alexametrics
Jumat, 15 November 2024    |              
KPAI PKU


KASUS UU ITE


Halaman. 19
Pemerintah Hormati Tiga Pimpinan KPK yang Gugat UU Baru

Pemerintah Hormati Tiga Pimpinan KPK yang Gugat UU Baru

Hukum | Kamis, 21 November 2019 - 21:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Pemerintah menghormati langkah hukum yang diajukan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama koalisi masyarakat sipil, yang melayangkan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait UU . . .

Giliran Pimpinan Gugat UU KPK

Giliran Pimpinan Gugat UU KPK

Nasional | Kamis, 21 November 2019 - 10:41 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Upaya membatalkan hasil revisi UU KPK lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK) belum usai. Upaya itu tidak hanya datang dari masyarakat, namun juga dari internal KPK sendiri. Rabu . . .

UU KPK Baru Bikin Susah Penyelidikan
KOMISIONER NGELUH

UU KPK Baru Bikin Susah Penyelidikan

Hukum | Rabu, 20 November 2019 - 22:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK sangat merugikan kinerja KPK. Salah satunya membuat makin sulit dalam melakukan gelar perkara.Pernyataan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

Ketua MPR RI Sebut PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR RI Sebut PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945

Politik | Selasa, 12 November 2019 - 21:29 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pihaknya memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat atas kebutuhan konstitusi negara. Terutama, tugas tersebut untuk mewujudkan terciptanya amendemen . . .

Pemilihan Dewas KPK Harus Libatkan Publik
GUGATAN UU KPK POTENSI MEMBELUDAK

Pemilihan Dewas KPK Harus Libatkan Publik

Nasional | Senin, 04 November 2019 - 10:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Desakan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU 19 tahun 2019 tentang KPK belum mereda. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergeming dan tidak mengeluarkannya. Bahkan, . . .

Amendemen UUD Adalah Keniscayaan

Amendemen UUD Adalah Keniscayaan

Politik | Kamis, 31 Oktober 2019 - 18:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945 merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai living constitution, undang-undang maupun . . .

RUU PDP Dikembalikan, Menkominfo Perlu Koordinasi dan Harmonisasi

RUU PDP Dikembalikan, Menkominfo Perlu Koordinasi dan Harmonisasi

Nasional | Selasa, 29 Oktober 2019 - 01:18 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Salah satu pekerjaan rumah terbesar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru, Johnny Gerrard Plate adalah mewujudkan terwujudnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). UU PDP dianggap perlu dan . . .

Janji Revisi UU Penghambat Investasi

Janji Revisi UU Penghambat Investasi

Nasional | Senin, 21 Oktober 2019 - 10:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat . . .

no-image.jpg

KPK Mulai Lumpuh

Nasional | Minggu, 20 Oktober 2019 - 10:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Setidaknya, para pegawai di bidang penindakan mulai mengerem aktivitas penyidikan karena rancunya UU KPK baru . . .

KPK Mulai Lumpuh

KPK Mulai Lumpuh

Nasional | Minggu, 20 Oktober 2019 - 10:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Setidaknya, para pegawai di bidang penindakan mulai mengerem aktivitas penyidikan karena rancunya UU KPK baru . . .

UU KPK Otomatis Berlaku Tanpa Harus Tanda Tangan Jokowi
SUDAH 30 HARI

UU KPK Otomatis Berlaku Tanpa Harus Tanda Tangan Jokowi

Hukum | Sabtu, 19 Oktober 2019 - 08:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) resmi berlaku dengan sendirinya tanpa ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kementerian Hukum dan HAM pun telah mencatatkan . . .

Agus: KPK Tetap Lakukan OTT
PRESIDEN BELUM TEKEN

Agus: KPK Tetap Lakukan OTT

Nasional | Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mulai Kamis (17/10) UU KPK berlaku. Sebagai penegak hukum, lembaga antirasuah wajib taat. Namun, hal itu tidak lantas melepas berbagai persoalan yang bersumber dari aturan tersebut. Sejumlah . . .

UU KPK Hasil Revisi Belum Berlaku Efektif untuk Pegawai

UU KPK Hasil Revisi Belum Berlaku Efektif untuk Pegawai

Hukum | Kamis, 17 Oktober 2019 - 21:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi secara otomatis sah pada hari ini, Kamis (17/10). Meski demikian, aturan yang menyebut bahwa pegawai . . .

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-DPR RI memastikan telah mengirim perbaikan beberapa pasal yang typo atau salah ketik dalam UU KPK baru. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut surat perbaikan sudah dikirim ke Sekretariat . . .

 Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 17:37 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK hasil revisi. Pasalnya, Kamis (17/10) besok, . . .

MPR Sadar Cara Ubah UUD Beda dengan Merevisi

MPR Sadar Cara Ubah UUD Beda dengan Merevisi

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 17:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)-MPR RI masih mengkaji lebih detail masalah amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Termasuk, apakah nantinya visi misi presiden akan tetap ada . . .

PAN Tak Setuju Amandemen UUD 45 Dilakukan Menyeluruh

PAN Tak Setuju Amandemen UUD 45 Dilakukan Menyeluruh

Politik | Senin, 14 Oktober 2019 - 20:32 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam menyepakati dilakukannya amandemen menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mendapat tentangan dari PAN. . . .

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 19:43 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menduga, salinan hasil Undang-Undang KPK yang terdapat kesalahan penulisan atau tipo, lantaran dibuat dengan terburu-buru dan sangat tertutup. Sehingga, tidak . . .

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 15:20 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab pada Kamis (17/10), jika . . .

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Hukum | Kamis, 10 Oktober 2019 - 11:29 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis akan berhasil mengungkap perkara mega korupsi dalam waktu kurang dari dua tahun jika Undang-Undang KPK resmi diterapkan. Prasangka ini didasari atas kewenangan baru . . .

Halaman. 19












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com