alexametrics
Selasa, 24 September 2024    |              
KPAI PKU


KPK


Halaman. 87
Direvisi UU, KPK Diberi Kewenangan Hentikan Penyidikan dan Penuntutan

Direvisi UU, KPK Diberi Kewenangan Hentikan Penyidikan dan Penuntutan

Hukum | Kamis, 19 September 2019 - 13:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Meski sudah diketok palu, revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap saja menimbulkan polemik. Sejumlah kritik pun dilayangkan kepada DPR yang mengesahkan UU KPK tersebut.Sebagian masyarakat bahkan menuduh pasal-pasal . . .

KPK Obok-Obok Dua Kantor Pemerintah di Kepri

KPK Obok-Obok Dua Kantor Pemerintah di Kepri

Nasional | Kamis, 19 September 2019 - 00:42 WIB

TANJUNGPINANG (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengobok-obok kantor pemerintahan di Kepri. Setelah sebelumnya menggeledah empat kantor dinas Provinsi Kepri, kini dua kantor kembali digeledah. "Iya ada dua kantor yang . . .

BREAKING NEWS: KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Korupsi

BREAKING NEWS: KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Korupsi

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 17:57 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus korupsi. Imam jadi tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI. Penetapan tersangka Menteri dari PKB . . .

Pertama, Dewan Pengawas KPK Ditunjuk Langsung Presiden

Pertama, Dewan Pengawas KPK Ditunjuk Langsung Presiden

Nasional | Rabu, 18 September 2019 - 16:32 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa susunan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi yang pertama kali akan ditunjuk langsung oleh Presiden . . .

DPR Tak Ambil Pusing Rencana Uji Materi UU KPK

DPR Tak Ambil Pusing Rencana Uji Materi UU KPK

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 16:28 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Merespons hal itu, anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani mengaku tidak ambil pusing. Pasalnya, mengajukan uji materi adalah hak konstitusional warga negara."Menghormati sepenuhnya elemen masyarakat sipil manapun yang ingin . . .

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 15:31 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – DPR bersama Pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/9) kemarin. Aksi ‘Pemakaman KPK’ pun digelar di Gedung Merah Putih. Namun, . . .

 Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah
REVISI UU KPK

Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 14:41 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– DPR tancap gas dalam menjadikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi UU. Cukup tiga kali rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR langsung rampung.Kesepakatan resmi . . .

Tinggal Berharap ke MK untuk Lawan Revisi UU KPK

Tinggal Berharap ke MK untuk Lawan Revisi UU KPK

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 12:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – ”Setujuuuu….” Teriakan panjang para anggota DPR menandai pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kemarin (17/9). Tanpa menggubris protes publik, UU yang mengebiri kewenangan KPK itu . . .

Minat Jadi Dewan Pengawas KPK, Simak Syaratnya

Minat Jadi Dewan Pengawas KPK, Simak Syaratnya

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 23:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah dan DPR menyepakati dibentuknya Dewan Pengawas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lahirnya lembaga baru itu merupakan buah dari disetujuinya revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 dalam sidang paripurna DPR, . . .

Laode Syarif Kecam Revisi UU KPK, Basaria Pilih Terima Saja

Laode Syarif Kecam Revisi UU KPK, Basaria Pilih Terima Saja

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 20:28 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif angkat bicara mengenai revisi Undang-Undang 30/2002 tentang KPK yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9) hari . . .

Begini Aturan Penyadapan usai Revisi UU KPK Disahkan

Begini Aturan Penyadapan usai Revisi UU KPK Disahkan

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 19:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPR telah mengesahkan rancangan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi undang-undang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), . . .

Soal Revisi, Yasonna Klaim Sudah Komunikasi ke Pimpinan KPK

Soal Revisi, Yasonna Klaim Sudah Komunikasi ke Pimpinan KPK

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 19:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa tidak diajak berdiskusi dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Menanggapi hal tersebut, Menteri . . .

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 14:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini setelah adanya kesepakatan dari para anggota dewan.‎Ketua Baleg . . .

Jika Dipimpin Polisi Aktif, KPK Dinilai Tak Independen

Jika Dipimpin Polisi Aktif, KPK Dinilai Tak Independen

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 12:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pernyataan Mabes Polri agar Irjen Firli Bahuri untuk tidak pensiun dari institusi kepolisian menuai kontroversi. Firli yang terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dinilai . . .

Jokowi: Tak Ada Aturan KPK Serahkan Mandat

Jokowi: Tak Ada Aturan KPK Serahkan Mandat

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 11:58 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo akhirnya merespons sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat lantaran tidak puas atas rencana revisi UU KPK. Jokowi menyampaikan, dalam UU KPK tidak diatur soal . . .

Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU KPK Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU KPK Dibawa ke Paripurna

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 02:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui oleh Badan legislasi DPR dan juga pemerintah. Keputusan itu disepakati dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan . . .

no-image.jpg

Putri Gus Dur Ragukan Kepemimpinan Firli di KPK

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 00:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Irjen Pol Firli Bahuri terpilih dan telah diputuskan menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Adapun masa jabatan KPK periode ini akan berakhir Desember 2019 ini. Menanggapi . . .

Busyro: Bukan Lagi Pelemahan, melainkan Pembunuhan
SOAL RUU KPK

Busyro: Bukan Lagi Pelemahan, melainkan Pembunuhan

Nasional | Senin, 16 September 2019 - 20:50 WIB

BANYAK pihak yang sangat menyesalkan pembahasan RUU KPK. Salah satunya adalah mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Hasti Edi Sudrajat dengan pria yang kini menjabat ketua . . .

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002

Nasional | Senin, 16 September 2019 - 20:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada DPR. Isinya meminta parlemen untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “KPK . . .

2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK

2.338 Dosen Tolak Revisi UU KPK

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 15:39 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK semakin besar. Berbagai kalangan silih berganti meminta pembahasan revisi tersebut dihentikan. Aksi-aksi massa pun diperkirakan bakal semakin masif. Di Jogjakarta, desakan penghentian . . .

Halaman. 87












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com