alexametrics
Senin, 11 November 2024    |              
KPAI PKU


SOAL EKS KORUPTOR KE PILKADA


Halaman. 2
ICW: Rata-rata Koruptor Indonesia Hanya Dihukum 31 Bulan
KORUPSI

ICW: Rata-rata Koruptor Indonesia Hanya Dihukum 31 Bulan

Hukum | Minggu, 19 April 2020 - 21:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, hukuman yang diberikan terhadap pelaku korupsi belum memberikan efek jera. Sepanjang 2019 saja rata-rata hukuman yang dijatuhkan Pengadilan terhadap koruptor hanya 2 . . .

Koruptor Bebas di Tengah Corona Murni Penyelesaian Pidana
HUKUM

Koruptor Bebas di Tengah Corona Murni Penyelesaian Pidana

Hukum | Rabu, 08 April 2020 - 13:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerapkan penanganan overstaying sebagai salah satu resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Hal itu merupakan salah satu target capaian kinerja Pemasyarakatan pada 2020. “Penanganan overstaying di seluruh . . .

Tolak Pembebasan Napi Koruptor
WABAH CORONA

Tolak Pembebasan Napi Koruptor

Hukum | Minggu, 05 April 2020 - 13:39 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah mendapat kritik pedas, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akhirnya “menyerah”. Dia menegaskan komisi antirasuah menolak pandemi Covid-19 dijadikan alasan untuk membebaskan narapidana (napi) kasus korupsi . . .

Puluhan Napi Korupsi Berpeluang Bebas, Jika Usulan Yasonna Diterima Jokowi
ICW MENOLAK

Puluhan Napi Korupsi Berpeluang Bebas, Jika Usulan Yasonna Diterima Jokowi

Hukum | Jumat, 03 April 2020 - 19:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah nama napi tindak pidana korupsi yang bebas apabila usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamongan Laoly diterima oleh Presiden . . .

 WP KPK Minta Yasonna Jangan Manfaatkan Pandemi Corona
BEBASKAN KORUPTOR

WP KPK Minta Yasonna Jangan Manfaatkan Pandemi Corona

Hukum | Jumat, 03 April 2020 - 18:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)– Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) secara tegas menolak usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly yang berencana membebaskan 300 narapidana korupsi. Meski wacana itu . . .

Sindir, Pukat UGM : Yasonna Konsisten Banget Bebaskan Napi Koruptor
ALASAN VIRUS CORONA

Sindir, Pukat UGM : Yasonna Konsisten Banget Bebaskan Napi Koruptor

Nasional | Kamis, 02 April 2020 - 16:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memwacanakan akan membebaskan narapidana kasus korupsi yang usianya di atas 60 tahun. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran . . .

Usulkan ke DPR, Yasonna Ingin Ratusan Napi Koruptor Bebas
ANTISIPASI VIRUS CORONA

Usulkan ke DPR, Yasonna Ingin Ratusan Napi Koruptor Bebas

Hukum | Rabu, 01 April 2020 - 17:03 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengakui saat ini rumah tahanan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas) sudah over capacity atau kelebihan muatan. Sehingga hal ini dibutuhkan trobosan . . .

Barang Elektronik dan Emas Koruptor Dilelang, Ini Harganya
HUKUM

Barang Elektronik dan Emas Koruptor Dilelang, Ini Harganya

Hukum | Kamis, 12 Maret 2020 - 15:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melelang barang rampasan negara secara terbuka atau open bidding, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Barang yang . . .

Sambut Dua Jenderal, Mahasiswa Demo Tuntut Wabup Bengkalis Ditahan
DEMONSTRASI

Sambut Dua Jenderal, Mahasiswa Demo Tuntut Wabup Bengkalis Ditahan

Pekanbaru | Kamis, 13 Februari 2020 - 01:15 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Ratusan mahasiswa yang mengaku berasal dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Riau (AMMAN-R) menyampaikan aspirasi dan menuntut agar Wakil Bupati Bengkalis Muhammad agar segera ditahan. Aksi tersebut . . .

Firli Yakin Koruptor Tak Berani Tidur di Hutan, Juga Harun Masiku
KORUPSI

Firli Yakin Koruptor Tak Berani Tidur di Hutan, Juga Harun Masiku

Nasional | Sabtu, 18 Januari 2020 - 05:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah menandatangani surat permohonan agar politikus PDI Perjuangan Harun Masiku dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab hingga kini, tersangka . . .

