alexametrics
Senin, 23 September 2024    |              
KPAI PKU


KPK


Halaman. 40
Waka MPR: Tes Wawasan Kebangsaan Mestinya Bukan Penentu
KONFLIK INTERNAL KPK

Waka MPR: Tes Wawasan Kebangsaan Mestinya Bukan Penentu

Nasional | Senin, 07 Juni 2021 - 23:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -  Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku prihatin munculnya kegaduhan akibat tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Menurut Syarief Hasan pelaksanaan TWK merupakan sesuatu yang . . .

Keras! Ini yang Dikatakan Eks Jubir soal Pelemahan KPK 
KONFLIK INTERNAL KPK

Keras! Ini yang Dikatakan Eks Jubir soal Pelemahan KPK 

Hukum | Senin, 07 Juni 2021 - 04:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Celah korupsi lewat pendanaan politik di masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terbuka lebar karena ada tiga agenda besar yakni pemilihan presiden, anggota dewan (legislatif) dan kepala daerah. Hal . . .

Firli Sengaja Tidak Hadiri Debat
KO­MISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Firli Sengaja Tidak Hadiri Debat

Nasional | Minggu, 06 Juni 2021 - 09:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)   - Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal acara debat terbuka yang diinisiasi koalisi masyarakat sipil. KPK menyebutkan, Ketua KPK Firli Bahuri tidak dapat memenuhi undangan debat . . .

Pegawai Tak Lolos Minta Transparansi Hasil TWK KPK 
KONFLIK INTERNAL KPK

Pegawai Tak Lolos Minta Transparansi Hasil TWK KPK 

Hukum | Sabtu, 05 Juni 2021 - 15:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kontroversi tentang 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) belum berhenti meskipun KPK telah melantik seribu lebih lainnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Ketua Wadah . . .

Vonis Bebas Manajer Duta Palma Penyuap Gubri Annas Gugur, KPK: Penjara
MA KABULKAN KASASI JPU

Vonis Bebas Manajer Duta Palma Penyuap Gubri Annas Gugur, KPK: Penjara

Hukum | Jumat, 04 Juni 2021 - 13:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas vonis bebas Legal Manager PT Duta Palma Suheri Terta. Terdakwa . . .

ICW Laporkan Kasus Helikopter: Firli Diduga Terima Gratifikasi Rp141 Juta

ICW Laporkan Kasus Helikopter: Firli Diduga Terima Gratifikasi Rp141 Juta

Hukum | Kamis, 03 Juni 2021 - 15:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kepad Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Dia diduga telah menerima gratifikasi dalam kasus . . .

Pasal Alih Status Pegawai KPK Digugat
AJUKAN GUGATAN JUDICIAL REVIEW KE MK

Pasal Alih Status Pegawai KPK Digugat

Nasional | Kamis, 03 Juni 2021 - 08:57 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Jalur hukum kembali ditempuh untuk menyelesaikan polemik alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) terus dilakukan. Perwakilan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan . . .

Bilang "Itu Urusan Internal", Istana Terkesan Lepas Tangan
KONFLIK INTERNAL KPK

Bilang "Itu Urusan Internal", Istana Terkesan Lepas Tangan

Nasional | Kamis, 03 Juni 2021 - 04:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah anggapan bahwa arahan Presiden Joko Widodo tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak didengar. Moeldoko mengatakan, sikap Jokowi sudah . . .

Eks Penyidik KPK Diduga Terima Suap Rp10,4 Miliar

Eks Penyidik KPK Diduga Terima Suap Rp10,4 Miliar

Hukum | Rabu, 02 Juni 2021 - 15:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju tidak hanya menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial. Eks penyidik KPK asal Polri itu juga turut . . .

Novel Sebut Pelantikan 1.271 Pegawai KPK Jadi ASN Dipaksakan

Novel Sebut Pelantikan 1.271 Pegawai KPK Jadi ASN Dipaksakan

Nasional | Rabu, 02 Juni 2021 - 10:29 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  – Sebanyak 1.271 pegawai KPK resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ini setelah Ketua KPK Firli Bahuri melantik dan mengambil sumpah jabatan ASN baru tersebut di Gedung Juang . . .

