JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan sikap aktivis buruh yang menolak hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, (Ciptaker) tetapi malah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Padahal, partai pengusung Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan sangat mendukung hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja.

"Justru kami menyayangkan ada aktivis buruh, tokoh-tokoh buruh yang katanya menolak Omnibus Law Cipta Kerja, tapi justru mendukung capres yang merupakan petugas partai, dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2023).

Menurut Indra, Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar Pranowo juga merupakan penerima upah minimum provinsi (UMP) terendah di seluruh Indonesia. Karena itu, ia merasa heran jika ada aktivis buruh yang mendukung Ganjar Pranowo.

"Ini menjadi antiklimaks dan menjadi paradoks ketika ternyata ada aktivis buruh mendukung capres yang merupakan petugas partai pengusung omnibus law sekaligus rekam jejak. Kita tahu Ganjar punya rekam jejak penetapan UMP terendah se-Indonesia," papar Indra.

Lebih lanjut, Indra mengungkapkan bakal Capres yang diusung dari partainya, yakni Anies Baswedan memiliki komitmen untuk membela kaun buruh, jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Karena itu, Anies pada 6 Mei 2023 akan hadir ke kantor DPP PKS untuk memperingati May Day.

Dalam momentum itu juga, kata Indra, berbagai elemen buruh dan aktivis dari berbagai wilayah akan menyatakan sikap dan menyampaikan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan.

 "Bukan hanya aktivis buruh, pengemudi daring yang ada dari Aceh sampai Papua, dan mereka hari ini membutuhkan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh bukan sekedar lip service atau pencitraan belaka, dan dukungan akan disampaikan pada 6 Mei 2023," pungkas Indra.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman