alexametrics
Minggu, 22 September 2024    |              
KPAI PKU


RUU EKSTRADISI


Halaman. 7
Omnibus Law Bisa Kikis Otonomi

Omnibus Law Bisa Kikis Otonomi

Politik | Jumat, 21 Februari 2020 - 09:23 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah digodok pemerintah dan DPR tidak hanya bermasalah di isu perburuhan dan lingkungan. Namun juga berpotensi merusak sistem desentralisasi . . .

Alasan RUU Ketahanan Keluarga Masuk Prolegnas Prioritas Dipaparkan
MENGURUS RANAH PRIVAT WARGA NEGARA

Alasan RUU Ketahanan Keluarga Masuk Prolegnas Prioritas Dipaparkan

Nasional | Kamis, 20 Februari 2020 - 23:17 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Banyak pihak menilai DPR terlalu mengurusi ranah privat warga negaranya. Salah satu calon instrumennya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengurusi . . .

Peran Istri Diatur di RUU KK, PAN: Emang Mau Anaknya Diasuh Tetangga?
HUKUM

Peran Istri Diatur di RUU KK, PAN: Emang Mau Anaknya Diasuh Tetangga?

Hukum | Kamis, 20 Februari 2020 - 14:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Salah satu pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) adalah mengenai kewajiban istri untuk mengurusi rumah tangga. Pasal ini dianggap mendiskriminasi dan mereduksi eksistensi kaum . . .

Diskriminatif, RUU Ketahanan Keluarga Menuai Polemik
SOLIDARITAS PEREMPUAN

Diskriminatif, RUU Ketahanan Keluarga Menuai Polemik

Hukum | Rabu, 19 Februari 2020 - 17:29 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Peran istri di salah satu draft pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, berkewajiban untuk mengurusi rumah tangga. Hal ini pun menuai polemik karena dianggap diskriminatif.‎Menanggapi hal tersebut, Ketua . . .

 Donor Sperma dan Ovum Terancam 5 Tahun Penjara
RUU KETAHANAN KELUARGA

Donor Sperma dan Ovum Terancam 5 Tahun Penjara

Hukum | Rabu, 19 Februari 2020 - 16:01 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Salah satu pasal di Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga memicu polemik. Musababnya, dalam draft salah satu pasal tersebut, mengatur pidana bagi orang-orang yang mendonorkan sperma dan ovum. . . .

 Pemerintah Salah Ketik Pasal, Demokrat: Jangan Gegabah Nanti Sesat
DRAF RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Pemerintah Salah Ketik Pasal, Demokrat: Jangan Gegabah Nanti Sesat

Hukum | Selasa, 18 Februari 2020 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR rupanya salah ketik. Disebutkan di pasal 170 ayat 1 pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan . . .

Serikat Pekerja Tolak Omnibus Law

Serikat Pekerja Tolak Omnibus Law

Nasional | Senin, 17 Februari 2020 - 08:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah sudah dise­rahkan ke DPR. Bersamaan itu pula naskah yang beredar luas ke publik itu terus menuai polemik. . . .

Buruh Siap Gelar Aksi Besar-besaran Tolak RUU Cipta Kerja

Buruh Siap Gelar Aksi Besar-besaran Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional | Minggu, 16 Februari 2020 - 22:21 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya bakal melakukan aksi besar-besaran turun ke halan untuk menolak draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja . . .

Pemerintah Memiskinkan Pekerja dan Mendewakan Perusahaan Outsourcing
RUU OMNIBUS LAW

Pemerintah Memiskinkan Pekerja dan Mendewakan Perusahaan Outsourcing

Nasional | Minggu, 16 Februari 2020 - 19:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan penolakan terhadap adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. KSPI menilai, keberadaan RUU tersebut akan membuat kaum buruh menjadi miskin dan terpinggirkan. Presiden . . .

no-image.jpg

Bisa Kontrak Seumur Hidup dan Tidak Dapat Pesangon

Nasional | Sabtu, 15 Februari 2020 - 09:26 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kerja! Kerja! Kerja! Slogan Kabinet Kerja era kepimpinan Presiden Joko Widodo periode I ini bakal benar-benar diterapkan. Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (CLK) klaster . . .

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh
HUKUM

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 13 Februari 2020 - 13:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sempat tertunda dari rencana awal, surat presiden (surpres) beserta draf omnibus law resmi diserahkan ke DPR kemarin (12/2). Ketua DPR Puan Maharani menerima draf rancangan undang-undang (RUU) . . .

Mbak Puan Belum Tahu Isi RUU Cilaka
RUU

Mbak Puan Belum Tahu Isi RUU Cilaka

Politik | Rabu, 12 Februari 2020 - 23:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah akhirnya menyerahkan Naskah Akademik (NA) dan dokumen pendukung omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ke DPR. Namun, kini namanya berubah jadi RUU Cipta Kerja saja. Penyerahan . . .

Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah

Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 20:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menyebut terdapat kekeliruan ketika KSPSI memutuskan untuk berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law klaster Cipta Kerja (Cilaka) usulan Presiden . . .

no-image.jpg

Tepis Tudingan Miring Omnibus Law RUU Ciptaker

Nasional | Senin, 10 Februari 2020 - 09:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin akan melakukan perampingan regulasi dengan cepat . . .

no-image.jpg

RUU Omnibus Law Berpotensi Maladministrasi

Politik | Jumat, 31 Januari 2020 - 09:42 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang tertutup dinilai menyalahi standar penyusunan peraturan undang-undang. Ombudman RI menyebut proses penyusunan RUU tersebut berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi. "Menurut kami . . .

no-image.jpg
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS 2020

Minta Pemerintah Segera Terbitkan Surpres

Nasional | Minggu, 26 Januari 2020 - 09:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPR RI telah menetapkan 50 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dewan pun sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo dan meminta . . .

Massa Sampaikan Enam Tuntutan ke DPRD

Massa Sampaikan Enam Tuntutan ke DPRD

Pelalawan | Kamis, 23 Januari 2020 - 10:03 WIB

PELALAWAN (RIAUPOS.CO) -- Ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) Provinsi Riau memadati kantor DPRD Pelalawan, Rabu (22/1) sekitar pukul 10.15 WIB. Kedatangan massa untuk . . .

Tolak RUU Omnibus Law, FSP2KI Gelar Demonstrasi
DEMONSTRASI

Tolak RUU Omnibus Law, FSP2KI Gelar Demonstrasi

Hukum | Rabu, 22 Januari 2020 - 12:00 WIB

PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Ratusan massa yang tergabung dalam FSP2KI (Federasi Serikat pekerja pulp dan kertas Indonesia) Provinsi Riau memadati kantor DPRD Pelalawan, Rabu (22/1) sekitar pukul 10.15 WIB. Kedatangan . . .

DPR Bantah Mempersulit KPK
PEMBERANTASAN KORUPSI

DPR Bantah Mempersulit KPK

Politik | Jumat, 10 Januari 2020 - 03:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) membantah menyelundupkan hukum dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

Skema Pengupahan Jadi per Jam
KURANG 40 JAM PER PEKAN, TIDAK DAPAT GAJI TETAP

Skema Pengupahan Jadi per Jam

Nasional | Senin, 30 Desember 2019 - 11:10 WIB

BOGOR (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah terus menggodok draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satu yang sudah disiapkan adalah perubahan skema pengupahan dari upah tetap menjadi per jam. Menteri Tenaga Kerja . . .

Halaman. 7












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com