alexametrics
Jumat, 15 November 2024    |              
KPAI PKU


AJAK AMSTERDAM


Halaman. 29
Pelaporan SPT Kembali Diperpanjang hingga Akhir April 2020
PAJAK

Pelaporan SPT Kembali Diperpanjang hingga Akhir April 2020

Nasional | Selasa, 31 Maret 2020 - 19:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, hingga saat ini jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak baru mencapai 8.752.758 wajib pajak (WP). Angkat tersebut . . .

Pemprov Hapus Denda Telat Bayar Pajak
PAJAK

Pemprov Hapus Denda Telat Bayar Pajak

Ekonomi-Bisnis | Sabtu, 28 Maret 2020 - 10:02 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia termasuk di Riau. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberi keringan kepada wajib pajak yang telat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plt . . .

Baru 37 Persen Orang Laporkan SPT
PAJAK

Baru 37 Persen Orang Laporkan SPT

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 13 Maret 2020 - 14:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2020. DJP gencar melakukan . . .

Pemerintah Kaji Penundaan Pajak Penghasilan
DAMPAK VIRUS CORONA

Pemerintah Kaji Penundaan Pajak Penghasilan

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 05 Maret 2020 - 12:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk menekan dampak negatif wabah SARS-CoV-2 terhadap perekonomian. Di antaranya, penundaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh . . .

Kebijakan Pajak Sri Mulyani, Bikin Masyarakat Kecil Menjerit

Kebijakan Pajak Sri Mulyani, Bikin Masyarakat Kecil Menjerit

Ekonomi-Bisnis | Sabtu, 22 Februari 2020 - 17:01 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Presiden Joko Widodo dikenal sebagai tipikal orang yang mengedepankan target. Namun dari perjalanan pemerintahannya, ada target yang belum terpenuhi, yaitu membuat ekonomi melesat tinggi.Jokowi pernah mematok pertumbuhan ekonomi 7 persen. . . .

OPD, Camat dan Penghulu Harus Patuh Pajak

OPD, Camat dan Penghulu Harus Patuh Pajak

Siak | Kamis, 20 Februari 2020 - 15:09 WIB

SIAK (RIAUPOS.CO) -- Bupati Siak Drs H Alfedri MSi dengan tegas meminta pimpinan OPD,  camat dan penghulu agar patuh pajak. Serta mengingatkan stafnya menyelesaikan  SPT tahunan PPh orang pribadi pajak . . .

Azhar Ketua Apdesi Terpilih Ajak Semua Saling Dukung
ROKAN HILIR

Azhar Ketua Apdesi Terpilih Ajak Semua Saling Dukung

Rokan Hilir | Kamis, 20 Februari 2020 - 12:15 WIB

AIR HITAM (RIAUPOS.CO) - Bahtera Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Rokan Hilir (Rohil) berlabuh di tangan Azhar, yang juga merupakan Datuk Penghulu Air Hitam, Pujud. Azhar didaulat memimpin asosiasi . . .

Sabtu, Bapenda Pekanbaru Tetap Layani Pembayaran Pajak
PELAYANAN PUBLIK

Sabtu, Bapenda Pekanbaru Tetap Layani Pembayaran Pajak

Pekanbaru | Jumat, 14 Februari 2020 - 21:05 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru akan tetap membuka pelayanan akhir pekan ini, Sabtu (15/2/2020). Pelayanan untuk semua jenis pajak daerah ini dalam rangka memaksimalkan layanan kepada . . .

Sudah Ada 4,5 Juta Wajib Pajak Lapor SPT
PAJAK

Sudah Ada 4,5 Juta Wajib Pajak Lapor SPT

Ekonomi-Bisnis | Rabu, 12 Februari 2020 - 14:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan hingga saat ini sudah ada 4,5 juta Wajib Pajak (WP) yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).  Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan . . .

WNI yang Tinggal di Luar Negeri akan Bebas Pajak
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

WNI yang Tinggal di Luar Negeri akan Bebas Pajak

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 03:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah akan membebaskan status pajak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri atau diaspora. Regulasi tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan. Direktur . . .

