alexametrics
Jumat, 29 November 2024    |              
KPAI PKU


PKPU


DPR Setujui Revisi PKPU No 19 Tahun 2023, Jalan Gibran seperti Tak Terganjal Lagi

DPR Setujui Revisi PKPU No 19 Tahun 2023, Jalan Gibran seperti Tak Terganjal Lagi

Nasional | Sabtu, 04 November 2023 - 06:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — DPR telah menyetujui revisi PKPU No 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wapres sebagai tindak lanjut putusan MK soal syarat usia capres-cawapres. Dengan revisi PKPU No 19 . . .

PNS Maju Caleg Wajib Mundur

PNS Maju Caleg Wajib Mundur

Pekanbaru | Jumat, 06 Oktober 2023 - 12:37 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menegaskan bahwa jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan maju menjadi calon legislatif (caleg) harus mengundurkan diri. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan . . .

Ini PKPU Terbaru, Ada Perubahan Alokasi Kursi dan Dapil untuk Pileg di Provinsi Riau
PEMILU 2024

Ini PKPU Terbaru, Ada Perubahan Alokasi Kursi dan Dapil untuk Pileg di Provinsi Riau

Riau | Selasa, 07 Februari 2023 - 15:47 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baru saja merilis Peraturan KPU No.6/2023. Di mana aturan terbaru tersebut salah satunya mengatur tentang daerah pemilihan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.  Sebelumnya . . .

Data Sipol Dinilai Terlalu Tertutup, Publik Sulit Akses Statistik Tiap Parpol

Data Sipol Dinilai Terlalu Tertutup, Publik Sulit Akses Statistik Tiap Parpol

Nasional | Jumat, 21 Oktober 2022 - 10:13 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Proses verifikasi partai politik yang sudah berjalan dinilai masih memunculkan persoalan. Salah satu yang disorot adalah minimnya akses informasi yang disajikan KPU kepada publik. Sekjen Komite Independen . . .

Menang di PKPU, Garuda Siap Lepas Landas

Menang di PKPU, Garuda Siap Lepas Landas

Ekonomi-Bisnis | Minggu, 19 Juni 2022 - 10:45 WIB

(RIAUPOS.CO) - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menyelesaikan tahapan pemungutan suara (voting) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Jumat (17/6). Menteri BUMN Erick Thohir menganggap capaian . . .

KPU Dapat Titik Terang Pembahasan
OPTIMISTIS PKPU TAHAPAN PEMILU TUNTAS

KPU Dapat Titik Terang Pembahasan

Politik | Rabu, 11 Mei 2022 - 08:47 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  - Simpang siur pembahasan aturan tahapan Pemilu 2024 mendapat titik terang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri akan mulai membahas isu krusial . . .

KPU Meranti Minta Bawaslu Baca PKPU 19 Tahun 2019 Sampai Selesai
POLITIK

KPU Meranti Minta Bawaslu Baca PKPU 19 Tahun 2019 Sampai Selesai

Kepulauan Meranti | Rabu, 02 September 2020 - 12:00 WIB

MERANTI(RIAUPOS.CO) -- Keinginan Bawaslu agar salinan daftar pemilih hasil pemutakhiran (A.B-KWK) diserahkan kepada pengawas kelurahan dan desa (PKD), tidak diakomodir oleh KPU. Bahkan KPU Kepulauan Meranti minta Bawaslu setempat untuk membaca . . .

no-image.jpg
MANTAN WAGUB BISA NYALON BUPATI/WALIKOTA

Belum Disahkan, PKPU Pencalonan Terganjal Konsultasi

Politik | Minggu, 16 Agustus 2020 - 09:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020 akan dibuka tiga pekan lagi. Namun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan yang akan menjadi panduan teknis tak kunjung disahkan. Saat . . .

Verifikasi Faktual Hanya Modal Surat Edaran
PKPU PILKADA DI MASA BENCANA MOLOR

Verifikasi Faktual Hanya Modal Surat Edaran

Politik | Minggu, 21 Juni 2020 - 10:14 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pelaksanaan tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan akan dimulai Rabu (24/6) mendatang. Namun sayangnya, Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada di masa bencana non alam yang mengatur . . .

