alexametrics
Jumat, 29 November 2024    |              
KPAI PKU


OMNIBUS LAW


Halaman. 5
Bamsoet: Salah Ketik Pasal Omnibus Law Tak Perlu Diributkan
POLEMIK RUU

Bamsoet: Salah Ketik Pasal Omnibus Law Tak Perlu Diributkan

Hukum | Kamis, 20 Februari 2020 - 17:01 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Salah ketik pemerintah dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law menuai polemik. Hal itu dianggap pemerintah tidak teliti tentang pasal 170 ayat 1.Ketua MPR, Bambang Soesatyo‎ . . .

Kata Menkopolhukam, Omnibus Law Tak Kekang Kebebasan Pers
RANCANGAN UU

Kata Menkopolhukam, Omnibus Law Tak Kekang Kebebasan Pers

Hukum | Selasa, 18 Februari 2020 - 22:53 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menanggapi banyaknya analisis dan protes kalangan pers bahwa Omnibus Law akan mengekang kebebasan pers, Menkopolhukam Mahfud MD memastikan hal itu tidak terjadi. Ia menyebut Omnibus Law disusun . . .

Buruh Ancam Demo Besar-besaran, Menaker Tetap Ajak Dialog

Buruh Ancam Demo Besar-besaran, Menaker Tetap Ajak Dialog

Nasional | Selasa, 18 Februari 2020 - 21:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim pihaknya sudah berupaya membangun komunikasi kepada kaum buruh dalam merancang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh karena itu, Ida menginginkan kaum buruh . . .

 Pemerintah Salah Ketik Pasal, Demokrat: Jangan Gegabah Nanti Sesat
DRAF RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Pemerintah Salah Ketik Pasal, Demokrat: Jangan Gegabah Nanti Sesat

Hukum | Selasa, 18 Februari 2020 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR rupanya salah ketik. Disebutkan di pasal 170 ayat 1 pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan . . .

Kembali Pemerintah Salah Ketik, DPR Pertanyakan Pakar yang Dilibatkan
OMNIBUS LAW

Kembali Pemerintah Salah Ketik, DPR Pertanyakan Pakar yang Dilibatkan

Hukum | Selasa, 18 Februari 2020 - 13:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah mengaku salah ketik dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law. Disebutkan di dalam Pasal 170 ayat 1, pemerintah bisa menganti Undang-Undang (UU) . . .

Yasonna Akui Pemerintah Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law
DPR AKAN LAKUKAN PERBAIKAN BERSAMA PEMERINTAH

Yasonna Akui Pemerintah Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law

Nasional | Senin, 17 Februari 2020 - 23:26 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law di pasal 170 ayat 1, pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). Redaksional yang memicu . . .

Pemerintah Memiskinkan Pekerja dan Mendewakan Perusahaan Outsourcing
RUU OMNIBUS LAW

Pemerintah Memiskinkan Pekerja dan Mendewakan Perusahaan Outsourcing

Nasional | Minggu, 16 Februari 2020 - 19:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan penolakan terhadap adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. KSPI menilai, keberadaan RUU tersebut akan membuat kaum buruh menjadi miskin dan terpinggirkan. Presiden . . .

Korporasi Pembakar Hutan Bakal Sulit Dijerat Pidana
LINGKUNGAN

Korporasi Pembakar Hutan Bakal Sulit Dijerat Pidana

Hukum | Minggu, 16 Februari 2020 - 15:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kritik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya terkait dengan ketenagakerjaan. Pegiat lingkungan hidup menyoroti rancangan regulasi baru yang mengancam kelestarian lingkungan. Organisasi lingkungan Wahana . . .

Omnibus Law Ubah Rumus Pesangon Buruh
REGULASI EKONOMI

Omnibus Law Ubah Rumus Pesangon Buruh

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 14 Februari 2020 - 15:21 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penolakan kelompok buruh terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, cukup beralasan. Sebab, banyak pasal yang dinilai memberatkan pekerja. Mulai urusan upah . . .

