Adanya perbedaan tersebut akan mempengaruhi penentuan keputusan berbagai kebijakan strategis nasional. Kebijakan One Map Policy hadir sebagai aturan yang mengharuskan adanya penyatuan informasi geospasial. Sehingga tumpang tindih seperti yang telah terjadi tersebut, tidak terulang dan kebijakan yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran.
Konsep One Map Policy adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga dalam hal ini BIG untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal.
Kebijakan ini diyakini akan dapat mendukung keperluan
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Termasuk di
dalamnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Deforestasi yang tidak
terkendali salah satunya adalah karena tidak tersedianya peta atau
informasi geospasial yang terintegrasi pada setiap kementerian dan
lembaga.
Sehingga terjadi tumpang tindih dalam pemberian izin usaha.
Permasalahan ini sangat terkait dengan pemetaan tata ruang daerah.
Keterbatasan ketersediaan informasi geospasial dan sumber daya manusia
yang memahami informasi geospasial dan analisis keruangan menjadi salah
satu penyebab utama dari rendahnya kualitas penataan ruang.
Meskipun
masa pemerintahan Presiden SBY telah selesai dan kursi kepemimpinan
telah berganti, pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menganggap
kebijakan satu peta ini penting.
Karena selain bisa menyelesaikan
masalah tumpang tindih lahan yang selama ini menghambat investasi, juga
bermanfaat untuk menghitung potensi kekayaan alam Indonesia serta
menjawab masalah penyediaan data perkebunan, pertanian dan kehutanan
yang selama ini belum terpenuhi.
Rencananya pada 17 Agustus 2018, satu
peta tersebut akan langsung di-launching Presiden Jokowi karena saat ini
penyusunan satu peta terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera.(sol)
