Penasihat KPK: Jokowi Enggan dengar Aspirasi Pendukungnya
JAKARTA(RIAUPOs.CO) – Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor 19 Tahun 2019. Hal ini pun turut disesali oleh penasihat . . .