alexametrics
Sabtu, 30 November 2024    |              
KPAI PKU


RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA


PKS Pertanyakan Sikap Aktivis Buruh yang Tolak UU Ciptaker, tapi Dukung Ganjar

PKS Pertanyakan Sikap Aktivis Buruh yang Tolak UU Ciptaker, tapi Dukung Ganjar

Politik | Senin, 01 Mei 2023 - 21:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan sikap aktivis buruh yang menolak hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, (Ciptaker) tetapi malah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Padahal, . . .

Surat Aspirasi Buruh dan Mahasiswa Riau Diserahkan  

Surat Aspirasi Buruh dan Mahasiswa Riau Diserahkan  

Pekanbaru | Jumat, 16 Oktober 2020 - 09:38 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Gubernur Riau Drs H Syamsuar melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Jonli meneruskan aspirasi penolakan buruh dan mahasiswa Riau terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja . . .

Mahasiswa Kembali Unjuk Rasa, Water Canon Siap di Kantor Gubernur
TOLAK OMNIBUS LAW

Mahasiswa Kembali Unjuk Rasa, Water Canon Siap di Kantor Gubernur

Riau | Selasa, 13 Oktober 2020 - 16:03 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Massa gabungan mahasiswa beberapa universitas di Riau, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (13/10/2020). Dalam aksinya, massa kembali menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta . . .

Buat Bingung, Draf Omnibus Law Berubah Lagi, Kini jadi 812 Halaman
HUKUM

Buat Bingung, Draf Omnibus Law Berubah Lagi, Kini jadi 812 Halaman

Hukum | Selasa, 13 Oktober 2020 - 12:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beredar kembali draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja dengan jumlah 812 halaman. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan mengenai draf RUU Omnibus Law . . .

Omnibus Law Justru akan Buat Investor Berpersepsi Negatif ke Indonesia
KETENAGAKERJAAN

Omnibus Law Justru akan Buat Investor Berpersepsi Negatif ke Indonesia

Ekonomi-Bisnis | Selasa, 06 Oktober 2020 - 16:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan masih terus mendapat sorotan. Pengamat Indef Bhima Yudhistira memandang bahwa pengurangan hak pesangon, seperti yang tertera pada UU . . .

ICW Nilai Omnibus Law Hanya Menguntungkan Pebisnis
PEMBAHASAN TIDAK TRANSPARAN

ICW Nilai Omnibus Law Hanya Menguntungkan Pebisnis

Hukum | Selasa, 05 Mei 2020 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai produk hukum Omnibus Law akan merugikan kepentingan publik dan menguntungkan kepentingan privat. Alih-alih memberikan kebaikan umum, Omnibus Law hanya akan menguntungkan pebisnis. “Sebanyak 1.244 . . .

no-image.jpg
PANDEMI COVID-19

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Harus Ditunda, Jika Dipaksa Ini Dampaknya

Nasional | Kamis, 09 April 2020 - 18:43 WIB

JawaPos.com – Pemerintah dan DPR tetap ingin segera menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi global virus Corona atau Covid-19. Jika hal itu terus dilanjutkan, hal ini berpotensi . . .

Airlangga Bertemu SBY Bahas Omnibus Law dan Pilkada 2020
GOLKAR DAN DEMOKRAT JAJAKI KOALISI DI DAERAH

Airlangga Bertemu SBY Bahas Omnibus Law dan Pilkada 2020

Politik | Jumat, 06 Maret 2020 - 00:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu dilakukan di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, . . .

Buruh Ancam Demo Besar-besaran, Menaker Tetap Ajak Dialog

Buruh Ancam Demo Besar-besaran, Menaker Tetap Ajak Dialog

Nasional | Selasa, 18 Februari 2020 - 21:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim pihaknya sudah berupaya membangun komunikasi kepada kaum buruh dalam merancang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh karena itu, Ida menginginkan kaum buruh . . .

Kembali Pemerintah Salah Ketik, DPR Pertanyakan Pakar yang Dilibatkan
OMNIBUS LAW

Kembali Pemerintah Salah Ketik, DPR Pertanyakan Pakar yang Dilibatkan

Hukum | Selasa, 18 Februari 2020 - 13:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah mengaku salah ketik dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law. Disebutkan di dalam Pasal 170 ayat 1, pemerintah bisa menganti Undang-Undang (UU) . . .

Yasonna Akui Pemerintah Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law
DPR AKAN LAKUKAN PERBAIKAN BERSAMA PEMERINTAH

Yasonna Akui Pemerintah Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law

Nasional | Senin, 17 Februari 2020 - 23:26 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law di pasal 170 ayat 1, pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). Redaksional yang memicu . . .

Korporasi Pembakar Hutan Bakal Sulit Dijerat Pidana
LINGKUNGAN

Korporasi Pembakar Hutan Bakal Sulit Dijerat Pidana

Hukum | Minggu, 16 Februari 2020 - 15:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kritik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya terkait dengan ketenagakerjaan. Pegiat lingkungan hidup menyoroti rancangan regulasi baru yang mengancam kelestarian lingkungan. Organisasi lingkungan Wahana . . .

Omnibus Law Ubah Rumus Pesangon Buruh
REGULASI EKONOMI

Omnibus Law Ubah Rumus Pesangon Buruh

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 14 Februari 2020 - 15:21 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penolakan kelompok buruh terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, cukup beralasan. Sebab, banyak pasal yang dinilai memberatkan pekerja. Mulai urusan upah . . .

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh
HUKUM

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 13 Februari 2020 - 13:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sempat tertunda dari rencana awal, surat presiden (surpres) beserta draf omnibus law resmi diserahkan ke DPR kemarin (12/2). Ketua DPR Puan Maharani menerima draf rancangan undang-undang (RUU) . . .

Omnibus Law Terancam Berantakan
PARA MENTERI TIDAK KOMPAK

Omnibus Law Terancam Berantakan

Nasional | Selasa, 28 Januari 2020 - 22:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dinilai saling lempar tanggung jawab soal tarif angkutan penyeberangan sehingga tak kunjung ditetapkan . . .

Omnibus Law Berdampak pada Iklim Investasi

Omnibus Law Berdampak pada Iklim Investasi

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 19 Desember 2019 - 18:34 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Penyerahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja molor dari jadwal semula, yakni 12 Desember. Pemerintah berencana membawa draf RUU tersebut ke DPR awal Januari . . .

RUU Omnibus Law Perpajakan Terdiri dari 6 Klaster Ini

RUU Omnibus Law Perpajakan Terdiri dari 6 Klaster Ini

Ekonomi-Bisnis | Senin, 16 Desember 2019 - 21:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan berisikan 28 pasal yang sudah mencakup amandemen dari 7 UU yang berkaitan dengan perpajakan. . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com