alexametrics
Sabtu, 16 November 2024    |              
KPAI PKU


KORUPSI


Halaman. 181
SPS Desak Pemerintah Beri Insentif untuk Perusahaan Pers dan JPS untuk Wartawan
DARURAT CORONA

SPS Desak Pemerintah Beri Insentif untuk Perusahaan Pers dan JPS untuk Wartawan

Nasional | Kamis, 09 April 2020 - 16:27 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Upaya mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan pers yang terdampak pandemi COVID-19 ini sudah menjadi kajian SPS Pusat selama beberapa minggu terakhir. Hal ini dikarenakan semakin . . .

PSBB Dimulai, Pemerintah Beri Bantuan Pangan
WABAH CORONA

PSBB Dimulai, Pemerintah Beri Bantuan Pangan

Nasional | Kamis, 09 April 2020 - 09:33 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme bantuan pangan untuk masyarakat DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti diketahui, PSBB . . .

Pusat Persilahkan Pemda Ajukan PSBB
WABAH CORONA

Pusat Persilahkan Pemda Ajukan PSBB

Nasional | Kamis, 09 April 2020 - 05:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Daerah (Pemda) dipersilakan untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena kebijakan physical distancing atau pembatasan jarak fisik masih belum efektif terlaksana karena terkendala disiplin masyarakat. Untuk . . .

BI Pastikan Tetap Buka Layanan Selama Penerapan PSBB
KEUANGAN

BI Pastikan Tetap Buka Layanan Selama Penerapan PSBB

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 09 April 2020 - 04:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Bank Indonesia tetap membuka layanan selama ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona atau Covid-19. Direktur Eksekutif Onny . . .

Miftahul Ulum Disebut Pasang Badan Untuk Eks Menpora Imam Nahrawi
KORUPSI KEMENPORA

Miftahul Ulum Disebut Pasang Badan Untuk Eks Menpora Imam Nahrawi

Advertorial | Kamis, 09 April 2020 - 02:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Bendahara Umum KONI Lina Nurhasanah menyampaikan, Miftahul Ulum selaku mantan asisten pribadi (Aspri) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi disebut siap pasang badan. Hal ini . . .

Pemerintah Pusat Persilakan Daerah Ajukan PSBB
WABAH CORONA

Pemerintah Pusat Persilakan Daerah Ajukan PSBB

Kesehatan | Rabu, 08 April 2020 - 20:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19  menilai kebijakan physical distancing atau pembatasan jarak fisik masih belum efektif terlaksana karena terkendala disiplin masyarakat. Oleh karena itu . . .

Jakarta Larang Berkerumun 5 Orang Lebih
PEMBERLAKUKAN PSBB

Jakarta Larang Berkerumun 5 Orang Lebih

Nasional | Rabu, 08 April 2020 - 19:44 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan larangan adanya kerumunan warga lebih dari 5 orang. Larangan ini akan berlaku selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di ibu kota. Guna . . .

KPK: Pengguna Anggaran Tidak Perlu Takut, Selama Unsur Korupsi Tidak Terjadi
KPK

KPK: Pengguna Anggaran Tidak Perlu Takut, Selama Unsur Korupsi Tidak Terjadi

Nasional | Rabu, 08 April 2020 - 17:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab pengguna anggaran (PA). Untuk itu, tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan yang . . .

DPR: Polri Harus Pastikan PSBB di DKI‎ Berjalan Baik
DAMPAK VIRUS CORONA

DPR: Polri Harus Pastikan PSBB di DKI‎ Berjalan Baik

Nasional | Rabu, 08 April 2020 - 15:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)– Ketua Komisi III DPR Herman Herry meminta berpesan agar jajaran kepolisian tetap efektif menjalankan fungsi kamtibmas saat wilayah DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 10 . . .

DPR Minta Polisi Lebih Humanis Tertibkan Warga Saat PSBB
WABAH VIRUS CORONA

DPR Minta Polisi Lebih Humanis Tertibkan Warga Saat PSBB

Hukum | Rabu, 08 April 2020 - 14:17 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengimbau agar aparat kepolisian lebih mengedepankan tindakan humanis dan profesional dalam menertibkan warga selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Rakyat sedang susah. Psikologis . . .

