alexametrics
Rabu, 02 Oktober 2024    |              
KPAI PKU


BPN SOAL SITUNG KPU


Halaman. 70
Soal Pro dan Kontra Revisi UU KPK, Ini Sikap Tegas HMI

Soal Pro dan Kontra Revisi UU KPK, Ini Sikap Tegas HMI

Nasional | Kamis, 19 September 2019 - 20:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan perintah untuk menggelar aksi unjuk rasa terkait revisi UU KPK. Ini dilakukan agar tidak memperkeruh keadaan. “Kami . . .

Direvisi UU, KPK Diberi Kewenangan Hentikan Penyidikan dan Penuntutan

Direvisi UU, KPK Diberi Kewenangan Hentikan Penyidikan dan Penuntutan

Hukum | Kamis, 19 September 2019 - 13:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Meski sudah diketok palu, revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap saja menimbulkan polemik. Sejumlah kritik pun dilayangkan kepada DPR yang mengesahkan UU KPK tersebut.Sebagian masyarakat bahkan menuduh pasal-pasal . . .

BREAKING NEWS: KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Korupsi

BREAKING NEWS: KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Korupsi

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 17:57 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus korupsi. Imam jadi tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI. Penetapan tersangka Menteri dari PKB . . .

Pertama, Dewan Pengawas KPK Ditunjuk Langsung Presiden

Pertama, Dewan Pengawas KPK Ditunjuk Langsung Presiden

Nasional | Rabu, 18 September 2019 - 16:32 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa susunan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi yang pertama kali akan ditunjuk langsung oleh Presiden . . .

DPR Tak Ambil Pusing Rencana Uji Materi UU KPK

DPR Tak Ambil Pusing Rencana Uji Materi UU KPK

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 16:28 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Merespons hal itu, anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani mengaku tidak ambil pusing. Pasalnya, mengajukan uji materi adalah hak konstitusional warga negara."Menghormati sepenuhnya elemen masyarakat sipil manapun yang ingin . . .

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 15:31 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – DPR bersama Pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/9) kemarin. Aksi ‘Pemakaman KPK’ pun digelar di Gedung Merah Putih. Namun, . . .

 Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah
REVISI UU KPK

Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 14:41 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– DPR tancap gas dalam menjadikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi UU. Cukup tiga kali rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR langsung rampung.Kesepakatan resmi . . .

Begini Aturan Penyadapan usai Revisi UU KPK Disahkan

Begini Aturan Penyadapan usai Revisi UU KPK Disahkan

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 19:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPR telah mengesahkan rancangan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi undang-undang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), . . .

Soal Revisi, Yasonna Klaim Sudah Komunikasi ke Pimpinan KPK

Soal Revisi, Yasonna Klaim Sudah Komunikasi ke Pimpinan KPK

Nasional | Selasa, 17 September 2019 - 19:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa tidak diajak berdiskusi dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Menanggapi hal tersebut, Menteri . . .

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 14:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini setelah adanya kesepakatan dari para anggota dewan.‎Ketua Baleg . . .

Busyro: Bukan Lagi Pelemahan, melainkan Pembunuhan
SOAL RUU KPK

Busyro: Bukan Lagi Pelemahan, melainkan Pembunuhan

Nasional | Senin, 16 September 2019 - 20:50 WIB

BANYAK pihak yang sangat menyesalkan pembahasan RUU KPK. Salah satunya adalah mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Hasti Edi Sudrajat dengan pria yang kini menjabat ketua . . .

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002

Nasional | Senin, 16 September 2019 - 20:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada DPR. Isinya meminta parlemen untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “KPK . . .

Din Syamsudin: Revisi UU KPK Mengkhianati Amanat Reformasi

Din Syamsudin: Revisi UU KPK Mengkhianati Amanat Reformasi

Hukum | Senin, 16 September 2019 - 10:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin secara tegas menolak revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Din menilai, upaya pemerintah dan . . .

ICW Curiga Revisi UU KPK Dipicu Karena 23 Anggota DPR Jadi TSK

ICW Curiga Revisi UU KPK Dipicu Karena 23 Anggota DPR Jadi TSK

Nasional | Minggu, 15 September 2019 - 20:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah. Perubahan undang-undang itu dicurigai Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi karena banyakanya . . .

PPATK Temukan Rekening Gendut Capim KPK

PPATK Temukan Rekening Gendut Capim KPK

Nasional | Sabtu, 14 September 2019 - 23:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT) menemukan adanya transaksi tidak wajar dari para Capim KPK. Temuan ini saat Pansel melakukan seleksi 40 besar Capim KPK. Kepala PPATK, . . .

Orang Sumsel Bangga dengan Tito Karnavian dan Firli Bahuri

Orang Sumsel Bangga dengan Tito Karnavian dan Firli Bahuri

Hukum | Sabtu, 14 September 2019 - 21:30 WIB

PALEMBANG (RIAUPOS.CO) -- Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2013. Sebagaimana Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Firli Bahuri juga putra asli Sumatera Selatan (Sumsel). Firli Bahuri . . .

Dibeberkan Empat, Ternyata Jokowi Hanya Tolak Dua Poin Revisi UU KPK

Dibeberkan Empat, Ternyata Jokowi Hanya Tolak Dua Poin Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 14 September 2019 - 18:38 WIB

RIAUPOS.CO – Revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini pemerintah pun telah melakukan pembahasan dengan DPR. Ternyata, Jokowi hanya . . .

PSHK: Presiden Berwenang Tarik dan Batalkan Kembali Surpres Revisi UU KPK

PSHK: Presiden Berwenang Tarik dan Batalkan Kembali Surpres Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 14 September 2019 - 16:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)‎, Fajri Nursyamsi mengatakan ‎kondisi pemberantasan korupsi mengalami kebuntuan. Pasalnya, pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah . . .

Agus Rahardjo: Menkumham Tak Pernah Berikan Draf Revisi UU KPK

Agus Rahardjo: Menkumham Tak Pernah Berikan Draf Revisi UU KPK

Nasional | Jumat, 13 September 2019 - 22:00 WIB

JAKARTA (RIUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan langkah pemerintah dan Komisi III DPR untuk merevisi UU 30/2002. Sebab sebagai pelaksana UU, lembaga antirasuah tidak pernah diajak bicara terkait wacana . . .

ICW Sebut KPK Tidak Perlu Dewan Pengawas dan SP3

ICW Sebut KPK Tidak Perlu Dewan Pengawas dan SP3

Nasional | Jumat, 13 September 2019 - 21:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan langkah tepat ketika menyetujui dua poin di dalam Revisi UU KPK. Dua poin itu . . .

Halaman. 70












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com