alexametrics
Senin, 11 November 2024    |              
KPAI PKU


SUPRES REVISI KPK


Penetapan Dapil Bisa Adopsi Kaltara
SOLUSI SELAIN REVISI UU PEMILU ATAU PERPPU

Penetapan Dapil Bisa Adopsi Kaltara

Politik | Kamis, 14 Juli 2022 - 11:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penentuan daerah pemilihan (dapil) di tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) hingga kini belum definitif. Dibanding melakukan revisi undang undang atau penetapan Perppu, . . .

Saran Pakar, Sebelum Ganja Dipakai untuk Medis, Revisi Dahulu UU

Saran Pakar, Sebelum Ganja Dipakai untuk Medis, Revisi Dahulu UU

Nasional | Sabtu, 02 Juli 2022 - 18:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar menilai, penerapan ganja untuk kepentingan medis harus mengubah Undang-Undang terlebih dahulu. Sebab, saat ini secara gamblang ganja dilarang . . .

Denda Administrasi Kependudukan di Pekanbaru Bakal Dihapus
PANSUS GESA PENGESAHAN REVISI PERDA NO 7/2016

Denda Administrasi Kependudukan di Pekanbaru Bakal Dihapus

Pekanbaru | Kamis, 09 Juni 2022 - 09:29 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pe­kanbaru  Ranperda Administrasi Kependudukan (Adminduk), memastikan untuk revisi Perda No 7/2016 ini kedepannya tidak ada lagi denda pengurusan, alias denda nol rupiah. Hal ini . . .

Status UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Investasi Bisa Terhambat
UU CIPTA KERJA

Status UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Investasi Bisa Terhambat

Ekonomi-Bisnis | Minggu, 28 November 2021 - 23:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ekonom menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat akan menghambat iklim investasi Indonesia ke depan. Dikutip . . .

Migrant Care: Pemerintah Harus Tunduk kepada Putusan MK
REVISI UU CIPTA KERJA

Migrant Care: Pemerintah Harus Tunduk kepada Putusan MK

Hukum | Jumat, 26 November 2021 - 00:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur . . .

Revisi UU Kejaksaan Dikecam YKPKP 1965 dan KontraS
REVISI UU KEJAKSAAN

Revisi UU Kejaksaan Dikecam YKPKP 1965 dan KontraS

Hukum | Selasa, 23 November 2021 - 05:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65) mengecam agenda Revisi Undang-Undang Kejaksaan yang sedang digodok DPR. Kontras dan . . .

Dewan Masih Tutup Opsi Revisi UU
BILA DIBUKA, KPU USUL PERBAIKAN ATURAN TEKNIS

Dewan Masih Tutup Opsi Revisi UU

Politik | Jumat, 05 November 2021 - 11:27 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ide untuk membuka pembahasan ambang batas parlemen maupun pencalonan presiden masih belum konkret. Komisi II DPR memandang dinamika yang muncul dari berbagai partai masih sebatas wacana. Sebab, . . .

PPP, PKS, Demokrat Usul Pasal Lain
ANGKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DIMINTA TURUN

PPP, PKS, Demokrat Usul Pasal Lain

Politik | Kamis, 04 November 2021 - 10:54 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen memunculkan dinamika. Jika hal itu mau terealisasi, sejumlah partai meminta revisi UU Pemilu kembali dibuka. Dengan catatan, revisi . . .

Komisi II Enggan Revisi UU Pemilu
TERKAIT USULAN KPU UNDURKAN PILKADA

Komisi II Enggan Revisi UU Pemilu

Politik | Jumat, 08 Oktober 2021 - 13:27 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPR tidak menginginkan opsi revisi Undang Undang (UU) dibuka, di tengah alotnya penetapan jadwal Pemilu 2024. Pertimbangannya, revisi UU dinilai berpotensi menambah persoalan baru. Hal itu . . .

