alexametrics
Selasa, 24 September 2024    |              
KPAI PKU


KPK


Halaman. 63
Dilaporkan ke KPK Terkait Harun, Yasonna Salahkan Sistem Keimigrasian
PAW CALEG PDIP

Dilaporkan ke KPK Terkait Harun, Yasonna Salahkan Sistem Keimigrasian

Nasional | Selasa, 28 Januari 2020 - 03:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly angkat bicara soal dirinya yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh koalisi masyarakat sipil. Yasonna dilaporkan atas dugaan . . .

Beberapa Jaksa dan Penyidik Dimutasi, KPK Bantah Terkait Kasus Firli dan PDIP
PAW CALEG PDIP

Beberapa Jaksa dan Penyidik Dimutasi, KPK Bantah Terkait Kasus Firli dan PDIP

Nasional | Selasa, 28 Januari 2020 - 02:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya empat orang jaksa yang dimutasi ke intansi asalnya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, KPK belum merinci secara detail siapa saja keempatnya . . .

Firli Sebut Pengembalian Jaksa Pemeriksa Dirinya atas Permintaan Jaksa Agung
MUTASI SATGAS KPK

Firli Sebut Pengembalian Jaksa Pemeriksa Dirinya atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional | Senin, 27 Januari 2020 - 23:21 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merespons adanya isu mutasi secara sepihak kepala satuan tugas (Kasatgas) bernama Sugeng yang sempat memeriksa dirinya saat menjadi Deputi Penindakan . . .

KPK Wajib Lapor Hasil Penyadapan Terduga Koruptor Kepada Dewas

KPK Wajib Lapor Hasil Penyadapan Terduga Koruptor Kepada Dewas

Nasional | Senin, 27 Januari 2020 - 20:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berdasarakan undang-undang yang baru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Pimpinan KPK harus menyertakan surat perintah penyidikan (sprindik) ataupun surat perintah . . .

 Dewas: Masa Berlaku Surat Penggeledahan KPK Hanya 30 Hari
DEWAS KPK

Dewas: Masa Berlaku Surat Penggeledahan KPK Hanya 30 Hari

Hukum | Senin, 27 Januari 2020 - 17:30 WIB

  JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Albertina Ho mengatakan surat izin pengeledahan dan penyitaan hanya akan berlaku 30 hari. Sehingga jika lewat dari 30 hari. Maka pimpinan . . .

KPK Evaluasi 336 Perkara yang Diselidiki, Akan Di-SP3?
PERKARA DI KPK

KPK Evaluasi 336 Perkara yang Diselidiki, Akan Di-SP3?

Hukum | Senin, 27 Januari 2020 - 16:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Pimpinan beserta Dewan Pengawas KPK, hari ini, Senin (27/1) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan‎ pihaknya . . .

Ancam Jemput Paksa Nurhadi

Ancam Jemput Paksa Nurhadi

Nasional | Senin, 27 Januari 2020 - 10:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat panggilan untuk mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Panggilan kedua sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi itu dilayangkan lantaran Nurhadi . . .

1 Penyidik dan 1 Jaksa Dikabarkan Ditarik
BUNTUT OTT PAW FRAKSI PDIP

1 Penyidik dan 1 Jaksa Dikabarkan Ditarik

Nasional | Minggu, 26 Januari 2020 - 23:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) politisi PDIP Harun Masiku, ternyata berbuntut panjang. Gara-gara hendak menciduk Harun yang diduga kabur ke Perguruan . . .

Karyawan BP Batam Trauma Diperiksa KPK
TERKAIT MIKOL DAN ROKOK

Karyawan BP Batam Trauma Diperiksa KPK

Nasional | Minggu, 26 Januari 2020 - 08:24 WIB

BATAM (RIAUPOS.CO) -- Imbas dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kuota minuman beralkohol (mikol) dan rokok, menimbulkan trauma kepada para pegawai Badan Pengusahaan (BP) Batam di lalu lintas barang. Karena . . .

Yasonna Laoly Bisa Diperiksa Terkait Kasus PAW
KPK VS PDIP

Yasonna Laoly Bisa Diperiksa Terkait Kasus PAW

Nasional | Sabtu, 25 Januari 2020 - 23:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly terkait kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. . . .

