alexametrics
Senin, 25 November 2024    |              
KPAI PKU


MAHKAMAH KONSTITUSI


Halaman. 2
Putusan MK Disebut-sebut Muluskan Jalan Gibran Jadi Cawapres, Anies Tak Mau Berspekulasi

Putusan MK Disebut-sebut Muluskan Jalan Gibran Jadi Cawapres, Anies Tak Mau Berspekulasi

Politik | Senin, 16 Oktober 2023 - 20:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tak mau berspekulasi soal nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang santer berpotensi jadi cawapres Prabowo Subianto. Hal . . .

Putusan MK Muluskan Dinasti Politik, Ratusan Tokoh Bacakan Maklumat Juanda

Putusan MK Muluskan Dinasti Politik, Ratusan Tokoh Bacakan Maklumat Juanda

Politik | Senin, 16 Oktober 2023 - 19:32 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ratusan tokoh bergabung menyampaikan Maklumat Juanda yang berjudul "Reformasi Kembali ke Titik Nol". Hal itu disampaikan menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan gugatan batas usia capres-cawapres . . .

MK Kabulkan Syarat Capres-Cawapres 40 Tahun atau Kepala Daerah, Gibran Bisa Maju Pilpres 2024  

MK Kabulkan Syarat Capres-Cawapres 40 Tahun atau Kepala Daerah, Gibran Bisa Maju Pilpres 2024  

Politik | Senin, 16 Oktober 2023 - 19:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa maju pada kontestasi Pilpres 2024. Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 . . .

Ada Dissenting Opinion, Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Minimal 40 Tahun atau Kepala Daerah

Ada Dissenting Opinion, Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Minimal 40 Tahun atau Kepala Daer

Politik | Senin, 16 Oktober 2023 - 18:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu tentang syarat usia minimal capres . . .

MK Kabulkan Usia Capres Cawapres Paling Rendah 40 Tahun atau Berpengalaman sebagai Kepala Daerah

MK Kabulkan Usia Capres Cawapres Paling Rendah 40 Tahun atau Berpengalaman sebagai Kepala Daerah

Politik | Senin, 16 Oktober 2023 - 18:31 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). MK menyatakan bahwa batas usia . . .

MK Tolak Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun, Gibran Batal Jadi Cawapres
PEMILU 2024

MK Tolak Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun, Gibran Batal Jadi Cawapres

Hukum | Senin, 16 Oktober 2023 - 12:18 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Uji materi itu . . .

Jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Prabowo Disebut Pihak Paling Diuntungkan

Jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Prabowo Disebut Pihak Paling Diuntungkan

Politik | Minggu, 15 Oktober 2023 - 23:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, menyebut Prabowo Subianto jadi bakal calon presiden (capres) yang paling diuntungkan jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres. . . .

Jimly Asshiddiqie Tegaskan Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Diskriminasi

Jimly Asshiddiqie Tegaskan Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Diskriminasi

Politik | Minggu, 15 Oktober 2023 - 21:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddigie mengatakan, masalah batasan umur capres/cawapres tidak bisa dipandang sebagai diskriminasi. Tapi masalah umur adalah salah satu bagian dari persyaratan kerja. Hal . . .

Memprediksi Keputusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Kata Paka Hukum Tata Negara
PEMILU 2024

Memprediksi Keputusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Kata Paka Hukum Tata Negara

Hukum | Minggu, 15 Oktober 2023 - 12:18 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), pada Senin (16/10) besok. Gugatan . . .

Independensi dan Konsistensi MK Diuji
PUTUSAN GUGATAN USIA CAPRES-CAWAPRES DIUMUMKAN PEKAN DEPAN

Independensi dan Konsistensi MK Diuji

Politik | Rabu, 11 Oktober 2023 - 09:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penantian soal kapan gugatan syarat usia calon presiden dan wakil presiden diputus akhirnya terjawab. Selasa (10/10) Mahkamah Konstitusi (MK) merilis jadwal pembacaan putusan pada Senin (16/10) mendatang . . .

MK Kabulkan Penarikan Uji Materi Batas Usia Capres Cawapres 30 Tahun

MK Kabulkan Penarikan Uji Materi Batas Usia Capres Cawapres 30 Tahun

Nasional | Selasa, 03 Oktober 2023 - 06:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan satu permohonan penarikan uji materi batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 30 tahun. Adapun pasal dalam undang-undang yang sebelumnya . . .

Batas Usia Capres Ujian Kredibilitas MK

Batas Usia Capres Ujian Kredibilitas MK

Politik | Rabu, 27 September 2023 - 09:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta tidak bermain politik dalam memutuskan gugatan syarat usia bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Kelembagaan MK dinilai dipertaruhkan, mengingat uji materi itu . . .

KPU Terbitkan Aturan Kampanye di Lembaga Pendidikan

KPU Terbitkan Aturan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Politik | Selasa, 05 September 2023 - 09:42 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan penyusunan aturan teknis kampanye di lembaga pendidikan. Regulasi itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye . . .

