alexametrics
Jumat, 15 November 2024    |              
KPAI PKU


KASUS UU ITE


Halaman. 17
no-image.jpg

Bisa Kontrak Seumur Hidup dan Tidak Dapat Pesangon

Nasional | Sabtu, 15 Februari 2020 - 09:26 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kerja! Kerja! Kerja! Slogan Kabinet Kerja era kepimpinan Presiden Joko Widodo periode I ini bakal benar-benar diterapkan. Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (CLK) klaster . . .

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh
HUKUM

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 13 Februari 2020 - 13:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sempat tertunda dari rencana awal, surat presiden (surpres) beserta draf omnibus law resmi diserahkan ke DPR kemarin (12/2). Ketua DPR Puan Maharani menerima draf rancangan undang-undang (RUU) . . .

Mbak Puan Belum Tahu Isi RUU Cilaka
RUU

Mbak Puan Belum Tahu Isi RUU Cilaka

Politik | Rabu, 12 Februari 2020 - 23:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah akhirnya menyerahkan Naskah Akademik (NA) dan dokumen pendukung omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ke DPR. Namun, kini namanya berubah jadi RUU Cipta Kerja saja. Penyerahan . . .

Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah

Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 20:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menyebut terdapat kekeliruan ketika KSPSI memutuskan untuk berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law klaster Cipta Kerja (Cilaka) usulan Presiden . . .

9 Hal di RUU Cipta Kerja yang Bikin Buruh Takut

9 Hal di RUU Cipta Kerja yang Bikin Buruh Takut

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 19:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi R Abdullah, mengungkap 9 hal sensitif dan mencemaskan bagi kaum buruh dalam omnibus law RUU Cipta . . .

no-image.jpg

Tepis Tudingan Miring Omnibus Law RUU Ciptaker

Nasional | Senin, 10 Februari 2020 - 09:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin akan melakukan perampingan regulasi dengan cepat . . .

Bupati Solok Selatan Ditahan KPK

Bupati Solok Selatan Ditahan KPK

Nasional | Jumat, 31 Januari 2020 - 10:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Penahanan itu terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Masjid Agung di Solok Selatan. . . .

no-image.jpg

RUU Omnibus Law Berpotensi Maladministrasi

Politik | Jumat, 31 Januari 2020 - 09:42 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang tertutup dinilai menyalahi standar penyusunan peraturan undang-undang. Ombudman RI menyebut proses penyusunan RUU tersebut berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi. "Menurut kami . . .

no-image.jpg

Mobil Kir Dishub Belum Difungsikan

Indragiri Hilir | Kamis, 30 Januari 2020 - 10:03 WIB

INDAGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) --  Kendaraan Bermotor Keliling atau kir milik Dinas Perhubungan (Dishub) Indragiri Hilir (Inhil) masih belum dapat difungsikan sebagai mana mestinya. Pasalnya menurut Kepala Dishub Inhil H Wiryadi Umar, . . .

no-image.jpg

Mobil Kir Dishub Belum Difungsikan

Indragiri Hilir | Kamis, 30 Januari 2020 - 10:03 WIB

INDAGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) --  Kendaraan Bermotor Keliling atau kir milik Dinas Perhubungan (Dishub) Indragiri Hilir (Inhil) masih belum dapat difungsikan sebagai mana mestinya. Pasalnya menurut Kepala Dishub Inhil H Wiryadi Umar, . . .

no-image.jpg

Pledoi Kakek Syafrudin Ditolak JPU

Pekanbaru | Kamis, 30 Januari 2020 - 10:00 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menolak nota pembelaan atau pledoi terdakwa kakek Syafrudin. Jaksa bersikukuh dengan tuntutannya. Yakni 4 tahun pidana penjara dan denda . . .

no-image.jpg
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS 2020

Minta Pemerintah Segera Terbitkan Surpres

Nasional | Minggu, 26 Januari 2020 - 09:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPR RI telah menetapkan 50 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dewan pun sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo dan meminta . . .

Massa Sampaikan Enam Tuntutan ke DPRD

Massa Sampaikan Enam Tuntutan ke DPRD

Pelalawan | Kamis, 23 Januari 2020 - 10:03 WIB

PELALAWAN (RIAUPOS.CO) -- Ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) Provinsi Riau memadati kantor DPRD Pelalawan, Rabu (22/1) sekitar pukul 10.15 WIB. Kedatangan massa untuk . . .

Tolak RUU Omnibus Law, FSP2KI Gelar Demonstrasi
DEMONSTRASI

Tolak RUU Omnibus Law, FSP2KI Gelar Demonstrasi

Hukum | Rabu, 22 Januari 2020 - 12:00 WIB

PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Ratusan massa yang tergabung dalam FSP2KI (Federasi Serikat pekerja pulp dan kertas Indonesia) Provinsi Riau memadati kantor DPRD Pelalawan, Rabu (22/1) sekitar pukul 10.15 WIB. Kedatangan . . .

Upayakan Stadion Utama Dikelola Swasta

Upayakan Stadion Utama Dikelola Swasta

Riau | Selasa, 21 Januari 2020 - 11:09 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengupayakan Stadion Utama dikelola pihak swasta. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau Doni Aprialdi mengatakan, pihak swasta yang dimaksud adalah para . . .

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK
PELEMAHAN KPK

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK

Hukum | Selasa, 14 Januari 2020 - 15:38 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledahan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2019-2024. Ironisnya kondisi itu . . .

DPR Bantah Mempersulit KPK
PEMBERANTASAN KORUPSI

DPR Bantah Mempersulit KPK

Politik | Jumat, 10 Januari 2020 - 03:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) membantah menyelundupkan hukum dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

UU Kelautan Tumpang Tindih, Mahfud: Bersinggungan dengan 7 Lembaga
KESEMRAWUTAN UU

UU Kelautan Tumpang Tindih, Mahfud: Bersinggungan dengan 7 Lembaga

Hukum | Selasa, 07 Januari 2020 - 15:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai perlu adanya penguatan dalam upaya pengamanan laut di seluruh Indonesia. Menurutnya, masih ada sejumlah undang-undang . . .

Skema Pengupahan Jadi per Jam
KURANG 40 JAM PER PEKAN, TIDAK DAPAT GAJI TETAP

Skema Pengupahan Jadi per Jam

Nasional | Senin, 30 Desember 2019 - 11:10 WIB

BOGOR (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah terus menggodok draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satu yang sudah disiapkan adalah perubahan skema pengupahan dari upah tetap menjadi per jam. Menteri Tenaga Kerja . . .

RUU Omnibus Law Perpajakan Terdiri dari 6 Klaster Ini

RUU Omnibus Law Perpajakan Terdiri dari 6 Klaster Ini

Ekonomi-Bisnis | Senin, 16 Desember 2019 - 21:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan berisikan 28 pasal yang sudah mencakup amandemen dari 7 UU yang berkaitan dengan perpajakan. . . .

Halaman. 17












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com