Pegawai KPK Kini Bertatus PNS, Begini Pesan Saut Situmorang 
KONFLIK INTERNAL KPK

Pegawai KPK Kini Bertatus PNS, Begini Pesan Saut Situmorang 

Nasional | Rabu, 02 Juni 2021 - 05:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, berharap 1.271 pegawai KPK yang baru dilantik sebagai aparatur sipil negara tidak lemah dengan status PNS. Sebab banyak hal . . .

Tegas, Muhammadiyah Sebut Jangan Ada Kepentingan Melemahkan KPK!
POLEMIK TWK

Tegas, Muhammadiyah Sebut Jangan Ada Kepentingan Melemahkan KPK!

Nasional | Selasa, 01 Juni 2021 - 13:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut menjelang pelantikan alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah . . .

Penyidik KPK Robin Diberhentikan Tidak Hormat
KORUPSI

Penyidik KPK Robin Diberhentikan Tidak Hormat

Hukum | Senin, 31 Mei 2021 - 16:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, Stepanus Robin Pattuju akhirnya didepak setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Robin terbukti menerima aliran uang senilai Rp1.697.500.000 untuk menghentikan perkara . . .

Komnas HAM Periksa Pengurus WP KPK
POLEMIK TWK

Komnas HAM Periksa Pengurus WP KPK

Hukum | Senin, 31 Mei 2021 - 13:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan lanjutan itu terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes . . .

576 Pegawai KPK Lolos TWK Minta Pelantikan PNS Ditunda 

576 Pegawai KPK Lolos TWK Minta Pelantikan PNS Ditunda 

Nasional | Senin, 31 Mei 2021 - 10:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dukungan internal KPK untuk pegawai yang terdampak polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terus bertambah. Hingga saat ini, sebanyak 576 pegawai dari total 1.274 yang lolos TWK menyatakan . . .

TWK Tak Bisa Jadi Penentu Penyingkiran Pegawai KPK

TWK Tak Bisa Jadi Penentu Penyingkiran Pegawai KPK

Politik | Senin, 31 Mei 2021 - 09:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengomentari polemik yang yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). AHY menegaskan, tes wawasan kebangsaan (TWK) dinilai tak . . .

AHY Sepakat TWK Tak Jadi Acuan KPK Berhentikan Pegawai
POLEMIK KPK

AHY Sepakat TWK Tak Jadi Acuan KPK Berhentikan Pegawai

Hukum | Senin, 31 Mei 2021 - 05:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut angkat bicara terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang hingga kini terus menuai protes dari sejumlah kalangan . . .

Alumni KPK Dukung Perjuangan Novel Baswedan dkk
KONFLIK INTERNAL KPK

Alumni KPK Dukung Perjuangan Novel Baswedan dkk

Hukum | Minggu, 30 Mei 2021 - 04:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Permasalahan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN, kini terus bergulir dan seperti bola liar. Sebanyak 57 alumni KPK  turut menyampaikan keprihatinan atas kisruh yang terjadi . . .

Komnas HAM Akan Panggil Semua Pihak Terkait TWK
NASIONAL

Komnas HAM Akan Panggil Semua Pihak Terkait TWK

Nasional | Sabtu, 29 Mei 2021 - 11:44 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali menghadirkan Novel Baswedan dalam pemeriksaan, Jumat (28/5). Mereka memanggil salah seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut untuk . . .

KPK Klaim Tidak Minta Penjagaan Keamanan ke TNI-Polri
ADA MOBIL RAISA DAN BARAKUDA

KPK Klaim Tidak Minta Penjagaan Keamanan ke TNI-Polri

Nasional | Jumat, 28 Mei 2021 - 15:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim pihkanya tidak meminta pengamanan dari kepolisian yang juga dibantu personel TNI di sekitar area Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Meskipun, pantauan . . .

Seru, RJ Lino Melawan, KPK Siap
KORUPSI PELINDO II

Seru, RJ Lino Melawan, KPK Siap

Hukum | Selasa, 29 Desember 2015 - 00:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  - Pertarungan antara RJ Lino dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya akan seru. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menegaskan tidak masalah jika tersangka korupsi pengadaan quay container . . .