PSBB DKI Didukung Lintas Sektor
WABAH CORONA

PSBB DKI Didukung Lintas Sektor

Nasional | Rabu, 08 April 2020 - 09:11 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Status DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meneken Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020, PSBB di DKI Jakarta, Selasa . . .

Polda Metro Jaya Siapkan Teknis Pelaksanaan PSBB
PANDEMI COVID-19

Polda Metro Jaya Siapkan Teknis Pelaksanaan PSBB

Nasional | Rabu, 08 April 2020 - 04:36 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Polda Metro Jaya tengah membahas dan mempersiapkan teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta guna mencegah penyebaran Covid-19. PSBB di ibu kota itu sendiri . . .

 Polda Metro Jaya Siap Lakukan Penutupan Jalan
DKI BERSIAP TERAPKAN PSBB

Polda Metro Jaya Siap Lakukan Penutupan Jalan

Nasional | Selasa, 07 April 2020 - 22:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Karena itu, Polda Metro Jaya langsung berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk . . .

Wako Bingung Penerapan PSBB
PEMERINTAH PUSAT TAK KOMPAK

Wako Bingung Penerapan PSBB

Pekanbaru | Selasa, 07 April 2020 - 10:30 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)  -- Pemerintah pusat sering mengambil kebijakan yang saling bertolak belakang terkait aturan bagi masyarakat dalam wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19). Ini tak boleh berkepanjangan karena akan menimbulkan kebingungan . . .

no-image.jpg
WABAH CORONA

Terapkan PSBB, Pemda Harus Siapkan Rencana Aksi

Nasional | Selasa, 07 April 2020 - 09:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Peraturan Menteri Kesehatan tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang sudah terbit. Namun, bukan berarti langsung ada penerapan Permenkes tersebut di daerah. pemda harus memastikan betul kesiapannya . . .

PSMTI Gandeng LAM Riau Serahkan Sembako

PSMTI Gandeng LAM Riau Serahkan Sembako

Ekonomi-Bisnis | Senin, 06 April 2020 - 10:45 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pagu­yuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) bersama ormas Tionghoa dan Lembaga Keagamaan Riau yang tergabung dalam Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19, menggandeng Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk . . .

Ini Kata Mahfud soal Wacana Napi Korupsi Dibebaskan
WABAH VIRUS CORONA

Ini Kata Mahfud soal Wacana Napi Korupsi Dibebaskan

Hukum | Minggu, 05 April 2020 - 10:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana pembebasan napi korupsi yang diklaim bisa mencegah penyebaran Covid-19 memang menimbulkan polemik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan hingga . . .

Terancam Hukuman 7 Tahun, PSSI Serahkan Kasus Saddil Sesuai Hukum
PENGANIAYAAN

Terancam Hukuman 7 Tahun, PSSI Serahkan Kasus Saddil Sesuai Hukum

Kriminal | Minggu, 05 April 2020 - 00:41 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Salah satu talenta terbaik Indonesia di cabang spakbola, Saddil Ramdani, kembali berurusan dengan hukum. Jika sebelumnya dia bermasalah karena kasus "pertengkaran" dengan seorang wanita, kinia dia terlibat . . .

Puluhan Napi Korupsi Berpeluang Bebas, Jika Usulan Yasonna Diterima Jokowi
ICW MENOLAK

Puluhan Napi Korupsi Berpeluang Bebas, Jika Usulan Yasonna Diterima Jokowi

Hukum | Jumat, 03 April 2020 - 19:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah nama napi tindak pidana korupsi yang bebas apabila usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamongan Laoly diterima oleh Presiden . . .

KPK Tidak Dimintakan Pendapat soal Wacana Pembebasan 300 Napi Korupsi
ANTISIPASI VIRUS CORONA

KPK Tidak Dimintakan Pendapat soal Wacana Pembebasan 300 Napi Korupsi

Hukum | Kamis, 02 April 2020 - 18:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak pernah diminta pendapat terkait wacana pembebasan 300 narapidana korupsi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly. KPK mengharapkan, perubahan sebuah aturan semestinya . . .

Halaman. 181












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com