Namun dalam pelaksanaannya, PT Navigat Organic Energy Indonesia tidak membangun fasilitas gasification, landfill gas and anaerobic digestion (Galfad)sesuai dalam perjanjian. Sehingga terjadi wanprestasi. “Pengakhiran kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang bukan karena perusahaan kami wanprestasi. Tapi akibat perusahaan satu lagi tidak membangun Galfad, sehingga berimbas juga ke kami,” urai Douglas.
Selain itu disampaikannya, PT Godang Tua Jaya tidak pernah masuk dalam daftar hitam atau di-blacklist. Hal itu bisa dibuktikan dengan pengecekan yang dilakukan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kami bisa buktikan. Bisa dicek di LKPP. Kami tidak masuk daftar hitam. Jika ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi hukum pidana maupun perdata sesuai hukum yang berlaku,” kata Douglas meyakinkan.
Sementara itu, Kepala DLHK Kota Pekanbaru Zulfikri mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan surat dokumen kontrak kerja sama dengan PT Godang Tua Jaya.
“Usai menerima dokumen hasil lelang dari ULP, kami mempersiapkan administrasi untuk surat kontrak kerja sama,” imbuh Zulfikri, Jumat (20/4).
Dalam pembuatan kontrak kerja sama, sambung Zulfikri, diperkirakan memerlukan proses dan memakan waktu sekitar dua pekan. Sebab, kontrak tersebut nantinya akan dibuatkan oleh tim ahli dan diverifikasi Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setko) Pekanbaru. “Kami upayakan terbitkan SPMK, agar mereka bisa bekerja mengangkut sampah,” tambahnya.
Zulfikri menargetkan, PT Godang Tua Jaya mulai melakukan pengangkutan sampah di empat kecamatan pada awal Mei mendatang. Karena anggaran swakelola sampah untuk wilayah kecamatan tersebut hanya hingga akhir April saja. “Kami mengantipasi pergeseran anggaran lagi seperti sebelumnya. Karena belum didapati pemenang lelang,” imbuh Zulfikri.(yls)
Laporan RIRI RADAM, Kota