Belasan Napi Koruptor Dapat Remisi Natal

Belasan Napi Koruptor Dapat Remisi Natal

Hukum | Sabtu, 28 Desember 2019 - 11:47 WIB

JAKARTA (RIAUPOS,CO) -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan ada belasan narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi Natal 2019 ini. "Betul ada (narapidana yang mendapatkan remisi, . . .

MA Sebut Pemotongan Hukuman Koruptor Sesuai Pertimbangan Majelis Hakim

MA Sebut Pemotongan Hukuman Koruptor Sesuai Pertimbangan Majelis Hakim

Advertorial | Selasa, 17 Desember 2019 - 22:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mahkamah Agung (MA) menyebut, potongan hukuman bagi terdakwa korupsi sudah sesuai dengan pertimbangan majelis hakim. Hal ini menanggapi maraknya putusan kasasi terhadap terdakwa kasus korupsi yang hukumannya . . .

no-image.jpg
TIDAK LANJUT PUTUSAN MK SOAL EKS TERPIDANA

Dorong Aturan Penggantian Calon yang Jadi Tersangka

Nasional | Jumat, 13 Desember 2019 - 09:29 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- PERUBAHAN regulasi pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi harus segera dilakukan. Tidak hanya sekadar mengadopsi putusan, namun, juga membuat terobosan hukum yang masih berkaitan dengan putusan MK. Yakni, mencegah . . .

5 Partai Ini Klaim Komit Tolak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

5 Partai Ini Klaim Komit Tolak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Politik | Rabu, 11 Desember 2019 - 21:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait pencalonan mantan narapidana korupsi untuk maju dalam gelaran Pilkada. Dalam putusan MK, koruptor diberi jeda lima tahun untuk bisa mengikuti . . .

MK Kabulkan Eks Koruptor Bisa Ikut Pilkada 5 Usai Bebas

MK Kabulkan Eks Koruptor Bisa Ikut Pilkada 5 Usai Bebas

Hukum | Rabu, 11 Desember 2019 - 18:09 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan terkait uji materi atau gugatan terkait pencalonan mantan narapidana korupsi di Pilkada serentak 2020. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Anwar Usman . . .

Jokowi Ingin Hukuman Mati ke Koruptor, DPR Segera Revisi UU Tipikor

Jokowi Ingin Hukuman Mati ke Koruptor, DPR Segera Revisi UU Tipikor

Hukum | Rabu, 11 Desember 2019 - 15:19 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Opsi hukuman mati bagi koruptor yang dimungkinkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat pandangan dari berbagai pihak. Pasalnya, hukuman mati belum bisa diterapkan kepada para koruptor. Sehingga, perlu adanya . . .

DPR Tantang Jokowi Inisiasi UU Hukuman Mati Koruptor

DPR Tantang Jokowi Inisiasi UU Hukuman Mati Koruptor

Hukum | Selasa, 10 Desember 2019 - 20:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Sudding, menyatakan hukuman mati untuk terpidana korupsi bisa dilaksanakan sepanjang diatur dalam ketentuan yang sudah ada.  "Kami berlandaskan aturan saja. Kalau memang itu . . .

Waketum Gerindra Dukung Jokowi Realisasikan Hukuman Mati Koruptor

Waketum Gerindra Dukung Jokowi Realisasikan Hukuman Mati Koruptor

Hukum | Selasa, 10 Desember 2019 - 20:13 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, setuju dengan keinginan Presiden Jokowi yang mewacanakan hukuman mati bagi terpidana korupsi.  "Dalam rangka kepentingan nasional, saya setuju. Koruptor kan, . . .

Komnas HAM Tak Sepakat Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor

Komnas HAM Tak Sepakat Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor

Hukum | Selasa, 10 Desember 2019 - 17:58 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Choirul Anam menilai, hukuman mati terhadap koruptor tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Selain melanggar HAM, hukuman mati terhadap terpidana korupsi juga . . .

KPU Gagal Dorong Regulasi Lebih Baik
EKS KORUPTOR IKUT PILKADA 2020

KPU Gagal Dorong Regulasi Lebih Baik

Hukum | Senin, 09 Desember 2019 - 18:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk membolehkan bekas narapidana kasus korupsi di Pilkada 2020. Anggota Komisi II DPR, Kamrusammad‎ menyayangkan hal tersebut. Kamarusammad mengatakan, melarang eks koruptor . . .

Halaman. 2












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com