Nikmati Jamuan Khusus, Firli Bahari Dianggap Eks Pimpinan KPK Kurang Etis
KETUA KPK

Nikmati Jamuan Khusus, Firli Bahari Dianggap Eks Pimpinan KPK Kurang Etis

Nasional | Jumat, 24 Januari 2020 - 17:02 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Kunjungan kerja Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendapat kritik dari sejumlah mantan pimpinan KPK. Sebab dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Barat, Firli mendapat jamuan makan malam sekaligus . . .

Disebut Menghalangi Penyidikan, Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK
KORUPSI

Disebut Menghalangi Penyidikan, Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK

Hukum | Jumat, 24 Januari 2020 - 05:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Koalisi masyarakat sipil melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamomangan Laoly ke Direktorat Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menduga, Yasonna telah merintangi proses penyidikan . . .

Periksa RJ Lino, KPK Akui Baru Terima Audit Kerugian Kasus Crane
KORUPSI PELINDO

Periksa RJ Lino, KPK Akui Baru Terima Audit Kerugian Kasus Crane

Hukum | Jumat, 24 Januari 2020 - 02:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino. Kasus ini sempat mangkrak kurang lebih lima tahun terakhir, setelah Lino ditetapkan . . .

Dewas Akan Evaluasi Pimpinan KPK
JANGGAL INFORMASIKAN SOAL HARUN MASIKU

Dewas Akan Evaluasi Pimpinan KPK

Hukum | Kamis, 23 Januari 2020 - 19:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris, menyatakan akan mengevaluasi pimpinan KPK terkait adanya dugaan menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus proses . . .

KPK Sebut Tak Ada Upaya Merintangi Penyidikan
TERKAIT KEBERADAAN HARUN MASIKU

KPK Sebut Tak Ada Upaya Merintangi Penyidikan

Nasional | Kamis, 23 Januari 2020 - 01:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan "tutup mata" untuk mengusut dugaan adanya upaya menghalang-halangi atau obstruction of justice, proses penyidikan terkait keberadaan politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. Lembaga . . .

 Elite PDIP Mengaku Tak Tahu
HARUN MASIKU TERNYATA SUDAH DI INDONESIA

Elite PDIP Mengaku Tak Tahu

Hukum | Rabu, 22 Januari 2020 - 20:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku ternyata sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Dia telah kembali dari Singapura. Keberadaan Harun sempat menjadi tanda tanya, . . .

KPK Bakal Periksa Politikus PDIP Ali Fahmi Terkait Kasus Bakamla

KPK Bakal Periksa Politikus PDIP Ali Fahmi Terkait Kasus Bakamla

Hukum | Rabu, 22 Januari 2020 - 17:05 WIB

JAKARA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus PDI Perjuangan Ali Fahmi alias Ali Habsyi terkait kasus suap satelit Bakamla RI. Rencananya, Ali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi . . .

Catut Nama Mega soal Kasus Wahyu Setiawan

Catut Nama Mega soal Kasus Wahyu Setiawan

Kick Out Hoax | Rabu, 22 Januari 2020 - 11:13 WIB

(RIAUPOS.CO) -- BERITA palsu yang satu ini memelintir pernyataan Presiden Ke-4 RI Megawati Soekarnoputri. Ketua umum PDIP itu disebut-sebut meminta agar pengusutan kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan . . .

KPK Bakal Panggil Ulang Zulkifli Hasan
KASUS ALIH FUNGSI HUTAN DI RIAU

KPK Bakal Panggil Ulang Zulkifli Hasan

Nasional | Rabu, 22 Januari 2020 - 01:13 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memanggil ulang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Sebab, pria yang akrab disapa Zulhas itu mangkir dalam panggilan KPK . . .

Baru 1 Stafsus Presiden yang Patuh Lapor LHKPN
PEMERINTAHAN

Baru 1 Stafsus Presiden yang Patuh Lapor LHKPN

Nasional | Selasa, 21 Januari 2020 - 23:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru satu orang yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Namun, KPK tidak . . .

Halaman. 63












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com