alexametrics
Kamis, 14 November 2024    |              
KPAI PKU


REVISI UU KPK


Halaman. 4
Retribusi Sampah Direvisi

Retribusi Sampah Direvisi

Pekanbaru | Rabu, 27 November 2019 - 09:41 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Rapat pembahasan perubahan Peraturan Walikota (Perwako) nomor 48 tahun 2016 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan digelar, Selasa (26/11). Dengan revisi, sistem yang ada sekarang akan diubah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup . . .

KPK Yakin Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tak Pengaruhi Independensi

KPK Yakin Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tak Pengaruhi Independensi

Hukum | Kamis, 21 November 2019 - 15:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini independensi pegawai tak akan berpengaruh, meski nantinya telah beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Alih status pegawai KPK menjadi ASN ini . . .

KPK Ajukan Kasasi Terkait Vonis Bebas Sofyan Basir

KPK Ajukan Kasasi Terkait Vonis Bebas Sofyan Basir

Hukum | Minggu, 17 November 2019 - 17:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. . . .

Respons Pidato Jokowi, KPK: Kalau Korupsi Sudah Terjadi Wajib Ditindak

Respons Pidato Jokowi, KPK: Kalau Korupsi Sudah Terjadi Wajib Ditindak

Hukum | Jumat, 15 November 2019 - 13:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar hubungan antara kepala daerah dan penegak hukum dapat berjalan harmonis. Pernyataan ini di sampaikan saat menghadiri rapat Kordinasi nasional Indonesia Maju . . .

Tolak Dewan Pengawas, ICW: Bentuk Intervensi Pemerintah ke KPK

Tolak Dewan Pengawas, ICW: Bentuk Intervensi Pemerintah ke KPK

Hukum | Rabu, 13 November 2019 - 12:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Indonesian Corruption Watch (ICW) secara tegas menolak adanya konsep Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW menduga, kehadiran Dewas merupakan bentuk intervensi hukum dari pemerintah terhadap kasus-kasus . . .

Mahfud Sebut Jokowi Sempat Lapor Kasus Kakap, Namun Dibiarkan KPK

Mahfud Sebut Jokowi Sempat Lapor Kasus Kakap, Namun Dibiarkan KPK

Hukum | Selasa, 12 November 2019 - 13:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melaporkan kasus-kasus besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, laporan . . .

Jokowi Didesak untuk Kembalikan Marwah KPK

Jokowi Didesak untuk Kembalikan Marwah KPK

Hukum | Senin, 11 November 2019 - 11:17 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak henti-hentinya diminta untuk memikirkan agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Hal ini tidak lain . . .

Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Begini Tanggapan  Ahok dan Antasari

Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Begini Tanggapan Ahok dan Antasari

Hukum | Kamis, 07 November 2019 - 12:28 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar angkat bicara terkait isu ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Dewan Pengawas KPK. Antasari memastikan belum pernah berkomunikasi . . .

KPK Berharap Dewan Pengawas Diisi Orang Berintegritas

KPK Berharap Dewan Pengawas Diisi Orang Berintegritas

Hukum | Rabu, 06 November 2019 - 09:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), kini nasib KPK semakin tak menentu. KPK hanya bisa pasrah, sebab akibat berlakunya Undang-undang . . .

Uji Materi Undang-Undang KPK, Berharap Hakim MK Bisa Progresif

Uji Materi Undang-Undang KPK, Berharap Hakim MK Bisa Progresif

Hukum | Minggu, 03 November 2019 - 16:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah perppu KPK dipastikan tidak terbit, harapan kini bertumpu pada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, keraguan juga muncul terhadap sembilan hakim konstitusi yang akan memutus uji materi UU . . .

Berkas Perkara Bos MRA Soetikno Soedarjo Segera Rampung

Berkas Perkara Bos MRA Soetikno Soedarjo Segera Rampung

Hukum | Jumat, 01 November 2019 - 10:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte.ltd Soetikno Soedarjo. Masa penahanan tersangka kasus dugaan . . .

KPK Periksa Menteri Era Megawati
KASUS TPPU EKS BUPATI CIREBON

KPK Periksa Menteri Era Megawati

Hukum | Kamis, 31 Oktober 2019 - 17:18 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya.  Mantan . . .

KPK Periksa Kabag Program dan Pelaporan Ditjen PAS

KPK Periksa Kabag Program dan Pelaporan Ditjen PAS

Hukum | Rabu, 30 Oktober 2019 - 11:59 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Itun Wardatul Hamro. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap . . .

KPK Periksa Artis Nico Siahaan
KASUS TPPU EKS BUPATI CIREBON

KPK Periksa Artis Nico Siahaan

Hukum | Selasa, 29 Oktober 2019 - 11:17 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Junico Siahaan atau yang lebih dikenal Nico Siahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang . . .

Mahfud: Publik Harus Bersabar, Tunggu Presiden
SOAL REVISI UU KPK

Mahfud: Publik Harus Bersabar, Tunggu Presiden

Hukum | Selasa, 29 Oktober 2019 - 10:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md di desak untuk mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar menganulir UU KPK . . .

KPK Kantongi Salinan Buku Merah

KPK Kantongi Salinan Buku Merah

Hukum | Senin, 28 Oktober 2019 - 18:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk melanjutkan pengusutan kasus dugaan suap impor daging sapi oleh Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Sebab, bukti-bukti masih dikantongi . . .

KPK Periksa Dirut Jasa Marga

KPK Periksa Dirut Jasa Marga

Hukum | Senin, 28 Oktober 2019 - 13:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga, Desi Arryani, terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif di 14 proyek yang dikerjakan PT . . .

no-image.jpg

KPK Mulai Lumpuh

Nasional | Minggu, 20 Oktober 2019 - 10:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Setidaknya, para pegawai di bidang penindakan mulai mengerem aktivitas penyidikan karena rancunya UU KPK baru . . .

KPK Mulai Lumpuh

KPK Mulai Lumpuh

Nasional | Minggu, 20 Oktober 2019 - 10:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Setidaknya, para pegawai di bidang penindakan mulai mengerem aktivitas penyidikan karena rancunya UU KPK baru . . .

Revisi UU KPK Berlaku, Kewenangan Pimpinan Mulai Dilucuti

Revisi UU KPK Berlaku, Kewenangan Pimpinan Mulai Dilucuti

Hukum | Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – UU KPK hasil revisi telah berlaku mulai kemarin (17/10). Pasal-pasal yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut mau tidak mau tetap dijalankan pimpinan KPK. Karena itu, satu per . . .

Halaman. 4












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com