Beberapa hari lagi, tahun 2023 berakhir dan berganti menuju tahun yang baru, 2024. Sepanjang 2023, beberapa bencana akibat ulah manusia melanda Riau. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga banjir yang belum reda menjelang tutup tahun 2024. Kedua bencana ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di tahun 2024.
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
AWAL tahun 2023 di Provinsi Riau, masyarakat sudah dibuat cemas dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, karhutla ini tidak hanya mengurangi tutupan hutan di Riau, tapi asap dari bencana alam dan bencana akibat tangan manusia tersebut sangat mengganggu kesehatan hingga perekonomian.
Sadar akan potensi bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla. Penetapan status tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi dengan forkopimda di Gedung Daerah Riau, Rabu (15/2) lalu.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal mengatakan, penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Riau tersebut menindaklanjuti sudah adanya dua kabupaten/kota yang menetapkan status yang sama. Apalagi sudah terjadi di lima kabupaten/kota di Riau.
“Kabupaten Bengkalis dan Pekanbaru telah menetapkan Siaga Darurat Karhutla saat itu, maka dengan begitu Provinsi Riau juga melakukan penetapan Siaga Darurat Karhutla mulai 13 Februari hingga 30 November 2023,” katanya Rabu (15/12).
Lebih lanjut dikatakannya, penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Riau tersebut juga sudah dituangkan dalam SK Gubernur Riau Nomor: kpts. 191/11/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Provinsi Riau Tahun 2023.
Dipaparkan Edy, setelah penetapan status tersebut pihaknya membentuk dan mengaktifkan Posko Satgas Karhutla tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat kelurahan/desa. Juga melakukan deteksi dini dan pengecekan lapangan hotspot serta melakukan penanganan secara cepat dan tepat. “Kemudian juga melakukan patroli rutin dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya.
Selanjutnya juga menyiagakan seluruh sumber daya baik personel maupun sarana dan prasarana karhutla. Seperti pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api, dan peralatan lainnya. “Kemudian juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait,” ajaknya.
Edy juga menjelaskan, musim kemarau tahun 2023 ini merupakan musim kemarau kering, berbeda dengan tahun sebelumnya yakni kemarau basah. “Kalau kemarau kering ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Itu yang tidak kita harapkan,” ujarnya.
Kekhawatiran akan bencana karhutla ternyata benar. Pada awal Oktober lalu, Provinsi Riau sempat diselimuti kabut asap. Akibatnya, aktivitas sekolah sempat diliburkan. Bahkan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengeluarkan surat edaran kepada kepala SMA/SMK dan SLB negeri dan swasta di Provinsi Riau terkait penyesuaian Proses Belajar Mengajar (PBM) pada masa kabut asap. Surat edaran tersebut tertanggal 6 Oktober dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Riau, Dr Kamsol.
Isi surat tersebut yakni, berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau, saat ini menunjukkan kualitas udara dengan level “Tidak Sehat”. Sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta untuk melaksanakan beberapa hal.
“Pertama yakni, terhitung mulai Senin, 9 Oktober 2023 PBM dilaksanakan secara daring dari rumah yang sistem pelaksanaannya diatur oleh satuan pendidikan masing-masing. Namun untuk pelaksanaan PBM daring menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kami tetap minta kepala sekolah berkoordinasi dengan cabang dinas dan daerah setempat. Tapi bisa saja tidak semua daerah yang melaksanakan PBM daring ini. Namun khusus daerah yang kondisi ISPU nya sangat tidak sehat,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk sekolah yang melaksanakan PBM secara daring, maka setiap kepala satuan pendidikan memastikan PBM secara daring dapat berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan capaian pembelajaran.
“Kami juga mengimbau siswa-siswi beserta guru dan tenaga kependidikan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat serta selalu memakai masker dalam beraktivitas di luar rumah. Mengurangi kegiatan/aktivitas siswa di luar rumah,” ujarnya.
Selanjutnya, pihaknya meminta setiap kepala satuan pendidikan untuk berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat (Wilayah I,II,III, IV) apabila terjadi sesuatu hal di satuan pendidikan yang memerlukan sebuah kebijakan.
“Namun, apabila Indeks Standar Pencemaran Udara pada masing masing wilayah kabupaten/kota sudah membaik agar Saudara kembali melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah seperti biasa atau luring,” sebutnya.
Setelah sekitar 10 bulan berjibaku mengatasi karhutla, pada 30 November 2023, Pemprov Riau resmi mencabut Status Siaga Darurat Karhutla di Riau. Alasannya karena saat ini sudah tidak ditemukan lagi hotspot di Riau dan seluruh wilayah provinsi Riau sudah memasuki musim hujan.
Berdasarkan data dari Satgas Karhutla Provinsi Riau, luas karhutla yang terjadi di Riau tahun 2023 tercatat 2.432,80 hektare. Sementara itu hotspot terpantau sebanyak 3.323 titik. “Saat ini di Riau sudah tidak ditemukan hotspot. Kemudian semua wilayah juga sudah memasuki musim hujan. Karena itu Status Siaga Darurat Karhutla di Riau yang sudah ditetapkan sejak 13 Februari 2023 resmi dicabut per tanggal 30 November 2023,” kata Edy.