Launching Dulu, Pindahan Maret
GEDUNG BARU KPK

Launching Dulu, Pindahan Maret

Advertorial | Senin, 28 Desember 2015 - 10:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gedung baru KPK di Jalan Kuningan rencananya di-launching Presiden Joko Widodo, Selasa (29/12). Meski telah rampung, namun KPK baru akan mulai pindahan awal Maret 2016 mendatang.Plh Kabiro . . .

Jaksa Yudi: KPK Digerogoti dari Dalam
DIPERIKSA INTERNAL KPK

Jaksa Yudi: KPK Digerogoti dari Dalam

Hukum | Jumat, 25 Desember 2015 - 05:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jaksa Yudi Kristiana tampaknya tengah menyusun rencana menyerang balik KPK pasca dituding memainkan tuntutan kasus Patrice Rio Capella. Yudi mengaku akan menyiapkan dua buku mengenai kinerja lembaga . . .

 Agus Rahardjo di Mata Keluarga, Tetangga, dan Kolega
KETUA KPK BARU

Agus Rahardjo di Mata Keluarga, Tetangga, dan Kolega

Advertorial | Minggu, 20 Desember 2015 - 09:50 WIB

Di kampung halaman, Agus Rahardjo dikenal sebagai sosok bersahaja dan berjiwa sosial tinggi. Di almamaternya, dia dikenang sebagai aktivis gigih dan membaur dengan siapa saja.SUMINI tengah terbaring di kamar saat . . .

Jenderal Asal Siantar Ini Harus Mundur dari Polri
TERPILIH JADI PIMPINAN KPK

Jenderal Asal Siantar Ini Harus Mundur dari Polri

Nasional | Sabtu, 19 Desember 2015 - 00:29 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan harus memilih salah satu jabatan. Jika sudah bulat ingin mengabdi di KPK, maka jenderal bintang dua kelahiran Pematang . . .

Kegagalan Johan Budi karena Doa Orang Tercintanya, Kok?
PEMILIHAN PIMPINAN KPK

Kegagalan Johan Budi karena Doa Orang Tercintanya, Kok?

Hukum | Jumat, 18 Desember 2015 - 01:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kegagalan Johan Budi SP menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata buah dari doa sang istri. Kok bisa? Karena sang istri memang berdoa supaya sang suami tak menjadi . . .

Siapa Bisa Cegah Revisi UU KPK?
PEMBERANTASAN KORUPSI

Siapa Bisa Cegah Revisi UU KPK?

Hukum | Rabu, 16 Desember 2015 - 02:59 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPR mengambil keputusan krusial terkait masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui perdebatan yang diakhiri melalui lobi tertutup, sidang paripurna DPR kemarin (15/12) mengesahkan masuknya Revisi UU . . .

Awas, 16 Desember Pimpinan KPK Dianggap Tidak Ada
HABIS MASA JABATANNYA

Awas, 16 Desember Pimpinan KPK Dianggap Tidak Ada

Nasional | Senin, 14 Desember 2015 - 23:34 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keterlambatan DPR RI menentukan siapa yang akan menjabat sebagai pimpinan KPK berdampak pada kondisi KPK. Sebab, tanggal 16 Desember merupakan tanggal terakhir periode para komisioner kali ini . . .

PDIP Sudah Punya Jagoan Pimpin KPK
SELEKSI CAPIM KPK

PDIP Sudah Punya Jagoan Pimpin KPK

Nasional | Minggu, 13 Desember 2015 - 12:14 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Fraksi PDI Perjuangan di DPR secara terang-terangan mengaku sudah memiliki lima jagoan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pekan depan. Namun . . .

