alexametrics
Senin, 23 September 2024    |              
KPAI PKU


KPK


Halaman. 31
PLN Gandeng KPK dalam Proses Pengadaan
KONVERSI PLTD JADI PEMBANGKIT EBT

PLN Gandeng KPK dalam Proses Pengadaan

Ekonomi-Bisnis | Senin, 07 Februari 2022 - 09:53 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Saat ini PLN akan melakukan proses pengadaan atau tender program konversi Pembangkit Tenaga Listrik Diesel (PLTD) di sejumlah wilayah. PLN menggandeng KPK dalam proses pengadaan tersebut guna . . .

Dukung Kasus Temuan Kerangkeng Manusia Naik ke Penyidikan

Dukung Kasus Temuan Kerangkeng Manusia Naik ke Penyidikan

Nasional | Senin, 07 Februari 2022 - 09:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi langkah Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam menyikapi temuan kerangkeng manusia di rumah pribadi bupati Langkat nonaktif. Ketua LPSK . . .

Disebut Terima Uang, Syahrir Membantah
SIDANG KASUS SUAP BUPATI KUANSING NONAKTIF

Disebut Terima Uang, Syahrir Membantah

Pekanbaru | Jumat, 04 Februari 2022 - 09:39 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Syahrir disebut menerima uang dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso sebanyak Rp1,2 miliar. Uang tersebut terkait dengan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit di . . .

Komnas HAM Periksa Terbit Pekan Depan
KERJA SAMA DENGAN KPK UNGKAP TEMUAN KERANGKENG MANUSIA

Komnas HAM Periksa Terbit Pekan Depan

Nasional | Kamis, 03 Februari 2022 - 09:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mendalami temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Tidak hanya bergerak sendiri, mereka sudah berkoordinasi dengan . . .

Malam-malam Sekda Tinjau Puskesmas Pangean
PEMERINTAHAN

Malam-malam Sekda Tinjau Puskesmas Pangean

Kuantan Singingi | Selasa, 01 Februari 2022 - 13:02 WIB

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Sekda Kuansing H Dedy Sambudi SKM MKes, melakukan Sidak ke Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pangean. Sidak itu dilakukannya, Senin (31/1/2022) malam usai mendampingi kegiatan Plt Bupati Kuansing Drs H . . .

Hai Koruptor, Kemenkumham Telah Terbitkan Aturan Terkait Remisi, Ini Isinya
HUKUM

Hai Koruptor, Kemenkumham Telah Terbitkan Aturan Terkait Remisi, Ini Isinya

Nasional | Senin, 31 Januari 2022 - 13:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan aturan baru terkait remisi setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan dan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan . . .

Lebih dari Satu Korban Meninggal karena Disiksa
MISTERI KERANGKENG MANUSIA BUPATI LANGKAT

Lebih dari Satu Korban Meninggal karena Disiksa

Nasional | Senin, 31 Januari 2022 - 09:41 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan fakta baru terkait penyelidikan kerangkeng manusia di kompleks rumah Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Paringin Angin. Yakni dugaan tindak . . .

KPK Minta Pembangunan Prasarana Wisata di Danau Singkarak Dihentikan, Ada Apa?
KORUPSI

KPK Minta Pembangunan Prasarana Wisata di Danau Singkarak Dihentikan, Ada Apa?

Hukum | Minggu, 30 Januari 2022 - 13:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong upaya pemulihan Danau Singkarak untuk kembali dikuasai oleh pemerintah. Salah satu upaya KPK adalah memantau penghentian pembangunan prasarana wisata di Danau Singkarak. “Menghentikan . . .

Bahkan, Warga Luar Kota Menitipkan Anaknya
BUPATI LANGKAT DAN KERANGKENGNYA: KENAPA MEREKA RELA SANAK KELUARGA DIPENJARA DI TEMPAT ILEGAL?(1)

Bahkan, Warga Luar Kota Menitipkan Anaknya

Feature | Jumat, 28 Januari 2022 - 09:34 WIB

Semua pecandu narkoba yang dikerangkeng di penjara di rumah bupati nonaktif Langkat meneken surat pernyataan. Namun, belum jelas benar seperti apa metodologi penyembuhan di tempat rehabilitasi ilegal tersebut. Diduga, dukungan . . .

