PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan terus mewaspadai ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pasalnya, sebagai salah satu daerah yang memiliki lahan gambut cukup luas di Riau, Pelalawan ini sangat rentan terjadi karhutla, khususnya saat musim kemarau yang telah mulai dirasakan masyarakat.
Apalagi dampak kebakaran tersebut menyebabkan munculnya kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan warga. Sehingga, Pemerintah Daerah Pelalawan harus memiliki alat pengukur Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
“Sebagai daerah yang sangat rentan terjadi karhutla, maka sudah sepantasnya Pelalawan memiliki alat pengukur ISPU. Sehingga kita dapat mengetahui kualitas udara yang tercemar akibat kabut asap,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pelalawan Eko Novitra MSi, Rabu (14/6).
Hanya saja, sambung dia, pihaknya gagal menganggarkan pengadaan alat pengukur ISPU melalui dana APBD Pelalawan 2023 ini. Hal tersebut dikarenakan besarnya anggaran untuk pembelian alat ISPU tersebut.
“Harga alat ISPU itu terlalu mahal yakni mencapai Rp4 miliar. Sehingga kami tak berani menganggarkan. Jika dipaksakan dibeli menggunakan dana APBD Pelalawan, maka tentunya akan banyak kegiatan yang akan ditunda,” paparnya.
Diungkapkannya, pihaknya telah berulang kali mengajukan usulan pengadaan alat pengukur ISPU kepada Kementerian LHK maupun provinsi. Namun, hingga saat ini usulan tersebut tak kunjung direalisasikan.
Untuk itu, pihaknya akan kembali mengusulkan bantuan pengadaan pembelian alat tersebut pada tahun 2024 mendatang kepada KLHK. Termasuk juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau untuk menganggarkan pembelian alat ISPU untuk Pelalawan.
“Kita berharap baik KLHK maupun DLHK Riau dapat merealisasikan usulan ini. Sehingga alat itu bisa kami letakkan di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Pangkalan Kerinci, dan seluruh warga bisa melihat kualitas udara setiap saat,” ujarnya.(amn)