KPU Cek Dokumen Dukungan Bacalon Bupati Jalur Perseorangan

KPU Cek Dokumen Dukungan Bacalon Bupati Jalur Perseorangan

Indragiri Hulu | Selasa, 25 Februari 2020 - 10:27 WIB

RENGAT (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tengah melakukan pengecekan dokumen dukungan pasangan bakal calon (Bacalon) melalui jalur perseorangan. Karena sejak tanggal 19 Februari hingga 23 . . .

no-image.jpg

Pilkada, KPU Rekrut PPK Awal Januari 2020

Kuantan Singingi | Senin, 09 September 2019 - 10:20 WIB

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi Irwan Yuhendi ST mengaku sudah menerima Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) serentak se-Indonesia, 2020 mendatang. Dalam . . .

no-image.jpg

PKPU HI Kumpulkan Donasi untuk Anak Yatim

Sosialita | Kamis, 09 Mei 2019 - 13:42 WIB

KOTA (RIAUPOS.CO) -- Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Human Initiative Riau mengumpulkan donasi di Mal SKA Pekanbaru, Rabu (8/5).Menurut salah satu anggota PKPU HI Ira Novina, tujuan dari pengumpulan donasi . . .

Yang Tidak Mampu Akan Berusaha Sepenuh Hati, Mampu Mari Tetapkan Hati

Yang Tidak Mampu Akan Berusaha Sepenuh Hati, Mampu Mari Tetapkan Hati

Riau | Rabu, 25 Juli 2018 - 09:18 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pada Selasa (24/7) PKPU Human Initiative Riau mengadakan konferensi pers nasional dari tingkat pusat hingga di seluruh cabang PKPU di Indonesia. Agenda ini bertujuan menyosialisasikan serta mengajak . . .

Penting! Kabar Baik dari MA untuk Pemohon Uji Materi PKPU
TERKAIT LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG

Penting! Kabar Baik dari MA untuk Pemohon Uji Materi PKPU

Hukum | Jumat, 06 Juli 2018 - 18:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan koruptor menjadi calon legislatif masih dinanti Mahkamah Agung (MA)."Sepanjang aturan itu di . . .

Kata HNW, Silakan Gugat PKPU agar Tidak "Digoreng" Jelang Pemilu 2019
LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG

Kata HNW, Silakan Gugat PKPU agar Tidak "Digoreng" Jelang Pemilu 2019

Politik | Kamis, 05 Juli 2018 - 20:45 WIB

BOGOR (RIAUPOS.CO) - Pihak-pihak yang keberatan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umun (KPU) tentang larangan mantan napi kasus korupsi menjadi calon legislatif dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).Dorongan akan hal . . .

Ketua DPR soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg: Semuanya Harus Patuh
SUDAH DIUNDANGKAN KEMENKUMHAM

Ketua DPR soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg: Semuanya Harus Patuh

Politik | Rabu, 04 Juli 2018 - 17:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20/2018 yang mengatur tentang pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.Menanggapi itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku semua . . .

Soal PKPU, Bamsoet Imbau Ketua KPU Kembali ke Jalan yang Benar
BERBENTURAN DENGAN UU

Soal PKPU, Bamsoet Imbau Ketua KPU Kembali ke Jalan yang Benar

Hukum | Selasa, 03 Juli 2018 - 16:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Legislator terus melayangkan protes terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam . . .

Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU
LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG

Sepakat dengan Yasonna, Wiranto Enggan Teken PKPU

Hukum | Kamis, 07 Juni 2018 - 20:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang syarat calon anggota legislatif (caleg) di Pileg 2019 tidak akan ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.Keputusan Wiranto . . .

Enggan Dipaksa Tanda Tangani PKPU, Ini Penjelasan Yasonna
LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG

Enggan Dipaksa Tanda Tangani PKPU, Ini Penjelasan Yasonna

Politik | Senin, 04 Juni 2018 - 19:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PKPU yang bakal dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ‎soal pelarangan mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg dikomentari oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com