Dijanjikan Kerja di Kebun Sawit jika Sembuh
PENGAKUAN ”WARGA BINAAN” DAN KELUARGA TERKAIT PENJARA DI RUMAH BUPATI LANGKAT

Dijanjikan Kerja di Kebun Sawit jika Sembuh

Feature | Kamis, 27 Januari 2022 - 09:37 WIB

Mantan "warga binaan" mengklaim keperluan makan, olahraga, dan medis terpenuhi selama berada di bilik berjeruji di rumah bupati nonaktif Langkat. Tapi, tempat itu tak berizin meski BNNK Langkat pernah menyurveinya. Laporan . . .

Tak Hanya Komnas HAM, LPSK Ikut Kirim Tim ke Langkat

Tak Hanya Komnas HAM, LPSK Ikut Kirim Tim ke Langkat

Nasional | Rabu, 26 Januari 2022 - 10:00 WIB

JAKARTA  (RIAUPOS.CO) - Komisi Nasional Hak Asas Manusia (Komnas HAM) memastikan bakal mendalami laporan Migrant Care. Mereka sudah menyiapkan tim untuk berangkat ke Langkat, Sumatera Utara. Koordinator Bidang Dukungan Pemantauan . . .

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah

Indragiri Hilir | Selasa, 25 Januari 2022 - 10:57 WIB

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, mengikuti rapat evaluasi program strategis bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual,  Senin (24/1) pagi. Mendagri dalam kesempatan itu mengingatkan seluruh . . .

OTT KPK Jaring Hakim PN Surabaya, Diduga Terima Suap Terkait Perkara PHI

OTT KPK Jaring Hakim PN Surabaya, Diduga Terima Suap Terkait Perkara PHI

Nasional | Jumat, 21 Januari 2022 - 09:22 WIB

SURABAYA (RIAUPOS.CO) – Hakim Pe­nga­dilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin. Dia diduga menerima suap terkait kasus perselisihan hubungan industrial . . .

OTT KPK di PN Surabaya, Hakim dan Panitera Turut Diamankan

OTT KPK di PN Surabaya, Hakim dan Panitera Turut Diamankan

Hukum | Kamis, 20 Januari 2022 - 23:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur mengamankan lima orang. Mereka yang diamankan diantaranya, hakim, panitera pengganti, pengacara, dan pihak swasta. “KPK . . .

KPK Tangkap Bupati Langkat

KPK Tangkap Bupati Langkat

Nasional | Kamis, 20 Januari 2022 - 09:39 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah. Operasi senyap tersebut dilakukan oleh Tim Penindakan KPK, Selasa malam (18/1). Dalam OTT kepala daerah . . .

Plt Sekda Kuansing Mengaku Terima Uang dari PT AA

Plt Sekda Kuansing Mengaku Terima Uang dari PT AA

Pekanbaru | Kamis, 20 Januari 2022 - 09:33 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Agusmandar mengaku menerima uang dari PT Adimulia Agrolestari (AA). Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap . . .

Gubernur Edi Rahmayadi Dituding Terima Gratifikasi
DILAPORKAN KE KPK

Gubernur Edi Rahmayadi Dituding Terima Gratifikasi

Nasional | Jumat, 14 Januari 2022 - 16:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, pihaknya telah menerima laporan dugaan penerimaan gratifikasi terhadap Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Pelaporan itu dilayangkan oleh Gerakan Semesta Rakyat Indonesia pada . . .

KPK Lelang Barang Rampasan 5 Koruptor, dari Jam, Tas Mewah, hingga Mobil
KORUPTOR

KPK Lelang Barang Rampasan 5 Koruptor, dari Jam, Tas Mewah, hingga Mobil

Hukum | Senin, 10 Januari 2022 - 17:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III akan melelang barang rampasan negara milik lima terpidana perkara korupsi pada Kamis (13/1). “KPK . . .

Sita Dokumen Proyek dan Administrasi ASN Pemko
KPK SEGERA PERIKSA SAKSI KASUS SUAP WALI KOTA BEKASI

Sita Dokumen Proyek dan Administrasi ASN Pemko

Hukum | Minggu, 09 Januari 2022 - 09:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) mendapat alat bukti tambahan terkait perkara dugaan suap Wali Kota Bekasi (nonaktif) Rahmat Effendi alias Pepen. Di antaranya, bukti berupa barang elektronik, . . .