Dipaparkan Edy, jika dibandingkan tahun 2019, lahan yang terbakar di Riau jauh tahun ini mengalami penurunan. Pada 2019, luas karhutla 9.713,90 hektare, atau terjadi pengurangan seluas 7.281,10 hektare. BPBD Riau membandingkan dengan tahun 2019, karena pada tahun ini kondisi cuacanya hampir sama yakni terjadi El Bino. Sementara untuk tahun 2020-2022, kondisi cuaca relatif aman karena terjadi El Nino, namun lemah.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang sudah dilakukan bersama instansi terkait, seperti TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Damkar, Satpol PP, Polhut, Masyarakat Peduli Api, dan juga pihak perusahaan,” sebutnya.
Dengan sudah dicabutnya Status Siaga tersebut, maka helikopter bantuan dari BNPB, baik untuk patroli dan kegiatan waterbombing juga sudah dikembalikan. Selama penetapan Status Siaga, juga sudah dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) menggunakan garam yang disemai sebanyak 68 ton dengan 82 kali penerbangan. “Untuk TMC dilakukan sebanyak enam tahap. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membuat upaya hujan buatan,” ujarnya.
Sementara itu, saat ditanyakan terkait potensi banjir akibat musim hujan. Pihaknya sudah melakukan pemantauan lokasi yang terjadi banjir, seperti di Kabupaten Kampar, Rokan Hilir (Rohil), Rokan Hulu (Rohul), dan Bengkalis. Kemudian juga sudah ada dua kabupaten yang menetapkan Status Siaga Banjir yakni Bengkalis dan Rohil.
“Dengan sudah adanya dua daerah yang menetapkan Status Siaga Banjir tersebut, maka kami akan laporkan kepada Gubernur untuk membahas penetapan status selanjutnya. Apakah akan ditetapkan tingkat provinsi atau seperti apa nanti hasil analisisnya,” katanya.
Pihaknya juga memetakan lokasi rawan banjir di Riau, seperti di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rohul, dan Rohil. Kemudian di daerah pesisir Riau seperti di Bengkalis, Kepulauan Meranti, Dumai, dan Indragiri Hilir yakni rawan banjir rob. “Potensi terjadinya banjir rob juga mungkin terjadi di daerah pesisir Riau. Prediksinya puncak curah hujan terjadi pada Desember hingga awal tahun depan,” sebutnya.
Memasuki akhir tahun atau di bulan Desember 2023, BPBD Riau mendapatkan terjadinya banjir di lima Kabupaten di Riau. Lima kabupaten tersebut yakni Bengkalis, Rokan Hulu (Rohul), Kuantan Singingi (Kuansing), Rokan Hilir (Rohil), dan Kampar.
Kabid Kedaruratan BPBD Riau Jim Gafur mengatakan, dari lima kabupaten yang melaporkan terjadi banjir tersebut, ada beberapa yang kondisi banjirnya sudah mulai surut. Namun ada juga yang baru saja terjadi banjir. “Ada lima kabupaten yang melaporkan terjadi banjir di daerahnya. Namun untuk di Rohul saat ini sudah mulai surut,” katanya.
Sementara itu, untuk di Kabupaten Bengkalis, banjir juga sudah mulai surut setelah beberapa hari melanda. Untuk di Bengkalis, banjir yang merendam rumah warga mengakibatkan 50 kepala keluarga harus mengungsi. “Untuk di Bengkalis sudah kami kirimkan bantuan berupa logistik,” sebutnya.
Di Kabupaten Kuansing dan Kampar banjir baru saja terjadi. Karena itu, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk mengetahui kondisi terkini. Dan jika diperlukan, maka pihaknya juga akan mengirim bantuan. “Untuk di Kampar dan Kuansing banjir baru saja melanda, kami masih terus koordinasi dengan BPBD setempat,” ujarnya.
Mengingat kondisi cuaca saat ini, pihaknya juga sudah mengirimkan surat peringatan kepada pemerintah 12 kabupaten/kota di Riau. Hal tersebut mengacu prakiraan daerah rawan banjir yang disampaikan BMKG dan wilayah potensi longsor.
Karena itu, pihaknya meminta BPBD kabupaten/kota se-Riau untuk melakukan upaya pencegahan dalam meminimalisir dampak ancaman bencana banjir dan longsor, yang kemungkinan timbul di masing-masing kabupaten/kota. “Kami sudah minta kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta monitoring potensi ancaman bancana banjir dan longsor di wilayah masing-masing daerah,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya juga meminta kabupaten/kota untuk menetapkan Status Bencana Banjir jika diperlukan dan mendirikan posko penanganan kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan. “Kita lihat saat ini potensi hujan di wilayah Riau masih tinggi, sehingga kabupaten/kota perlu melakukan kewaspadaan dini terhadap ancaman bencana banjir dan longsor,” sebutnya.(das)
