiatan ini KPK berharap dapat meningkatkan . . .

Lili Pintauli Dianggap Berbohong, Fraksi PAN Minta Dewas KPK Terbuka
KONFLIK INTERNAL KPK

Lili Pintauli Dianggap Berbohong, Fraksi PAN Minta Dewas KPK Terbuka

Hukum | Rabu, 22 September 2021 - 08:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bertindak tegas dan terbuka soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh . . .

Penuhi Panggilan KPK, Anies Janji Akan Terbuka soal Pengadaan Tanah Munjul
KORUPSI

Penuhi Panggilan KPK, Anies Janji Akan Terbuka soal Pengadaan Tanah Munjul

Hukum | Selasa, 21 September 2021 - 13:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/9). Anies tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.05 WIB. Anies menyampaikan, . . .

Dr H Bambang Widjojanto SH MSc Beri Pembekalan di STMIK Amik Riau
PEMBEKALAN KEPADA MAHASISWA BARU STMIK AMIK RIAU

Dr H Bambang Widjojanto SH MSc Beri Pembekalan di STMIK Amik Riau

Pekanbaru | Senin, 20 September 2021 - 14:45 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Mantan Wakil Ketua KPK RI Dr H Bambang Widjojanto SH MSc memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru STMIK Amik Riau yang mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) . . .

Pegawai KPK Nonaktif Pertimbangkan Polisikan Lili Pintauli
KONFLIK INTERNAL KPK

Pegawai KPK Nonaktif Pertimbangkan Polisikan Lili Pintauli

Hukum | Senin, 20 September 2021 - 08:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko mengatakan saat, ini pihaknya masih melakukan konsolidasi dengan rekan-rekannya guna membahas apakah . . .

56 Pegawai KPK Diberhentikan dengan Hormat

56 Pegawai KPK Diberhentikan dengan Hormat

Nasional | Kamis, 16 September 2021 - 13:48 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) memasuki babak baru. Kemarin (15/9), 18 pegawai KPK yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan . . .

Ada OTT KPK, Diduga 5 Orang Diamankan ke Markas Lembaga Antirasuah

Ada OTT KPK, Diduga 5 Orang Diamankan ke Markas Lembaga Antirasuah

Hukum | Kamis, 16 September 2021 - 12:44 WIB

BANJARMASIN (RIAUPOS.CO) - Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu ruangan Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara . . .

Kata KPK, Besaran Harta Penyelenggara Negara Bukan Ukuran Korupsi
TERKAIT KEPALA SEKOLAH MILIKI HARTA RP1,6 TRILIUN

Kata KPK, Besaran Harta Penyelenggara Negara Bukan Ukuran Korupsi

Nasional | Rabu, 15 September 2021 - 14:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ukuran besar atau kecilnya harta yang dilaporkan penyelenggara negara dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bukan menjadi acuan dengan prilaku tindak pidana . . .

Segera Umumkan Status Azis Syamsuddin

Segera Umumkan Status Azis Syamsuddin

Nasional | Rabu, 15 September 2021 - 12:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang terungkap dalam dakwaan eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju mendapat perhatian khusus masyarakat sipil. KPK pun diminta tidak ragu mengumumkan . . .

KPK Masih Mencari Oknum Mengaku Pegawai KPK Terima Uang Dari Mursini

KPK Masih Mencari Oknum Mengaku Pegawai KPK Terima Uang Dari Mursini

Nasional | Rabu, 15 September 2021 - 12:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui terus berupaya memcari sosok misterius yang mengaku sebagai oknum pegawai KPK yang menerima uang dari mantan Bupati Kuansing, Mursini pada 2017 lalu. . . .

Pemberhentian 75 Pegawai KPK Tidak Bisa Sepihak
KONFLIK INTERNAL KPK

Pemberhentian 75 Pegawai KPK Tidak Bisa Sepihak

Hukum | Rabu, 15 September 2021 - 07:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pakar Hukum Univeristas Al-azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal . . .

no-image.jpg
KRIMINAL

Politisi Golkar Kasih Hadiah Segini ke Oknum KPK

Nasional | Selasa, 14 September 2021 - 12:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam pusaran makelar kasus (markus) korupsi di KPK makin terang. Politikus Partai Golkar itu masuk dalam dakwaan eks penyidik KPK Stepanus . . .

Saksi Ungkap Cara Mursini Beri Rp650 Juta ke “Pegawai” KPK

Saksi Ungkap Cara Mursini Beri Rp650 Juta ke “Pegawai” KPK

Hukum | Kamis, 09 September 2021 - 11:30 WIB

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) H Mursini kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (8/9). Ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana enam kegiatan di . . .

KPK: Pejabat Negara Sampaikan LHKPN Tidak Akurat
KORUPSI

KPK: Pejabat Negara Sampaikan LHKPN Tidak Akurat

Hukum | Selasa, 07 September 2021 - 15:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, masih menemukan penyelenggara negara yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak akurat. Padahal, secara nasional dari seluruh bidang eksekutif, legislatif, . . .