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh
HUKUM

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 13 Februari 2020 - 13:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sempat tertunda dari rencana awal, surat presiden (surpres) beserta draf omnibus law resmi diserahkan ke DPR kemarin (12/2). Ketua DPR Puan Maharani menerima draf rancangan undang-undang (RUU) . . .

Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah

Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 20:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menyebut terdapat kekeliruan ketika KSPSI memutuskan untuk berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law klaster Cipta Kerja (Cilaka) usulan Presiden . . .

LHK Bantah Omnibus Law Hapus Aturan Amdal

LHK Bantah Omnibus Law Hapus Aturan Amdal

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 20:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menepis isu penghapusan regulasi lingkungan di omnibus law RUU Cipta Kerja. Salah satunya soal analisis mengenai dampak lingkungan . . .

no-image.jpg

Tepis Tudingan Miring Omnibus Law RUU Ciptaker

Nasional | Senin, 10 Februari 2020 - 09:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin akan melakukan perampingan regulasi dengan cepat . . .

DPR Sebut Omnibus Law Ciptaker Bisa Jadi Surga atau Neraka

DPR Sebut Omnibus Law Ciptaker Bisa Jadi Surga atau Neraka

Politik | Sabtu, 01 Februari 2020 - 18:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rencana pembuatan omnibus law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) masih menuai perdebatan. Penolakan terbesar dikhawatirkan datang dari kalangan buruh. Mereka khawatir ada hak-hak buruh yang dihilangkan apabila omnibus . . .

Omnibus Law Terancam Berantakan
PARA MENTERI TIDAK KOMPAK

Omnibus Law Terancam Berantakan

Nasional | Selasa, 28 Januari 2020 - 22:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dinilai saling lempar tanggung jawab soal tarif angkutan penyeberangan sehingga tak kunjung ditetapkan . . .

Tolak RUU Omnibus Law, FSP2KI Gelar Demonstrasi
DEMONSTRASI

Tolak RUU Omnibus Law, FSP2KI Gelar Demonstrasi

Hukum | Rabu, 22 Januari 2020 - 12:00 WIB

PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Ratusan massa yang tergabung dalam FSP2KI (Federasi Serikat pekerja pulp dan kertas Indonesia) Provinsi Riau memadati kantor DPRD Pelalawan, Rabu (22/1) sekitar pukul 10.15 WIB. Kedatangan . . .

Skema Pengupahan Jadi per Jam
KURANG 40 JAM PER PEKAN, TIDAK DAPAT GAJI TETAP

Skema Pengupahan Jadi per Jam

Nasional | Senin, 30 Desember 2019 - 11:10 WIB

BOGOR (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah terus menggodok draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satu yang sudah disiapkan adalah perubahan skema pengupahan dari upah tetap menjadi per jam. Menteri Tenaga Kerja . . .

Aturan yang Hambat Investasi Sudah Masuk Draf RUU Omnibus Law

Aturan yang Hambat Investasi Sudah Masuk Draf RUU Omnibus Law

Politik | Senin, 30 Desember 2019 - 00:21 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Subagyo menjelaskan semua aturan maupun Undang-Undang yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Tanah Air, sebenarnya sudah masuk dalam draf RUU . . .

Omnibus Law Berdampak pada Iklim Investasi

Omnibus Law Berdampak pada Iklim Investasi

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 19 Desember 2019 - 18:34 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Penyerahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja molor dari jadwal semula, yakni 12 Desember. Pemerintah berencana membawa draf RUU tersebut ke DPR awal Januari . . .

RUU Omnibus Law Perpajakan Terdiri dari 6 Klaster Ini

RUU Omnibus Law Perpajakan Terdiri dari 6 Klaster Ini

Ekonomi-Bisnis | Senin, 16 Desember 2019 - 21:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan berisikan 28 pasal yang sudah mencakup amandemen dari 7 UU yang berkaitan dengan perpajakan. . . .

Halaman. 5












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com