alexametrics
Jumat, 15 November 2024    |              
KPAI PKU


KURANG MENTAL DAN VISI


Halaman. 12
YLBHI: Revisi UU PAS Satu Napas UU KUHP dan UU KPK, Untungkan Koruptor

YLBHI: Revisi UU PAS Satu Napas UU KUHP dan UU KPK, Untungkan Koruptor

Hukum | Minggu, 22 September 2019 - 20:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  DPR RI bersama pemerintah pada Selasa (17/9) lalu telah selesai merevisi undang-undang pemasyarakatan (RUU PAS). RUU Pemasyarakatan dinilai meringankan hukuman untuk koruptor. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia . . .

Cuitan Dahnil Dikritik, Ahmad Yani: Tak Ada Satu Fraksipun yang Menolak
REVISI UU KPK

Cuitan Dahnil Dikritik, Ahmad Yani: Tak Ada Satu Fraksipun yang Menolak

Hukum | Sabtu, 21 September 2019 - 17:30 WIB

JAKARTA(RIAUPO.CO)Terbaru, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak setuju dengan revisi UU KPK tersebut.Klaim itu disampaikan Jurubicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam akun twitter pribadinya, Sabtu (21/9)."Malam tadi . . .

Presiden Perintahkan Menkum HAM  Tunda Revisi UU KUHP

Presiden Perintahkan Menkum HAM Tunda Revisi UU KUHP

Hukum | Jumat, 20 September 2019 - 19:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Presiden Joko Widodo (Jokowi) akahirnya angkat suara terkait polemik revisi RUU KUHP. Dia meminta agar pengesahannya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar regulasi . . .

Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti

Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti

Hukum | Jumat, 20 September 2019 - 16:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) akan segera diketok. Sejumlah pasal dianggap meringankan dan melonggarkan sanksi bagi narapidana dalam menjalankan masa tahanannya. Diantaranya, pasal 9 dan . . .

KPK Sesalkan DPRD-Pemerintah Mengebut Pengesahan Undang-Undang

KPK Sesalkan DPRD-Pemerintah Mengebut Pengesahan Undang-Undang

Hukum | Jumat, 20 September 2019 - 14:51 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang terkesan mengebut pengesahan sejumlah Undang-Undang yang dinilai mengancam kinerja pemberantasan korupsi. Mulai dari revisi UU KPK, RUU KUHP, hingga . . .

Direvisi UU, KPK Diberi Kewenangan Hentikan Penyidikan dan Penuntutan

Direvisi UU, KPK Diberi Kewenangan Hentikan Penyidikan dan Penuntutan

Hukum | Kamis, 19 September 2019 - 13:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Meski sudah diketok palu, revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap saja menimbulkan polemik. Sejumlah kritik pun dilayangkan kepada DPR yang mengesahkan UU KPK tersebut.Sebagian masyarakat bahkan menuduh pasal-pasal . . .

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 15:31 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – DPR bersama Pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/9) kemarin. Aksi ‘Pemakaman KPK’ pun digelar di Gedung Merah Putih. Namun, . . .

 Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah
REVISI UU KPK

Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 14:41 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– DPR tancap gas dalam menjadikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi UU. Cukup tiga kali rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR langsung rampung.Kesepakatan resmi . . .

Tinggal Berharap ke MK untuk Lawan Revisi UU KPK

Tinggal Berharap ke MK untuk Lawan Revisi UU KPK

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 12:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – ”Setujuuuu….” Teriakan panjang para anggota DPR menandai pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kemarin (17/9). Tanpa menggubris protes publik, UU yang mengebiri kewenangan KPK itu . . .

Soal Revisi, Yasonna Klaim Sudah Komunikasi ke Pimpinan KPK

Soal Revisi, Yasonna Klaim Sudah Komunikasi ke Pimpinan KPK

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 19:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa tidak diajak berdiskusi dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Menanggapi hal tersebut, Menteri . . .

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 14:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini setelah adanya kesepakatan dari para anggota dewan.‎Ketua Baleg . . .

Jika Dipimpin Polisi Aktif, KPK Dinilai Tak Independen

Jika Dipimpin Polisi Aktif, KPK Dinilai Tak Independen

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 12:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pernyataan Mabes Polri agar Irjen Firli Bahuri untuk tidak pensiun dari institusi kepolisian menuai kontroversi. Firli yang terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dinilai . . .

Jokowi: Tak Ada Aturan KPK Serahkan Mandat

Jokowi: Tak Ada Aturan KPK Serahkan Mandat

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 11:58 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo akhirnya merespons sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat lantaran tidak puas atas rencana revisi UU KPK. Jokowi menyampaikan, dalam UU KPK tidak diatur soal . . .

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002

Nasional | Senin, 16 September 2019 - 20:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada DPR. Isinya meminta parlemen untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “KPK . . .

DPR Kebut-kebutan Garap RUU Kontroversial
DUA MINGGU JELANG LENGSER 

DPR Kebut-kebutan Garap RUU Kontroversial

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 16:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Masa jabatan DPR periode 2014–2019 berakhir 30 September. Itu berarti waktu tersisa dua pekan. Hari-hari terakhir menjelang purnatugas, DPR ngotot menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai . . .

2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK

2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 15:39 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK semakin besar. Berbagai kalangan silih berganti meminta pembahasan revisi tersebut dihentikan. Aksi-aksi massa pun diperkirakan bakal semakin masif. Di Jogjakarta, desakan penghentian . . .

KPK Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru

KPK Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 14:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan KPK. Penyeleksian jabatan tersebut telah melalui proses seleksi yang . . .

Din Syamsudin: Revisi UU KPK Mengkhianati Amanat Reformasi

Din Syamsudin: Revisi UU KPK Mengkhianati Amanat Reformasi

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 10:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin secara tegas menolak revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Din menilai, upaya pemerintah dan . . .

ICW Curiga Revisi UU KPK Dipicu Karena 23 Anggota DPR Jadi TSK

ICW Curiga Revisi UU KPK Dipicu Karena 23 Anggota DPR Jadi TSK

Nasional | Minggu, 15 September 2019 - 20:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah. Perubahan undang-undang itu dicurigai Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi karena banyakanya . . .

Basaria Panjaitan Pilih Konsisten Pimpin KPK

Basaria Panjaitan Pilih Konsisten Pimpin KPK

Hukum | Minggu, 15 September 2019 - 13:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memilih untuk konsisten memimpin lembaga antirasuah hingga akhir kepengurusannya pada Desember 2019. Hal ini menyusul Ketua KPK Agus Rahardjo . . .

Halaman. 12












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com