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kota Bekasi
DUGAAN SUAP WALI KOTA (NONAKTIF) BEKASI RAHMAT EFFENDI

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kota Bekasi

Nasional | Sabtu, 08 Januari 2022 - 11:27 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memulai penyidikan dugaan suap Wali Kota (nonaktif) Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen, kemarin (7/1). Lembaga antirasuah itu menggeledah sejumlah lokasi di Kota . . .

Ternyata, Segini Jumlah Harta Pejabat Kemenhub yang Terjaring OTT KPK
DARI LAPORAN LHKPN

Ternyata, Segini Jumlah Harta Pejabat Kemenhub yang Terjaring OTT KPK

Hukum | Jumat, 25 Agustus 2017 - 00:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/8/2017) malam.Tonny yang merupakan pejabat eselon . . .

Sebut Istilah OTT KPK Keliru, Begini Kritik Fahri Hamzah
PASCA-TERTANGKAPNYA OKNUM KEMENHUB

Sebut Istilah OTT KPK Keliru, Begini Kritik Fahri Hamzah

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 20:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ATR, Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Laut baru saja dilakukan Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Namun, istilah OTT itu . . .

Minta BPK Audit Barang Sitaan KPK, Ini Alasan Pansus Angket
MASIH DALAM PROSES ADMINISTRATIF

Minta BPK Audit Barang Sitaan KPK, Ini Alasan Pansus Angket

Politik | Kamis, 24 Agustus 2017 - 20:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk mengaudit barang sitaan komisi antirasuah. Permintan itu disampaikan Pansus Angket KPK.Itu karena ada laporan yang menyebutkan bahwa banyak barang sitaan koruptor . . .

Kemenhub Jadikan OTT Dirjen Hubla sebagai Momen Pembersihan
SAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF

Kemenhub Jadikan OTT Dirjen Hubla sebagai Momen Pembersihan

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 19:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dirjen Perhubungan Laut ATB ditanggapi oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.Terkait itu, dia berharap agar OTT yang . . .

Usulkan Panggil Jokowi ke DPR, Fahri Kembali Dikritik Tsamara
TERKAIT PANSUS ANGKET KPK

Usulkan Panggil Jokowi ke DPR, Fahri Kembali Dikritik Tsamara

Politik | Kamis, 24 Agustus 2017 - 19:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang meminta Presiden Joko Widodo dipanggil dalam pansus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai penolakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Hal . . .

Dirjen Hubla Terjaring OTT KPK, Menteri Perhubungan Minta Maaf
BELUM TERIMA INFORMASI RESMI

Dirjen Hubla Terjaring OTT KPK, Menteri Perhubungan Minta Maaf

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 19:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia datang dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Itu setelah tertangkapnya Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Rabu (23/8/2017) malam.Adapun pejabat di lingkungan Kemenhub . . .

KPK Cek Fisik Heli AW 101
TERKAIT DUGAAN KORUPSI

KPK Cek Fisik Heli AW 101

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 19:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemeriksaan cek fisik oleh para petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (24/8/2017) sekira pukul 11.05 WIB dilakukan terhadap Helikopter Agusta Westland (AW) 101.Heli tersebut diketahui dianggap . . .

Jika untuk Perbaikan, PAN Setujui Perppu KPK
MUARA PANSUS ANGKET

Jika untuk Perbaikan, PAN Setujui Perppu KPK

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan perppu guna merevisi undang-undang tentang komisi antirasuah yang menjadi muara dari Pansus Angket KPK, disambut baik oleh Fraksi PAN.Akan tetapi, mereka . . .

KPK Segel Ruangan di Kantor Kemenhub Pasca OTT
SITA SEJUMLAH UANG

KPK Segel Ruangan di Kantor Kemenhub Pasca OTT

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim satgas KPK terhadap pejabat di Kementerian Perhubungan dibenarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan.Menurutnya, pasca-penangkapan, KPK . . .