Orang Dalam KPK Sebut Bulan Lalu Harun Masiku Ada di Indonesia
KORUPSI

Orang Dalam KPK Sebut Bulan Lalu Harun Masiku Ada di Indonesia

Hukum | Senin, 06 September 2021 - 13:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Ronald Sinyal mengungkapkan, bahwa daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku, . . .

KPK Kembali Tahan 3 Tersangka Proyek Bengkalis
TINDAK PIDANA KORUPSI

KPK Kembali Tahan 3 Tersangka Proyek Bengkalis

Riau | Sabtu, 04 September 2021 - 21:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi proyek multiyears peningkatan jalan Lingkar Bukit Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013-2015. Ketiga tersangka tersebut merupakan Pejabat . . .

KPK Beri Atensi Sidang Dugaan Korupsi Mursini

KPK Beri Atensi Sidang Dugaan Korupsi Mursini

Hukum | Jumat, 03 September 2021 - 11:40 WIB

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Lembaga Antirasuah memberikan atensi atas sidang dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mursini. Hal ini, setelah pada pembacaan dakwaan di PN Tipikor . . .

KPK Minta Mursini Buka-bukaan soal Setoran Rp650 Juta di Batam
KORUPSI KUANTAN SINGINGI

KPK Minta Mursini Buka-bukaan soal Setoran Rp650 Juta di Batam

Hukum | Kamis, 02 September 2021 - 19:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mursini, bisa menjelaskan dan buka-bukaan terkait pihak-pihak yang mengaku sebagai KPK. Hal ini terkait dugaan terdapat pihak yang . . .

Mursini Disebut Beri Dolar Senilai Rp500 Juta ke Orang Mengaku KPK di Batam
DAKWAAN JPU SIDANG PN TIPIKOR PEKANBARU

Mursini Disebut Beri Dolar Senilai Rp500 Juta ke Orang Mengaku KPK di Batam

Hukum | Kamis, 02 September 2021 - 16:53 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) H Mursini menjalani sidang perdana terkait dugaan tindak pidana korupsi dana enam kegiatan di Sekretariat Daerah (Setda), Rabu (1/9/2021) lalu di Pengadilan . . .

Dua Kali Mangkir, KPK Jemput Paksa Politikus Golkar Ini
HUKUM

Dua Kali Mangkir, KPK Jemput Paksa Politikus Golkar Ini

Hukum | Selasa, 15 Maret 2016 - 19:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, tersangka suap anggaran Kemenpura dijemput paksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus dari Partai Golkar itu sebelumnya sudah dua kali . . .

Anggota DPR RI Terancam Dipanggil Paksa oleh KPK
JADI TERSANGKA PENGGIRINGAN PROYEK

Anggota DPR RI Terancam Dipanggil Paksa oleh KPK

Hukum | Selasa, 15 Maret 2016 - 00:38 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  - Dipanggil dua kali tidak datang, anggota Komisi V DPR RI, Budi Supriyanto bakal dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap . . .

Dengan Cara Sederhana, Ajarkan Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
NASIONAL

Dengan Cara Sederhana, Ajarkan Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

Nasional | Sabtu, 12 Maret 2016 - 21:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pengetahuan antikorupsi harus diterapkan sejak anak berusia dini. Sebab, sikap koruptif bisa dimulai dari hal-hal sederhana sejak anak masih kecilHal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

KPK Akan Jemput Paksa Politikus Golkar Ini
KEMBALI MANGKIR

KPK Akan Jemput Paksa Politikus Golkar Ini

Hukum | Sabtu, 12 Maret 2016 - 18:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tersangka tersangka suap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, KPK . . .

Kasus Century, KPK Mulai Dalami Peran Boediono
PASCA EKSEKUSI BUDI MULYA

Kasus Century, KPK Mulai Dalami Peran Boediono

Hukum | Sabtu, 12 Maret 2016 - 14:41 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah mengeksekusi salah satu terpidana, yaitu mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya ke Lapas Sukamiskin, Bandung, penanganan atas kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek . . .

Pekan Depan, Deputi Pencegahan Korupsi KPK ke Riau
SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI

Pekan Depan, Deputi Pencegahan Korupsi KPK ke Riau

Hukum | Jumat, 11 Maret 2016 - 19:55 WIB

PEKANBARU (RIAU POS.CO) - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, dijadwalkan akan berkunjung ke Riau, Senin (14/3/16) untuk melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di bidang Energi Sumber Daya Mineral . . .

KPK Beri Isyarat Segera Tahan Politikus Golkar Ini
DUGAAN SUAP PROYEK KEMEN-PUPR

KPK Beri Isyarat Segera Tahan Politikus Golkar Ini

Hukum | Jumat, 11 Maret 2016 - 18:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Isyarat penahanan terhadap Anggota Komisi V DPR Agus Supriyanto diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun akan melakukan penahanan apabila politikus Golkar itu tidak kooperatif kepada . . .

