PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau telah menerima usulan dari bupati/wali kota terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024, Rabu (29/11) . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — DPR telah menyetujui revisi PKPU No 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wapres sebagai tindak lanjut putusan MK soal syarat usia capres-cawapres. Dengan revisi PKPU No 19 . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dana desa yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp70 triliun per tahun tidak boleh digunakan secara sia-sia. Karena itu, revisi terbatas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa harus . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah kembali memberi angin segar pada para aparatur sipil negara (ASN) dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Setelah memberikan jaminan kenaikan gaji berjenjang, kini mulai . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menilai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum sudah layak direvisi. Mengingat usia perda ini sudah . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, tidak akan ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penentuan daerah pemilihan (dapil) di tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) hingga kini belum definitif. Dibanding melakukan revisi undang undang atau penetapan Perppu, . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar menilai, penerapan ganja untuk kepentingan medis harus mengubah Undang-Undang terlebih dahulu. Sebab, saat ini secara gamblang ganja dilarang . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pekanbaru Ranperda Administrasi Kependudukan (Adminduk), memastikan untuk revisi Perda No 7/2016 ini kedepannya tidak ada lagi denda pengurusan, alias denda nol rupiah. Hal ini . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022). Airlangga mengapresiasi persetujuan tingkat I antara Badan Legislasi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022). Kehadiran beberapa menteri mewakil Presiden Joko Widodo . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang meminta aturan Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi. Bagi mereka, instruksi ini berarti mencabut Pemenaker Nomor . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPR akan mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimasukkan ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022. Anggota Badan Legislatif DPR Christina Aryani menegaskan, pihaknya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ekonom menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat akan menghambat iklim investasi Indonesia ke depan. Dikutip . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65) mengecam agenda Revisi Undang-Undang Kejaksaan yang sedang digodok DPR. Kontras dan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ide untuk membuka pembahasan ambang batas parlemen maupun pencalonan presiden masih belum konkret. Komisi II DPR memandang dinamika yang muncul dari berbagai partai masih sebatas wacana. Sebab, . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen memunculkan dinamika. Jika hal itu mau terealisasi, sejumlah partai meminta revisi UU Pemilu kembali dibuka. Dengan catatan, revisi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPR tidak menginginkan opsi revisi Undang Undang (UU) dibuka, di tengah alotnya penetapan jadwal Pemilu 2024. Pertimbangannya, revisi UU dinilai berpotensi menambah persoalan baru. Hal itu . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
