JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah Partai Golkar yang berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam Musyawarah Nasional (Munas), giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap KPK turut mengawasi muktamar isalah mereka. Dengan begitu, potensi politik uang saat Muktamar Islah PPP yang rencananya digelar April 2016 bisa diminimalisir. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung Hasan Husaeri mengatakan, mereka tak ingin dalam pelaksanaan muktamar terjadi praktik politik uang. “Iya, jangan sampai ada money politic,” tegas Hasan di markas KPK, Kemarin.

Karenanya, ia mengatakan, Pelaksana Harian Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi dan Sekjen PPP Romahurmuziy, membuat surat kepada pimpinan KPK agar bisa melakukan supervisi pelaksanaan muktamar. ’’Tergantung KPK nanti. Apakah nanti mereka  hadir dan sebagian melihat arena muktamar supaya jangan sampai ada money politic,’’ ujar dia.(boy/jpnn)