KPK Mulai Telusuri Gratifikasi Petinggi Berdikari
DUGAAN GRATIFIKASI

KPK Mulai Telusuri Gratifikasi Petinggi Berdikari

Hukum | Rabu, 09 Maret 2016 - 17:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan pencucian uang tersangka gratifikasi pengadaan pupuk urea tablet 2010-2012 oleh petinggi PT Berdikari (persero) Siti Marwa saat ini masih belum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Yang ditangani . . .

Terima Gratifikasi, KPK Tetapkan Tersangka  Petinggi PT Berdikari
HUKUM & KRIMINAL

Terima Gratifikasi, KPK Tetapkan Tersangka Petinggi PT Berdikari

Hukum | Selasa, 08 Maret 2016 - 21:20 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan tajinya untuk memerangi korupsi. Terbaru petinggi PT Berdikari (Persero) Siti Marwa ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Siti diduga  menerima hadiah terkait pengadaan atau pembelian . . .

Narkoba Semakin Berbahaya, BNN Harus Lebih Kuat dari KPK
NASIONAL

Narkoba Semakin Berbahaya, BNN Harus Lebih Kuat dari KPK

Nasional | Senin, 07 Maret 2016 - 19:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Narkoba dipandang sudah lebih berbahaya ketimbang terorisme dan kini menjadi persoalan besar Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, narkoba lebih berbahaya dibanding terorisme dan . . .

Demi Transparansi, BPJS Rangkul KPK
NASIONAL

Demi Transparansi, BPJS Rangkul KPK

Nasional | Senin, 07 Maret 2016 - 16:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dalam upaya meningkatkan kinerja serta pelayanan BPJS, Dirjen Hukum BPJS Bayu Wahyudi menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/3/2016)."Tentu kerjasama untuk kelancaran agar masyarakat bisa . . .

Kubu Romi Minta KPK Kawal Muktamar Islah

Kubu Romi Minta KPK Kawal Muktamar Islah

Politik | Minggu, 06 Maret 2016 - 13:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah Partai Golkar yang berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam Musyawarah Nasional (Munas), giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap KPK turut mengawasi muktamar isalah mereka. . . .

Kasus Dua Mantan Pimpinan KPK Akhirnya Dihentikan
HUKUM & KRIMINAL

Kasus Dua Mantan Pimpinan KPK Akhirnya Dihentikan

Hukum | Kamis, 03 Maret 2016 - 21:23 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Deponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum akhirnya dilakukan oleh Jaksa Agung Prasetyo. Hal itu dilakukan atas kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang . . .

KPK Beber Korupsi Proyek Hutama Karya
KERUGIAN NEGARA DITAKSIR RP34 M

KPK Beber Korupsi Proyek Hutama Karya

Hukum | Kamis, 03 Maret 2016 - 00:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Dugaan permainan kotor perusahaan BUMN dalam mendapatkan proyek pemerintah kembali terungkap KPK. Kali ini terkait pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera . . .

KPK Geledah Rumah Kontraktor Annas Maamun Jalan Sambu Pekanbaru
KASUS KORUPSI MANTAN GUBRI ANNAS MAAMUN

KPK Geledah Rumah Kontraktor Annas Maamun Jalan Sambu Pekanbaru

Hukum | Selasa, 01 Maret 2016 - 10:25 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Rumah pengusaha Edison Marudut Siahaan di Jalan Sambu No.17 Pekanbaru digeledah oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa pagi tadi (1/3/2016).Dalam pengamatan Riau Pos.Co di TKP Selasa pagi tadi, . . .

Manajer PT Quadra Solution Dipanggil KPK
DUGAAN KORUPSI PENGADAAN KTP ELEKTRONIK

Manajer PT Quadra Solution Dipanggil KPK

Hukum | Senin, 29 Februari 2016 - 17:31 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (29/2/2016), memanggil Manager Presales PT Quadra Solution, Indi  Indi untuk bersaksi dalam dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.Menurut Pelaksana Harian Kepala Biro . . .

Peradi Larang Advokat Lobi Pejabat Peradilan
DUGAAN SUAP

Peradi Larang Advokat Lobi Pejabat Peradilan

Nasional | Kamis, 25 Februari 2016 - 20:54 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Victor Nadapdap, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merampungkan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (25/2/2016) sore.Dirinya diperiksa sebagai saksi dugaan suap penundaan salinan putusan kasasi . . .

KPK Periksa Tiga Anggota DPR Fraksi PKB
KASUS KORUPSI

KPK Periksa Tiga Anggota DPR Fraksi PKB

Hukum | Kamis, 25 Februari 2016 - 18:18 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkait kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi-saksi dan . . .

no-image.jpg
PELALAWAN

Takut KPK, Uang Korupsi Dibawa via Darat

Riau | Kamis, 25 Februari 2016 - 10:15 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (24/2). Terdakwa mantan Bupati . . .

no-image.jpg
FOKUS PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN

KPK Maunya Revisi UU KPK Dicabut Saja dari Prolegnas

Nasional | Rabu, 24 Februari 2016 - 01:51 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pembahasan revisi UU KPK belum sepenuhnya memuaskan harapan publik. Termasuk KPK sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Pimpinan KPK setuju jika revisi UU . . .

Halaman. 37












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com