Keputusan Mahkamah Konstitusi Disorot
BOLEHKAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi Disorot

Politik | Selasa, 22 Agustus 2023 - 10:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyorot putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kampanye di tempat pendidikan, sepanjang mendapatkan izin dari pihak penanggung jawab. Sebab, dikhawatirkan akan mengganggu . . .

MK Tolak Gugatan Jabatan Ketum Parpol, Irman: Putusannya Sudah Tepat

MK Tolak Gugatan Jabatan Ketum Parpol, Irman: Putusannya Sudah Tepat

Nasional | Jumat, 07 Juli 2023 - 21:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) sudah tepat. Namun demikian, . . .

Sidang Putusan Uji Materi Sistem Pemilu Dijadwalkan MK dalam Pekan Ini

Sidang Putusan Uji Materi Sistem Pemilu Dijadwalkan MK dalam Pekan Ini

Politik | Senin, 12 Juni 2023 - 18:58 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan judicial review (JR) atau uji materi sistem pemilu, pada Kamis (15/6/2023). Jadwal sidang itu telah dikirimkan kepada para penggugat, . . .

Denny Indrayana Merasa Dikriminalisasi setelah Bocorkan Dugaan Putusan MK

Denny Indrayana Merasa Dikriminalisasi setelah Bocorkan Dugaan Putusan MK

Politik | Minggu, 04 Juni 2023 - 23:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu berujung laporan pidana. Denny dilaporkan seseorang berinisial AWW ke Badan . . .

Bareskrim Tunggu Keterangan Ahli terkait Pelaporan Denny
KEBOCORAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bareskrim Tunggu Keterangan Ahli terkait Pelaporan Denny

Hukum | Minggu, 04 Juni 2023 - 10:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait dengan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu berujung laporan pidana. Denny dilaporkan seseorang berinisial . . .

Jika Pemilu Tertutup, 300 Ribu Bakal Caleg Kehilangan Hak Konstitusionalnya

Jika Pemilu Tertutup, 300 Ribu Bakal Caleg Kehilangan Hak Konstitusionalnya

Politik | Rabu, 31 Mei 2023 - 11:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebanyak delapan fraksi di DPR RI secara tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau sistem pemilu yang hanya mencoblos partai politik. Sikap ini diutarakan menyusul kabar akan . . .

Jika Pemilu Tertutup, 300 Ribu Bakal Caleg Kehilangan Hak Konstitusionalnya

Jika Pemilu Tertutup, 300 Ribu Bakal Caleg Kehilangan Hak Konstitusionalnya

Politik | Rabu, 31 Mei 2023 - 03:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebanyak delapan fraksi di DPR RI secara tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau sistem pemilu yang hanya mencoblos partai politik. Sikap ini diutarakan menyusul kabar akan . . .

MK Minta Maaf Ke Masyarakat

MK Minta Maaf Ke Masyarakat

Hukum | Minggu, 06 Oktober 2013 - 08:40 WIB

JAKARTA (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, . . .

no-image.jpg

Hakim Persilakan Polisi, Jaksa, KPK Awasi MK

Kriminal | Jumat, 04 Oktober 2013 - 19:45 WIB

JAKARTA (RP) - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono membantah bahwa lembaganya tidak bisa diawasi. Menurutnya, tidak ada larangan bagi aparat hukum untuk memantau dan menyelidiki aktifitas MK."Tidak ada pengawasan bukan . . .

no-image.jpg

Makin Banyak Perkara MK, Makin Tebal Kantongnya

Kriminal | Kamis, 03 Oktober 2013 - 08:25 WIB

JAKARTA (RP) - Gaji Hakim Mahkamah Konstitusi berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 40 juta per bulan.  Itu hanya gaji, belum ditabah honor. Untuk honornya, tergantung banyaknya sidang perkara . . .

MK Belum Pikirkan Bantuan Hukum

MK Belum Pikirkan Bantuan Hukum

Kriminal | Kamis, 03 Oktober 2013 - 08:15 WIB

JAKARTA (RP) - Mahkamah Konstitusi belum memikirkan bantuan untuk Ketua MK HM Akil Mochtar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (2/10) malam terkait dugaan suap penanganan perkara sengketa pemilihan kepala . . .

no-image.jpg

Sudah Lama Curiga Uang Bersliweran di MK

Kriminal | Kamis, 03 Oktober 2013 - 08:09 WIB

JAKARTA (RP) - Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata tidak terlalu mengejutkan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampouw.Pasalnya kata Jeirry, ia dan sejumlah penggiat . . .

no-image.jpg
MK PRETELI JABATAN WAKIL MENTERI

Tim Hukum Lemah, SBY Dipecundangi Lagi

Hukum | Selasa, 05 Juni 2012 - 18:48 WIB

JAKARTA (RP) – Lagi-lagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipecundangi. Keputusan Presiden No 159/M Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil-Wakil Menteri kembali dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).Juru Bicara . . .

Halaman. 2












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com