"TMC juga kami minta. Jadi segala upaya untuk pencegahan dan penanganan karhutla kami lakukan untuk menjaga agar karhutla tidak meluas di Riau," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, dengan telah ditetapkannya status siaga darurat tersebut, maka diharapkan kepada seluruh bupati, wali kota se-Riau, serta TNI-Polri, BPBD, Menggala Agni, Satpol PP, semua instansi terkait dunia usaha dan seluruh pihak dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan kemampuan dalam penanganan karhutla di Riau. Termasuk di dalamnya dukungan dari pemerintah pusat melalui BPBD dan KLHK.
"Petugas gabungan dari TNI/Polri dan unsur terkait lainnya sudah disiagakan sebanyak 6.800 personel. Petugas gabungan ini juga diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan satgas dari perusahaan," kata Syamsuar.
Syamsuar juga menjelaskan, penetapan status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan lahan pada 21 Maret 2022 yang lalu juga sebagai upaya pencegahan karhutla sejak dini. Saat ini, ujarnya, berkat kerja keras seluruh pihak TNI Polri, Pemda, BPBD dan stakeholder terkait, kejadian kebakaran hutan dan lahan masih dapat dikendalikan.
Gubri juga mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi dan perjuangan seluruh personel TNI-Polri, BPBD serta semua pihak dalam upaya pencegahan pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Riau.
"Ini upaya kita dalam mewujudkan langit Riau tetap biru dan Riau bebas asap tahun 2022. Mari kita jaga alam, maka alam jaga kita," tuturnya.
Gubri Syamsuar juga meminta peran aktif perusahaan-perusahaan di Riau dalam mengantisipasi dan mengatasi karhutla, terutama yang berada di sekitar area mereka.
"Selama ini, pihak perusahaan sudah banyak membantu dalam mengatasi karhutla. Terutama di daerah-daerah yang ada di sekitar wilayah kerja mereka," kata Gubri.
Lebih lanjut dikatakannya, mengatasi karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Namun juga perlu dukungan pihak swasta dalam hal ini perusahaan, dikarenakan pemerintah juga memiliki keterbatasan.
Diakuinya, pihak perusahaan selama ini sudah banyak membantu, mulai dari personel hingga peralatan. Yang paling diperlukan saat ini adalah helikopter.
"Meskipun ada bantuan dari BNPB, tapi kalau karhutlanya luas perlu bantuan dari perusahaan juga," ujarnya.
Pantang Pulang sebelum Padam
Berbagai stakeholder menyatakan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan gubernur. Salah satu dukungan datang dari Komandan Resor Militer (Danrem) 031/WB Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung. Dalam sebuah wawancara, Danrem mengatakan bahwa pihaknya telah mengikuti rapat awal bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) membahas persoalan karhutla. Bahkan dalam Apel Siaga Darurat Karhutla, pihaknya juga menurunkan personel dan memerintahkan jajaran untuk menggelar apel kesiapsiagaan.