Soal Perppu KPK, Demokrat Berlepas Tangan
REKOMENDASI PANSUS ANGKET

Soal Perppu KPK, Demokrat Berlepas Tangan

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Usulan perlunya presiden mengeluarkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan dikomentari terlalu jauh oleh Partai Demokrat.Adapun usulan itu nantinya diminta untuk menjadi rekomendasi pansus angket KPK."Segala keputusan . . .

Kementerian Perhubungan Kembali Tercoreng karena Terjaring OTT KPK
AKIBAT DUGAAN KORUPSI

Kementerian Perhubungan Kembali Tercoreng karena Terjaring OTT KPK

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berinisial ATB oleh Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (23/8/2017) malam, membuat Institusi Kementerian Perhubungan kembali tercoreng.Adapun operasi tangkap tangan( . . .

KPK Ciduk Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Ini Kasusnya
HASIL OTT

KPK Ciduk Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Ini Kasusnya

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 17:47 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8/2017) malam, digelar oleh Tim Satgas Penindakan KPK. Tim berhasil mengamankan seorang pejabat eselon satu di Kementerian Perhubungan dalam operasi tersebut."Ya . . .

13 Tas Berisi Uang Diamankan KPK saat Ciduk Dirjen Hubla Kemenhub
PASCA-OTT

13 Tas Berisi Uang Diamankan KPK saat Ciduk Dirjen Hubla Kemenhub

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 17:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) setelah sebelumnya menciduk Panitera PN Jaksel beserta seorang pengacara dan pihak lainnya.Terbaru, OTT itu digelar pada Rabu (23/8/2017) . . .

KPK Sita Sejumlah Uang saat OTT Pejabat Kemenhub
DIGELAR DI JAKARTA

KPK Sita Sejumlah Uang saat OTT Pejabat Kemenhub

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 17:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8/2017) malam kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun operasi tersebut dilakukan di Jakarta.Diduga, operasi itu melibatkan salah satu pejabat di . . .

Kasus Suap Panitera PN Jaksel, KPK Bidik Keterlibatan Hakim
BERTUJUAN MEMENANGKAN PERKARA

Kasus Suap Panitera PN Jaksel, KPK Bidik Keterlibatan Hakim

Hukum | Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:28 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan keterlibatan hakim dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Pasalnya, . . .

Diminta Panggil Jokowi ke DPR, Ini Tanggapan Pansus Angket KPK
USUL FAHRI HAMZAH

Diminta Panggil Jokowi ke DPR, Ini Tanggapan Pansus Angket KPK

Politik | Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana menghadirkan Presiden Joko Widodo ke Pansus Angket KPK di DPR ditanggapi Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu. Menurutnya, usulan tersebut belum diputuskan.Namun, kata dia, pihaknya . . .

Terkait Desakan Penerbitan Perppu, KPK Akui Percaya Presiden
DINILAI SEBAGAI ISU LAMA

Terkait Desakan Penerbitan Perppu, KPK Akui Percaya Presiden

Politik | Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Permintaan itu sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua . . .

Pansus Angket KPK Didesak Panggil Jokowi ke DPR
DINILAI BERTANGGUNG JAWAB PENUH

Pansus Angket KPK Didesak Panggil Jokowi ke DPR

Politik | Rabu, 23 Agustus 2017 - 20:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo diharapkan dapat dihadirkan dalam Pansus Angket KPK di DPR. Itu karena kepala negara bertangung jawab secara penuh terhadap pemberantasan korupsi.Menurut Wakil Ketua DPR Fahri . . .

Empat Panitera Ini Pernah Terjaring OTT KPK, Berikut Daftarnya
PASCA-PENANGKAPAN TARMIZI

Empat Panitera Ini Pernah Terjaring OTT KPK, Berikut Daftarnya

Hukum | Rabu, 23 Agustus 2017 - 19:27 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi, resmi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan perkara perdata PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Penetapan . . .

Jokowi Disarankan Buat Perppu KPK, Ini Penyebabnya
TERKAIT TEMUAN PANSUS ANGKET

Jokowi Disarankan Buat Perppu KPK, Ini Penyebabnya

Hukum | Rabu, 23 Agustus 2017 - 18:32 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo disarankan untuk menyiapkan Perppu guna merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, penanganan korupsi yang dilakukan komisi antirasuah banyak yang janggal.Hal itu disampaikan oleh . . .

Halaman. 31












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com