JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menargetkan agar kemiskinan bisa segera dihapuskan di Indonesia. Dia tidak ingin anak-anak Indonesia pada masa depan mendapat . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan sikap aktivis buruh yang menolak hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, (Ciptaker) tetapi malah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Padahal, . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja, Rabu (15/2) akhirnya disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi Undang-undang (UU). Namun, pengesahan itu tidak bulat. Dua fraksi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan dirinya bertanggung jawab bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja sah. “Iya sah, kalau . . .
Jakarta (RIAUPOS.CO) - Jalur untuk membatalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak hanya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi bisa juga lewat jalur politik di DPR sebelum . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Ketenagakerjaan kembali buka suara terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jumat (6/1). Kementerian yang dipimpin Ida Fauziyah itu menyebutkan, tengah mengrevisi peraturan pemerintah . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebelum . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti dua isu di klaster ketenagakerjaan yang berubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ketua Umum Apindo . . .
Jakarta (RIAUPOS.CO) - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah dinilai hanya mementingkan kelompok pengusaha. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut, penerbitan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja telah resmi terbit dan diteken Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu. Dalam aturan itu mengatur besaran pesangon yang diterima karyawan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hari ini, Jumat (30/12/2022). Perppu ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sawit Riau (Amris) kembali turun ke jalan. Kali ini menyasar kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Jalan Sudirman pada . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Riau Peduli Sawit (Amaris) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Riau, Senin (26/9/2022). Mereka terlihat mulai menyesaki Jalan Jenderal . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 untuk industri kelapa sawit, mengharuskan perusahaan kelapa sawit mengubah persetujuan lingkungan berdasarkan regulasi baru tersebut. Artinya tidak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ribuan massa buruh yang terdiri dari KASBI, KPBI, GSBI dan lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Aksi . . .
(RIAUPOS.CO) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MA) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) dari sudut hukum positif, dapat dipresiasi. Namun putusan MK dari sisi kepastian hukum tidak mudah dimengerti. Hal . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazarudin Dek Gam mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dulu isi laporan terkait anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli sebelumnya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah dan DPR RI dituntut segera memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan produk legislasi itu inkonstitusional bersyarat. Proses perbaikan harus melibatkan partisipasi masyarakat . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ekonom menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat akan menghambat iklim investasi Indonesia ke depan. Dikutip . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
