PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemko Pekanbaru sudah mengumumkan perusahaan pemenang lelang jasa pengangkutan sampah. PT Bina Riau Sejahtera (BRS) menjadi pemenang tunggal untuk wilayah zona I dan zona II. Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru sedang menyiapkan waktu untuk dapat melakukan pengecekan ke depo PT BRS.
”Ya, pasti kami bakal turun melihat di mana deponya, dan kami akan lihat di mana mobil diparkirkan, berapa unit ketersediaan armada mereka dalam hal ini PT Bina Riau Sejahtera. Soalnya dua perusahaan saja yang mengurus sampah Pekanbaru selama ini kewalahan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan kepada wartawan, Kamis (28/12).
Disampaikan politisi Partai Gerindra ini, pihaknya sudah berkoordinasi ke DLHK Kota Pekanbaru, bahwa Komisi IV dalam waktu dekat ingin turun melihat depo PT Bina Riau Sejahtera, dan memastikan kesiapannya.Saat ditanya apakah perusahaan tersebut punya pengalaman dalam hal pengelolaan sampah, Nurul mengatakan akan mengeceknya juga. ”Ya, ini akan kita lihat juga surat-surat legalitas izin plat nomornya. Kemarin kita kan ngotot untuk swakelola, tapi akhirnya pemko memilih tetap dengan pihak ketiga, maka kita ingin pastikan semuanya,” ujar Nurul memberi jawaban.
Menyikapi kontrak kerja sama dengan dua perusahaan PT Samhana Indah dan PT Ella Pratama Perkasa yang akan berakhir 31 Desember ini, Nurul mewanti-wanti pemko agar mengantisipasi terjadinya tumpukan sampah di masa transisi.
”Per 2 Januari itu pemenang lelang sudah bekerja. Walau begitu 1 Januari sampahnya tetap harus diangkut. Kami juga ingin memastikan, jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan sampah ini pasti di ujung-ujung tahun itu selalu muncul di Pekanbaru sehingga menyebabkan keresahan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk itu dia berharap ke depannya, Plt Kadis LHK Kota Pekanbaru nantinya bisa bekerja maksimal sebagai teamwork untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Pekanbaru.
Dan juga untuk dapat meminimalisir kebocoran-kebocoran PAD dari retribusi sampah, dengan cara mendata ulang wajib retribusi yang ada di kota Pekanbaru. Baik bagi para pelaku usaha maupun bagi warga tempatan yang menghasilkan sampah. ”Jangan seperti yang sudah-sudah di tahun 2023 ini dari anggaran Rp 32 miliar yang ditargetkan PAD nya, yang diperoleh cuma Rp4,3 miliar. Berarti kebocorannya sangat besar, kurang lebih 88 persen. Sementara yang masuk hanya 12 persen,” cetus Nurul.
Anggaran yang dikeluarkan Pemko Pekanbaru untuk pengangkutan sampah 2024 di dua zona tersebut, sekitar Rp60 miliar. Di mana untuk zona I senilai Rp27 miliar dan zona II Rp28 miliar.
Asesmen Kadis DLHK Tahun Depan
Sementara itu, proses asesmen untuk mencari pejabat defenitif untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru akan bergulir di tahun 2024 mendatang.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, jelang dilakukan asesmen jabatan Kepala DLHK Kota Pekanbaru akan tetap dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang kini dipegang oleh Asisten II Setko Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut yang berlangsung selama tiga bulan ke depan.
Namun demikian, ia menyampaikan jika Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengupayakan pelaksanaan asesmen bisa dipercepat sehingga DLHK segera mendapat pimpinan definitif.
Pasalnya, status Kepala DLHK definitif sangat penting karena OPD tersebut memang secara teknis harus dapat fokus dalam penanganan persoalan sampah di yang masih mendapatkan keluhan dari masyarakat.
”Kami akan melakukan persiapan terlebih dulu supaya asesmen dapat segera dilaksanakan. inikan baru kita putus hasilnya seperti apa,” kata Indra Pomi.
Indra juga menyebut alasan mengapa Ingot Ahmad Hutasuhut ditunjuk menjadi Plt Kepala DLHK Pekanbaru menggantikan pejabat sebelumnya. Alasannya karena Ingot memang yang membawahi untuk DLHK Pekanbaru.
”Asisten II memang yang selama ini yang turut memantau penanganan sampah di Pekanbaru. Jadi pas kalau diganti beliau sementara ini agar permasalahan sampah dapat segera tertangani jelang terpilihnya kepala dinas yang baru,” ulasnya.(gus/ayi)
