JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur peredaran uang kartal. Namun, RUU tersebut pada akhirnya tidak jadi masuk dalam program prioritas. Padahal . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- RUU Cipta Kerja semakin menjadi polemik. Selain didemo para buruh, muncul desakan agar pemerintah menarik rancangan peraturan yang masuk Omnibus Law. Ada lima alasan yang mendasari tuntutan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Partai Golkar menggelar pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, pertemuan itu salah satunya adalah membicarakan tentang dua draft Rancangan Undang-Undang (RUU) . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Meski diliputi pro dan kontra, namun nasib RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap berjalan. Sekertaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan, pemerintah akan menggelar road show . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga ditentang banyak pihak karena dinilai terlalu mengatur ranah pribadi. Namun hal ini tidak berlaku bagi Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Fraksi PKS DPR RI . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Keriuhan di ruang publik terkait RUU Cipta Kerja dinilai sebagai akibat kurangnya sosialisasi. Versi istana, pada prinsipnya RUU tersebut memang berangkat dari isu lapangan pekerjaan dan pengangguran. Dengan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga langsung menyulut kontroversi di tengah publik. RUU tersebut dinilai terlalu mengatur hal privat dalam urusan keluarga. Mulai tugas suami, istri, hingga kewajiban . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah berdalih, itu dilakukan lantaran rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan untuk membayar . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan sikap untuk menolak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi UU resmi di Indonesia. Sebab, terdapat beberapa pasal . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah digodok pemerintah dan DPR tidak hanya bermasalah di isu perburuhan dan lingkungan. Namun juga berpotensi merusak sistem desentralisasi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Banyak pihak menilai DPR terlalu mengurusi ranah privat warga negaranya. Salah satu calon instrumennya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengurusi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Salah satu pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) adalah mengenai kewajiban istri untuk mengurusi rumah tangga. Pasal ini dianggap mendiskriminasi dan mereduksi eksistensi kaum . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Desakan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang dinilai melumpuhkan agenda pemberantasan korupsi terus bertambah. Dua saksi tambahan yang dihadirkan dalam sidang . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, terdapat kecatatan dalam proses Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Bivitri memandang, lahirnya UU . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Peran istri di salah satu draft pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, berkewajiban untuk mengurusi rumah tangga. Hal ini pun menuai polemik karena dianggap diskriminatif.Menanggapi hal tersebut, Ketua . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Salah satu pasal di Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga memicu polemik. Musababnya, dalam draft salah satu pasal tersebut, mengatur pidana bagi orang-orang yang mendonorkan sperma dan ovum. . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR rupanya salah ketik. Disebutkan di pasal 170 ayat 1 pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah sudah diserahkan ke DPR. Bersamaan itu pula naskah yang beredar luas ke publik itu terus menuai polemik. . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya bakal melakukan aksi besar-besaran turun ke halan untuk menolak draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan penolakan terhadap adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. KSPI menilai, keberadaan RUU tersebut akan membuat kaum buruh menjadi miskin dan terpinggirkan. Presiden . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
