alexametrics
Kamis, 14 November 2024    |              
KPAI PKU


REVISI UU KPK


Halaman. 5
Agus: KPK Tetap Lakukan OTT
PRESIDEN BELUM TEKEN

Agus: KPK Tetap Lakukan OTT

Nasional | Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mulai Kamis (17/10) UU KPK berlaku. Sebagai penegak hukum, lembaga antirasuah wajib taat. Namun, hal itu tidak lantas melepas berbagai persoalan yang bersumber dari aturan tersebut. Sejumlah . . .

Ketua KPK Memohon Agar Jokowi Keluarkan Perppu

Ketua KPK Memohon Agar Jokowi Keluarkan Perppu

Hukum | Kamis, 17 Oktober 2019 - 10:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk dapat menganulir UU Nomor . . .

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-DPR RI memastikan telah mengirim perbaikan beberapa pasal yang typo atau salah ketik dalam UU KPK baru. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut surat perbaikan sudah dikirim ke Sekretariat . . .

Gawat, 522 Kepala Daerah Bisa di OTT KPK

Gawat, 522 Kepala Daerah Bisa di OTT KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 10:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menepis adanya anggapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan secara tebang pilih. Menurutnya, KPK bisa menindak semua kepala daerah . . .

KPK OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin
UANG RP200 JUTA DIAMANKAN

KPK OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 09:51 WIB

MEDAN (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kesekian kalinya, kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (15/10) malam. Kali ini, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang harus tersandung kasus . . .

Jam 3 Subuh, Bupati Indramayu Ditahan KPK
MOHON MAAF KE MASYARAKAT INDRAMAYU

Jam 3 Subuh, Bupati Indramayu Ditahan KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 09:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap PUPR, Bupati Indramayu, Jawa Barat, Supendi langsung menjalani penahanan. Supendi keluar dari Gedung Merah Putih . . .

Jelang Matinya UU KPK Lama, Satu Menteri dan 2 Bupati Tak Berkutik

Jelang Matinya UU KPK Lama, Satu Menteri dan 2 Bupati Tak Berkutik

Hukum | Selasa, 15 Oktober 2019 - 12:13 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang direvisi pada Selasa (17/9) lalu secara otomatis akan berlaku pada Kamis (17/10) mendatang. Namun, berdasarkan catatan . . .

Deadline Lewat, Jokowi Belum Terbitkan Perppu

Deadline Lewat, Jokowi Belum Terbitkan Perppu

Politik | Selasa, 15 Oktober 2019 - 11:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beberapa elemen mahasiswa memberikan batas waktu hingga kemarin (14/10) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Perppu KPK. Namun, belum ada tanda-tanda Jokowi bakal menerbitkan perppu itu. . . .

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 15:20 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab pada Kamis (17/10), jika . . .

4 Hari Lagi KPK Akan Lumpuh

4 Hari Lagi KPK Akan Lumpuh

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 11:21 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Undang-Undang Nomor 20/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan oleh DPR pada (17/9) lalu akan berlaku secara efektif pada Kamis (17/10) mendatang. Itu artinya, dalam . . .

Hukuman Mati Bakal Diganti Percobaan

Hukuman Mati Bakal Diganti Percobaan

Nasional | Senin, 14 Oktober 2019 - 09:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Pemerintah berencana untuk merevisi terkait hukuman mati di Indonesia. Bukan langsung dijatuhi hukuman mati, ada wacana bagi narapidana untuk menjalani hukuman dengan jangka waktu tertentu. Baru kemudian . . .

KPK: Semua Tudingan Arteria Dahlan Bohong

KPK: Semua Tudingan Arteria Dahlan Bohong

Hukum | Jumat, 11 Oktober 2019 - 17:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geram dengan sejumlah tudingan miring yang disampaikan anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Pasalnya, Arteria menyebut bahwa KPK tak menyampaikan laporan tahunan hingga . . .

Diperiksa KPK, Eni Mengaku Ditanya soal Melchias Mekeng

Diperiksa KPK, Eni Mengaku Ditanya soal Melchias Mekeng

Hukum | Kamis, 10 Oktober 2019 - 21:27 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terpidana kasus proyek PLTU Riau-1 ini dicecar sejumlah hal yang . . .

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Hukum | Kamis, 10 Oktober 2019 - 11:29 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis akan berhasil mengungkap perkara mega korupsi dalam waktu kurang dari dua tahun jika Undang-Undang KPK resmi diterapkan. Prasangka ini didasari atas kewenangan baru . . .

Pengamat: Menkum HAM, Mendagri, dan Jaksa Agung Harus Nonparpol
KABINET JOKOWI-MA’RUF AMIN

Pengamat: Menkum HAM, Mendagri, dan Jaksa Agung Harus Nonparpol

Politik | Selasa, 08 Oktober 2019 - 15:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden tinggal 12 hari lagi. Bursa menteri pun menghangat lagi. Kini muncul desakan agar Jokowi mensterilkan posisi tiga kementerian/lembaga dari kader parpol. . . .

KPK Periksa Petinggi PT Hyundai

KPK Periksa Petinggi PT Hyundai

Hukum | Selasa, 08 Oktober 2019 - 14:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap General Manager (GM) Hyundai Engineering, Herry Jung‎. Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) . . .

Presiden Terbitkan Perppu KPK, Menentukan Tingkat Kepercayaan Publik

Presiden Terbitkan Perppu KPK, Menentukan Tingkat Kepercayaan Publik

Politik | Senin, 07 Oktober 2019 - 11:44 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Perppu untuk mencegah berlakunya revisi UU KPK tidak hanya berkaitan dengan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Lebih dari itu, perppu juga menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap presiden. Sebab, saat . . .

Jokowi Belum Tandatangani Revisi UU KPK

Jokowi Belum Tandatangani Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 05 Oktober 2019 - 17:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Tenaga Ahli Staf Kepresidenan Kedeputian V, Ifdhal Kasim mengatakan, hingga saat ini Jokowi belum menandatangani revisi UU KPK. Sehingga, UU KPK belum menjadi dasar hukum yang legal bagi lembaga pemberantasan . . .

Impeachment Jokowi hanya Gertakan Parpol

Impeachment Jokowi hanya Gertakan Parpol

Hukum | Jumat, 04 Oktober 2019 - 15:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beberapa parpol mulai melempar wacana pemakzulan (impeachment) jika presiden menerbitkan perppu KPK. Namun, wacana itu sebenarnya hanya gertakan. Sebab, sistem pemilihan presiden secara langsung membuat pemakzulan tidak . . .

Politisi Tolak Penerbitan Perppu, KPK: Sepenuhnya Tergantung Presiden

Politisi Tolak Penerbitan Perppu, KPK: Sepenuhnya Tergantung Presiden

Hukum | Jumat, 04 Oktober 2019 - 13:02 WIB

RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Lembaga antirasuah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.“Kita serahkan saja sepenuhnya pada . . .

Halaman. 5












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com