Novel Tak Ditahan

Novel Tak Ditahan

Hukum | Jumat, 11 Desember 2015 - 08:22 WIB

BENGKULU (RIAUPOS.CO) - Sempat terkatung-katung tanpa penjelasan, akhirnya Bareskrim Mabes Polri kembali membawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan ke Bengkulu, Kamis (10/12). Tujuannya melakukan pelimpahan tahap dua berkas . . .

no-image.jpg
TAK MEMENUHI KUORUM

Keputusan Revisi RUU KPK Ditunda

Politik | Rabu, 09 Desember 2015 - 10:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat Paripurna DPR menunda keputusan untuk memasukkan rancangan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam RUU Prioritas Prolegnas 2015. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah . . .

no-image.jpg

KPK Malaysia ke Timur Tengah Temui Donatur Misterius Najib

Internasional | Selasa, 08 Desember 2015 - 11:43 WIB

MALAYSIA (RIAUPOS.CO) - Setelah menginterogasi Perdana Menteri (PM) Najib Razak, Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) mengirim tim ke Timur Tengah. Tujuannya, menyelidiki kebenaran klaim pemimpin 62 tahun itu bahwa dana 2,6 . . .

Capim KPK Diuji Tes Makalah
MESKI, BUSYRO TIDAK HADIR

Capim KPK Diuji Tes Makalah

Politik | Sabtu, 05 Desember 2015 - 10:28 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ada 9 dari 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut hadir dalam rangkaian seleksi tahap penulisan makalah. Sebelumnya, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata telah . . .

Kapolri: Ada Jaminan KPK
KOPOLRI VS KPK

Kapolri: Ada Jaminan KPK

Politik | Sabtu, 05 Desember 2015 - 09:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Polri tak berhenti menyeret Novel Baswedan ke masalah pidana. Meskipun penyidik andalan KPK itu akhirnya dipulangkan, Novel tetap akan diserahkan ke kejaksaan, Senin pekan depan (7/12).Kapolri Jenderal . . .

no-image.jpg

Semangat Revisi UU untuk Perkuat KPK

Politik | Kamis, 03 Desember 2015 - 11:17 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)-Pimpinan DPR RI membenarkan bahwa saat ini revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang diperjuangkan menjadi hak insiatif DPR. Meski begitu, pimpinan DPR membantah jika posisi lembaganya mengambil . . .

no-image.jpg
PROVINSI RIAU

Pimpinan KPK: Harus Ada Keterbukaan Informasi, Jika Tidak Berarti....

Riau | Rabu, 02 Desember 2015 - 18:47 WIB

PEKANBARU (RIAU POS.CO)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan semua stakeholder harus mengedepankan keterbukaan informasi, agar tidak terjadi dugaan-dugaan ditengah masyarakat.Hal itu ditegaskan wakil ketua KPK Zulkarnein saat melakukan kerjasama dengan  . . .

Pemerintah Setuju KPK Bisa Keluarkan SP3
ADA EMPAT POIN REKOMENDASI REVISI UU KPK

Pemerintah Setuju KPK Bisa Keluarkan SP3

Hukum | Selasa, 01 Desember 2015 - 00:57 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah menyetujui adanya usulan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Padahal selama ini, KPK tidak mengenal adanya SP3 sehingga . . .

Soal Capim KPK DPR Disarankan Tanya Kementerian Sesneg
TIDAK ADA UNSUR KEJAKSAAN

Soal Capim KPK DPR Disarankan Tanya Kementerian Sesneg

Nasional | Senin, 30 November 2015 - 00:02 WIB

JAKARTA  (RIAUPOS.CO) - Komisi III DPR RI disarankan bertanya kepada Kementerian Sekretaris Negara tentang tidak adanya unsur kejaksaan dalam calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.Saran itu disampaikan pakar hukum tata negara, . . .

DPR Berharap Ada Unsur Jaksa di Pimpinan KPK
TUNDA JADWAL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN

DPR Berharap Ada Unsur Jaksa di Pimpinan KPK

Nasional | Selasa, 24 November 2015 - 22:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jika ada yang menginginkan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cepat ditentukan, tampaknya harus makin bersabar. Sebab, hingga kini, DPR RI masih belum melaksanakan uji kepatutan dan . . .

no-image.jpg
JIKA ADA UNSUR KORUPSI

KPK Siap Tangani Kasus Pencatutan Nama

Hukum | Jumat, 20 November 2015 - 00:14 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangani kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk urusan bagi-bagi saham dari . . .

Halaman. 40












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com