alexametrics
Rabu, 13 November 2024    |              
KPAI PKU


REVISI UU KPK


Halaman. 2
Revisi Perda Covid-19 Disahkan, Ada Banyak Sanksi

Revisi Perda Covid-19 Disahkan, Ada Banyak Sanksi

Pekanbaru | Selasa, 13 Juli 2021 - 09:00 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Pekanbaru akhirnya mengesahkan perubahan atas Perda Nomor 5/2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Covid-19, Senin (12/7). Ada beberapa sanksi tegas yang diberikan bagi pelanggar . . .

Revisi Perda Nomor 5 Dibahas Intens

Revisi Perda Nomor 5 Dibahas Intens

Pekanbaru | Rabu, 23 Juni 2021 - 09:52 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pansus DPRD Kota Pekanbaru mulai intens membahas revisi Perda Nomor 5, tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease di Kota Pekanbaru. Dalam rapat pembahasan pansus . . .

Stigma Negatif ke Papua, Bupati Merauke: Mulai Pendekatan Kemanusiaan

Stigma Negatif ke Papua, Bupati Merauke: Mulai Pendekatan Kemanusiaan

Nasional | Rabu, 09 Juni 2021 - 18:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sedang berjalan di DPR, berbagai tokoh Papua ikut menyampaikan masukan berbagai pendekatan untuk kemajuan bumi cenderawasih tersebut. Sudah sepatutnya stigma negatif soal . . .

747 Napi Lapas Bangkinang Terima Remisi

747 Napi Lapas Bangkinang Terima Remisi

Kampar | Kamis, 27 Mei 2021 - 11:26 WIB

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Pada dua momen hari besar keagamaan, Idulfitri bagi umat Islam dan Waisak bagi umat Buddha, Lapas Kelas IIA Bangkinang memberikan remisi kepada 747 Narapidana (Napi). Sebanyak 741 . . .

Soal Revisi Kelima RUU KUP, Ini Penjelasan Menko Airlangga Hartarto

Soal Revisi Kelima RUU KUP, Ini Penjelasan Menko Airlangga Hartarto

Nasional | Kamis, 20 Mei 2021 - 13:33 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah memastikan adanya revisi atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ini merupakan kebijakan lanjutan pemerintah untuk sekaligus memperkuat . . .

Banyak Dikritik, Akhirnya Kemendikbud Revisi PP SNP
PENDIDIKAN

Banyak Dikritik, Akhirnya Kemendikbud Revisi PP SNP

Pendidikan | Minggu, 18 April 2021 - 15:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia akan selalu dan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Hal ini menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 57 . . .

Papua Akan Jadi Enam Provinsi
NASIONAL

Papua Akan Jadi Enam Provinsi

Nasional | Jumat, 09 April 2021 - 10:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah mulai menyampaikan poin-poin usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua kepada DPR. Salah satu isu yang menonjol di paparan pemerintah kepada panitia khusus (pansus) otsus . . .

Kontroversi, Perwako TPP Direvisi
PEKANBARU

Kontroversi, Perwako TPP Direvisi

Pekanbaru | Senin, 29 Maret 2021 - 10:41 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 55 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai  (TPP)  bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sempat jadi kontroversi. Ini karena banyak . . .

Revisi 2016 Belum Efektif, Harapkan Hasil Kajian Lebih Baik

Revisi 2016 Belum Efektif, Harapkan Hasil Kajian Lebih Baik

Nasional | Senin, 15 Maret 2021 - 09:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendapat sorotan banyak pihak. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) termasuk salah satu pihak yang mengawal secara intens kerja-kerja . . .

no-image.jpg

Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi

Nasional | Minggu, 21 Februari 2021 - 07:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merawat demokrasi. “Revisi dibutuhkan agar UU ITE tidak mengancam iklim kebebasan berpendapat dan . . .

Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas Prioritas
NASIONAL

Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional | Rabu, 17 Februari 2021 - 11:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPR RI menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan UU itu bisa dimasukkan dalam Program . . .

Elemen Guru Dukung Revisi SKB soal Seragam
PENDIDIKAN

Elemen Guru Dukung Revisi SKB soal Seragam

Nasional | Senin, 15 Februari 2021 - 10:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dukungan supaya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang seragam sekolah direvisi terus bermunculan. Kali ini disampaikan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII). Ketua Umum . . .

Soal Jokowi Minta Dikritik, PKS: Ayo Revisi Pasal Karet UU ITE

Soal Jokowi Minta Dikritik, PKS: Ayo Revisi Pasal Karet UU ITE

Nasional | Rabu, 10 Februari 2021 - 15:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, semestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat kenyataan, bahwa masyarakat semakin takut dalam berpendapat. Apalagi menyampaikan kritik kepada . . .

Surya Paloh Instruksikan Fraksi Nasdem Tak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Surya Paloh Instruksikan Fraksi Nasdem Tak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Politik | Minggu, 07 Februari 2021 - 07:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkannya. Melihat hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai . . .

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi
SETELAH SETAHUN REVISI UU KPK BERLAKU

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi

Nasional | Minggu, 04 Oktober 2020 - 11:40 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO -Birokrasi yang panjang membuat gerak penindakan KPK tak lincah. Semakin jarang "Jumat keramat" yang menampakkan wajah-wajah penggarong uang negara. KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sampai dua . . .

KPK Tak Tunda Proses Hukum Cakada
KORUPSI

KPK Tak Tunda Proses Hukum Cakada

Hukum | Senin, 07 September 2020 - 12:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menunda proses hukum yang diduga menjerat para calon kepala daerah (cakada), yang mendaftarkan diri pada Pilkada Serentak 2020. Sikap KPK . . .

KPK: Tugas Menko Bangun Koordinasi Bukan Melahirkan Tim yang Almarhum
HUKUM

KPK: Tugas Menko Bangun Koordinasi Bukan Melahirkan Tim yang Almarhum

Hukum | Minggu, 19 Juli 2020 - 15:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta untuk perkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, dibanding harus membentuk Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pasalnya, koordinasi . . .

Parlemen Minta Revisi Payung Hukum Pembatalan Haji
HAJI 2020

Parlemen Minta Revisi Payung Hukum Pembatalan Haji

Nasional | Jumat, 19 Juni 2020 - 09:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rapat antara Menteri Agama Fachrul Razi bersama Komisi VIII malam tadi (18/6) menyoroti keputusan pembatalan penyelenggaraan haji 2020. Parlemen meminta Kemenag untuk merevisi payung hukum pembatalan penyelenggaraan . . .

KPK Belum Tentukan Sikap soal Vonis Kader PDIP
HUKUM

KPK Belum Tentukan Sikap soal Vonis Kader PDIP

Hukum | Senin, 01 Juni 2020 - 17:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan sikap terkait vonis 20 bulan terhadap kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri. Kamis (28/5) pekan lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 1 . . .

KNPI Desak Pemerintah Segera Revisi PP 52/53 Tahun 2000
DI TENGAH PANDEMI COVID-19

KNPI Desak Pemerintah Segera Revisi PP 52/53 Tahun 2000

Nasional | Sabtu, 30 Mei 2020 - 22:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak pemerintah untuk secepatnya merevisi PP 52/53 tahun 2000. Pasalnya, hal itu terkait dengan persoalan layanan komunikasi yang harapanya dapat dinikmati . . .

Halaman. 2












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com