PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah pusat sering mengambil kebijakan yang saling bertolak belakang terkait aturan bagi masyarakat dalam wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19). Ini tak boleh berkepanjangan karena akan menimbulkan kebingungan di tingkat daerah, termasuk di Pekanbaru.
Sering tak sinkronnya kebijakan pemerintah pusat ini dikeluhkan Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, Senin (6/4). Kondisi ini dirasakan ketika menyikapi kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Imbauan pemerintah dalam penerapan PSBB, mestinya pemahaman sama," kata dia.
Kepala daerah, termasuk dirinya kata Wako dibuat bingung dengan beberapa pernyataan dari pusat. Misalnya saja Menteri Agama sempat menyatakan boleh melaksanakan Salat Tarawih di masjid. Dalam hal lainnya, pemerintah juga tidak secara tegas melarang dilakukannya mudik Lebaran.
Sementara di daerah, termasuk Pekanbaru sudah sejak dua pekan terakhir dikeluarkan edaran untuk tidak menggelar kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Untuk mudik sendiri, meski belum mengeluarkan aturan tertulis, Wako sendiri sudah melarang warga Pekanbaru untuk mudik sejak pekan lalu. Begitu juga warga Pekanbaru yang sedang di daerah lain diminta untuk tidak pulang ke Pekanbaru saat mudik.
Dikatakan Wako, dirinya sebagai warga negara Indonesia dan kepala daerah berusaha melindungi dan melayani masyarakat dengan mengikuti perintah presiden Joko Widodo dengan maksimal. "Presiden yang kami muliakan, juga Pemprov Riau, kami berusaha mengikuti arahan terkait PP 21/2020 tentang PSBB. Tapi kami berharap pemimpin di pusat, di provinsi mesti satu pemahaman agar kami di daerah tidak pusing. Melihat kebijakan masing-masing yang masih ego sektoral," tegasnya.
Kondisi saat ini ungkapnya, penerjemahan PSBB masih bermacam-macam. Ini membuat di daerah pemahaman menjadi ambigu. "Kami di daerah jadi ambigu, jadi ragu. Kami harapkan mari kita samakan persepsi. Bahwa PSBB dalam pemahaman yang sama. Ini mau masuk Ramadan. Pemimpin mesti sama menyikapinya," imbuhnya.
Yang membuat darah ragu sambungnya adalah di satu sisi aktivitas masyarakat dibolehkan, namun sisi lain dilarang. ‘‘Jangan buat masyarakat jadi ragu. Keraguan membuat kehancuran, kita gagal membatasi penyebaran Covid-19 ini. Agar kita juga mudah memberikan arahan pada masyarakat,’’ paparnya.
Dia kemudian menganalogikan apa yang terjadi saat ini dengan zaman nabi Muhammad SAW dahulu. "Saya ingatkan saja, zaman Rasulullah juga ada musibah semacam ini. Rasul memberikan arahan dalam sunnah ketika negeri aman beribadah lah di masjid. Bila negeri dalam keadaan musibah, darurat, maka beralihlah dari masjid ke rumah untuk ibadah" katanya terkait pelaksanaan ibadah di tempat ibadah saat terjadi wabah seperti pandemi Covid-19 saat ini.
Selanjutnya, terkait mudik Lebaran, jajaran pemerintah pusat dinilai tidak tegas. "Bapak Presiden, menhub, kepolisian dan instansi teknis terkait, soal mudik mestinya tegas. Boleh apa tidak," tanyanya.
Dia kemudian kembali lagi mengambil kisah yang terjadi saat zaman Rasulullah Muhammad SAW. "Rasul dalam sunahnya menyebutkan, bila dalam wilayah negeri sedang dilanda wabah rencana kita bepergian ke negeri tersebut supaya ditunda. Juga bila kita di dalam sebuah negeri yang sedang dalam musibah wabah maka warga negeri itu jangan keluar ke negeri lain. Tetaplah di negeri itu. Mari ktia ikut sunah nabi," tutupnya.(ali)
