alexametrics
Kamis, 14 November 2024    |              
KPAI PKU


REVISI UU KPK


Halaman. 8
Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 15:31 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – DPR bersama Pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/9) kemarin. Aksi ‘Pemakaman KPK’ pun digelar di Gedung Merah Putih. Namun, . . .

 Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah
REVISI UU KPK

Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 14:41 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– DPR tancap gas dalam menjadikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi UU. Cukup tiga kali rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR langsung rampung.Kesepakatan resmi . . .

Tinggal Berharap ke MK untuk Lawan Revisi UU KPK

Tinggal Berharap ke MK untuk Lawan Revisi UU KPK

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 12:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – ”Setujuuuu….” Teriakan panjang para anggota DPR menandai pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kemarin (17/9). Tanpa menggubris protes publik, UU yang mengebiri kewenangan KPK itu . . .

Soal Revisi, Yasonna Klaim Sudah Komunikasi ke Pimpinan KPK

Soal Revisi, Yasonna Klaim Sudah Komunikasi ke Pimpinan KPK

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 19:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa tidak diajak berdiskusi dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Menanggapi hal tersebut, Menteri . . .

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 14:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini setelah adanya kesepakatan dari para anggota dewan.‎Ketua Baleg . . .

Jika Dipimpin Polisi Aktif, KPK Dinilai Tak Independen

Jika Dipimpin Polisi Aktif, KPK Dinilai Tak Independen

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 12:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pernyataan Mabes Polri agar Irjen Firli Bahuri untuk tidak pensiun dari institusi kepolisian menuai kontroversi. Firli yang terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dinilai . . .

Jokowi: Tak Ada Aturan KPK Serahkan Mandat

Jokowi: Tak Ada Aturan KPK Serahkan Mandat

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 11:58 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo akhirnya merespons sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat lantaran tidak puas atas rencana revisi UU KPK. Jokowi menyampaikan, dalam UU KPK tidak diatur soal . . .

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002

Nasional | Senin, 16 September 2019 - 20:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada DPR. Isinya meminta parlemen untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “KPK . . .

DPR Kebut-kebutan Garap RUU Kontroversial
DUA MINGGU JELANG LENGSER 

DPR Kebut-kebutan Garap RUU Kontroversial

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 16:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Masa jabatan DPR periode 2014–2019 berakhir 30 September. Itu berarti waktu tersisa dua pekan. Hari-hari terakhir menjelang purnatugas, DPR ngotot menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai . . .

2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK

2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 15:39 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK semakin besar. Berbagai kalangan silih berganti meminta pembahasan revisi tersebut dihentikan. Aksi-aksi massa pun diperkirakan bakal semakin masif. Di Jogjakarta, desakan penghentian . . .

KPK Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru

KPK Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 14:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan KPK. Penyeleksian jabatan tersebut telah melalui proses seleksi yang . . .

Din Syamsudin: Revisi UU KPK Mengkhianati Amanat Reformasi

Din Syamsudin: Revisi UU KPK Mengkhianati Amanat Reformasi

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 10:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin secara tegas menolak revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Din menilai, upaya pemerintah dan . . .

ICW Curiga Revisi UU KPK Dipicu Karena 23 Anggota DPR Jadi TSK

ICW Curiga Revisi UU KPK Dipicu Karena 23 Anggota DPR Jadi TSK

Nasional | Minggu, 15 September 2019 - 20:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah. Perubahan undang-undang itu dicurigai Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi karena banyakanya . . .

Basaria Panjaitan Pilih Konsisten Pimpin KPK

Basaria Panjaitan Pilih Konsisten Pimpin KPK

Hukum | Minggu, 15 September 2019 - 13:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memilih untuk konsisten memimpin lembaga antirasuah hingga akhir kepengurusannya pada Desember 2019. Hal ini menyusul Ketua KPK Agus Rahardjo . . .

Dibeberkan Empat, Ternyata Jokowi Hanya Tolak Dua Poin Revisi UU KPK

Dibeberkan Empat, Ternyata Jokowi Hanya Tolak Dua Poin Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 14 September 2019 - 18:38 WIB

RIAUPOS.CO – Revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini pemerintah pun telah melakukan pembahasan dengan DPR. Ternyata, Jokowi hanya . . .

PSHK: Presiden Berwenang Tarik dan Batalkan Kembali Surpres Revisi UU KPK

PSHK: Presiden Berwenang Tarik dan Batalkan Kembali Surpres Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 14 September 2019 - 16:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)‎, Fajri Nursyamsi mengatakan ‎kondisi pemberantasan korupsi mengalami kebuntuan. Pasalnya, pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah . . .

Agus Rahardjo: Menkumham Tak Pernah Berikan Draf Revisi UU KPK

Agus Rahardjo: Menkumham Tak Pernah Berikan Draf Revisi UU KPK

Nasional | Jumat, 13 September 2019 - 22:00 WIB

JAKARTA (RIUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan langkah pemerintah dan Komisi III DPR untuk merevisi UU 30/2002. Sebab sebagai pelaksana UU, lembaga antirasuah tidak pernah diajak bicara terkait wacana . . .

Puka UGM: Revisi UU KPK, Jokowi Justru Memperlemah

Puka UGM: Revisi UU KPK, Jokowi Justru Memperlemah

Hukum | Jumat, 13 September 2019 - 15:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pemerintah pun sudah melakukan pembahasan bersama dengan DPR lewat rapat . . .

Publik Harus Ikut Awasi Revisi UU

Publik Harus Ikut Awasi Revisi UU

Nasional | Jumat, 13 September 2019 - 14:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – DPR dan pemerintah benar-benar mengebut pembahasan revisi UU KPK. Hanya sehari setelah surat presiden (surpres) dikirim, tadi malam Badan Legislasi (Baleg) DPR langsung bertemu dengan Menteri Hukum dan . . .

Saya Memang Dekat dengan Anak TGB
FIRLI BLAK-BLAKAN DI KOMISI III

Saya Memang Dekat dengan Anak TGB

Hukum | Jumat, 13 September 2019 - 10:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Calon pimpinan (Capim) KPK dari Polri Firli Bahuri angkat suara soal dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan pada dirinya. Mantan Deputi Penindakan Lembaga Antirasuah itu dianggap melakukan pertemuan . . .

Halaman. 8












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com