Papua Akan Jadi Enam Provinsi
NASIONAL

Papua Akan Jadi Enam Provinsi

Nasional | Jumat, 09 April 2021 - 10:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah mulai menyampaikan poin-poin usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua kepada DPR. Salah satu isu yang menonjol di paparan pemerintah kepada panitia khusus (pansus) otsus . . .

Kontroversi, Perwako TPP Direvisi
PEKANBARU

Kontroversi, Perwako TPP Direvisi

Pekanbaru | Senin, 29 Maret 2021 - 10:41 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 55 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai  (TPP)  bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sempat jadi kontroversi. Ini karena banyak . . .

Elemen Guru Dukung Revisi SKB soal Seragam
PENDIDIKAN

Elemen Guru Dukung Revisi SKB soal Seragam

Nasional | Senin, 15 Februari 2021 - 10:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dukungan supaya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang seragam sekolah direvisi terus bermunculan. Kali ini disampaikan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII). Ketua Umum . . .

Surya Paloh Instruksikan Fraksi Nasdem Tak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Surya Paloh Instruksikan Fraksi Nasdem Tak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Politik | Minggu, 07 Februari 2021 - 07:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkannya. Melihat hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai . . .

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi
SETELAH SETAHUN REVISI UU KPK BERLAKU

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi

Nasional | Minggu, 04 Oktober 2020 - 11:40 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO -Birokrasi yang panjang membuat gerak penindakan KPK tak lincah. Semakin jarang "Jumat keramat" yang menampakkan wajah-wajah penggarong uang negara. KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sampai dua . . .

KPK Tak Tunda Proses Hukum Cakada
KORUPSI

KPK Tak Tunda Proses Hukum Cakada

Hukum | Senin, 07 September 2020 - 12:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menunda proses hukum yang diduga menjerat para calon kepala daerah (cakada), yang mendaftarkan diri pada Pilkada Serentak 2020. Sikap KPK . . .

KPK: Tugas Menko Bangun Koordinasi Bukan Melahirkan Tim yang Almarhum
HUKUM

KPK: Tugas Menko Bangun Koordinasi Bukan Melahirkan Tim yang Almarhum

Hukum | Minggu, 19 Juli 2020 - 15:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta untuk perkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, dibanding harus membentuk Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pasalnya, koordinasi . . .

Parlemen Minta Revisi Payung Hukum Pembatalan Haji
HAJI 2020

Parlemen Minta Revisi Payung Hukum Pembatalan Haji

Nasional | Jumat, 19 Juni 2020 - 09:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rapat antara Menteri Agama Fachrul Razi bersama Komisi VIII malam tadi (18/6) menyoroti keputusan pembatalan penyelenggaraan haji 2020. Parlemen meminta Kemenag untuk merevisi payung hukum pembatalan penyelenggaraan . . .

KPK Belum Tentukan Sikap soal Vonis Kader PDIP
HUKUM

KPK Belum Tentukan Sikap soal Vonis Kader PDIP

Hukum | Senin, 01 Juni 2020 - 17:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan sikap terkait vonis 20 bulan terhadap kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri. Kamis (28/5) pekan lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 1 . . .

KNPI Desak Pemerintah Segera Revisi PP 52/53 Tahun 2000
DI TENGAH PANDEMI COVID-19

KNPI Desak Pemerintah Segera Revisi PP 52/53 Tahun 2000

Nasional | Sabtu, 30 Mei 2020 - 22:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak pemerintah untuk secepatnya merevisi PP 52/53 tahun 2000. Pasalnya, hal itu terkait dengan persoalan layanan komunikasi yang harapanya dapat dinikmati . . .

Ekonomi Melemah, Revisi RPJMD Harus Dilakukan

Ekonomi Melemah, Revisi RPJMD Harus Dilakukan

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 08 Mei 2020 - 08:10 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Melemahnya ekonomi glo­bal akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), be­rimbas pada ekonomi nasional, juga ekonomi lokal. Hampir semua sektor terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com