JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gedung baru KPK di Jalan Kuningan rencananya di-launching Presiden Joko Widodo, Selasa (29/12). Meski telah rampung, namun KPK baru akan mulai pindahan awal Maret 2016 mendatang.
Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengungkapkan, pindahan ke gedung baru itu tidak langsung dilakukan semua bagian. Sejumlah departeman yang selama ini menumpang di instansi lain akan dipindahkan terlebih dulu di gedung baru.
’’Salah satunya karyawan yang ada di gedung Kementerian BUMN dan Ombudsman,’’ terang Yuyuk. Seperti diketahui selama ini, selama ini karyawan KPK yang ada di bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan perencanaan keuangan numpang di Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara karyawan bagian Direktorat Pencegahan sehari-hari bertugas di Gedung Ombudsman di Rasuna Said C19.
Yuyuk mengatakan secara bertahap pegawai dan pimpinan juga akan pindah kantor, dari gedung lama di Rasuna Said ke gedung baru di sebelah Hotel Royal Kuningan.
’’Termasuk di sana juga ada ruang tahanan,’’ jelasnya.
Ruang tahanan dibangun lebih besar dengan yang ada saat ini. Rutan baru itu mampu menampung kapasitas sebanyak 50 orang. Rinciannya 40 ruang untuk pria dan 10 ruang untuk wanita. Tiap ruangan luasnya 2 x 3 meter. Isinya tempat tidur seluas 0,9 x 1,8 meter, lemari, dan exhaust fan.
Selama ini KPK memiliki dua rutan. Satu di gedung KPK dan satu lagi memanfaatkan ruangan di Pomdam Jaya yang ada di Jalan Guntur. Dua rutan itu kerap overload sehingga KPK harus menitipkan tahanannya ke Rutan Wanita Pondok Bambu, ruang tahanan Polda Metro Jaya maupun Polres Jakarta Selatan.
Gedung KPK tersebut dibangun multiyears sejak 2013. Anggaran yang telah digelontorkan untuk proyek tersebut sebsar Rp 40,8 miliar (2013), Rp110,1 miliar (2014) dan Rp74,83 miliar (2015). Proyek tersebut digarap oleh PT Hutama Karya di lahan seluas 8 hektar.
Kasus RJ Lino
Penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Dirut Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino mulai memasuki pemeriksaan sejumlah saksi. Penyidik KPK telah menyusun jadwal pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan pekan ini.
’’Pekan ini penyidik sudah mengirimkan surat pemanggilan sejumlah saksi,’’ ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati. Namun dia mengaku belum mendapatkan informasi siapa saja yang akan diiminta keterangan. Informasinya, beberapa saksi yang dipanggil merupakan pegawai bagian pengadaan dan keuangan.
Yuyuk mengatakan tidak menutup kemungkinan, Menteri BUMN bakal diminta keterangan. Terutama mengenai kebijakan pengadaan quay container crane (QCC) di Pelindo II.(gun/end/jpg)