Pemda yang Pungut Pajak Berlebih Bisa Dikenai Sanksi
ATURAN DAERAH BISA SELARAS DENGAN PUSAT

Pemda yang Pungut Pajak Berlebih Bisa Dikenai Sanksi

Ekonomi-Bisnis | Selasa, 11 Februari 2020 - 23:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang masih melakukan pungutan pajak berlebih atau excessive tax. Tujuannya, agar aturan daerah bisa . . .

no-image.jpg

Perlu Kesadaran Bayar Pajak dan Zakat

Riau | Selasa, 11 Februari 2020 - 11:15 WIB

RIAU (RIAUPOS.CO) -- Warga miskin Riau tidak hanya menjadi tanggung jawab bersama dengan sadar pajak dan bayar zakat. Menurut pengamat sosial Ahmad Hidir mengatakan untuk mengatasi kemiskinan yang pertama sesuai . . .

Menkeu Ungkap Diskon Pajak Buat Pengusaha Lewat Omnibus Law
UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI

Menkeu Ungkap Diskon Pajak Buat Pengusaha Lewat Omnibus Law

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 07 Februari 2020 - 23:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah akan mereformasi regulasi melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan. Regulasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berinvestasi, bukan hanya bagi pengusaha asing tetapi juga dalam . . .

Karena Tax Avoidance Walet, Pemda Meranti Rugi Belasan Milliar

Karena Tax Avoidance Walet, Pemda Meranti Rugi Belasan Milliar

Kepulauan Meranti | Kamis, 06 Februari 2020 - 09:06 WIB

MERANTI(RIAUPOS.CO) -- Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti gesa pembentukan tim terpadu. Langkah tersebut untuk menghabisi praktik penghidaran pajak yang dilakukan pelaku usaha nakal. Terutama penerimaan terhadap pajak sarang burung walet yang . . .

Kejar Piutang Rp200 Miliar, Bapenda-Kejari Panggil Lagi Penunggak Pajak
PELANGGARAN PAJAK

Kejar Piutang Rp200 Miliar, Bapenda-Kejari Panggil Lagi Penunggak Pajak

Pekanbaru | Selasa, 04 Februari 2020 - 17:35 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemanggilan kembali dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru terhadap Wajib Pajak (WP) penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Pekanbaru, ada . . .

Tunggakan PBB  sampai Rp13 Miliar

Tunggakan PBB sampai Rp13 Miliar

Pekanbaru | Jumat, 31 Januari 2020 - 11:37 WIB

PEKANBARU(RIAUPOS.CO) -- Wajib Pajak (WP) pemilik 64 objek pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) dipanggil pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Kamis (30/1) pagi. Total, ada Rp13 miliar PBB . . .

Bapenda-Kejari Panggil Wajib Pajak Tunggak PBB Rp13 M
PERPAJAKAN

Bapenda-Kejari Panggil Wajib Pajak Tunggak PBB Rp13 M

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 30 Januari 2020 - 19:15 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wajib Pajak (WP) pemilik 64 objek pajak yang tertunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  dipanggil ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Kamis (30/1) pagi. Total, ada Rp13 miliar . . .

Penjual Online Khawatir Penerapan Aturan Pajak

Penjual Online Khawatir Penerapan Aturan Pajak

Nasional | Senin, 20 Januari 2020 - 04:29 WIB

BATAM (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah akan memberlakukan pajak untuk pengiriman barang ke luar dari Batam mulai 30 Januari 2020 mendatang. Setiap barang dengan nilai minimal 3 USD akan dikenai PPH, dan . . .

PBB Dongkrak PAD Dumai

PBB Dongkrak PAD Dumai

Dumai | Jumat, 17 Januari 2020 - 10:43 WIB

DUMAI (RIAUPOS.CO) -- Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Dumai mencatat pajak bumi bangunan (PBB) menjadi pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dari beberapa sektor pajak lainnya. PBB mampu mendongkrak PAD di . . .

Pajak Daerah Capai Rp627 M

Pajak Daerah Capai Rp627 M

Pekanbaru | Rabu, 01 Januari 2020 - 13:56 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menutup tahun 2019 dengan performa penghimpunan pajak daerah yang cukup memuaskan. Hingga 31 Desember 2019, terkumpul Rp627 miliar pajak daerah. . . .

Halaman. 29












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com