Di sisi lain, kemarin KPU juga sudah menyerahkan surat pengunduran diri Wahyu kepada Presiden. Surat itu dikirim bersama dengan penetapan tersangka.
"Kami juga memberitahukan kepada DPR, kepada DKPP juga kami sudah kirin," lanjut Arief.
Mengenai pengganti Wahyu, Arief enggan berkomentar lebih jauh. Sebab, itu bukan lagi wewenangnya. Yang jelas, pengganti wahyu adalah calon komisioner yang pada pemungutan suara di DPR 2017 lalu berada di peringkat ke-8. Dalam hal ini, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Bali.
Menurut Arief, wewenang pengangkatan dan pemberhentian komisioner KPU ada pada Presiden. "Mereka (Istana) nanti yang meproses, bukan kami," tambahnya. Berbeda dengan pengangkatan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi wewenang KPU, pengangkatan komisioner KPu dilakukan lewat keppres.
Tampik Ada Kebocoran
Pelarian Harun ke luar negeri sehari sebelum OTT menimbulkan pertanyaan apakah yang bersangkutan sudah tahu akan ada OTT. Namun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menampik anggapan ada kebocoran atau kecolongan dari KPK.
"Kami tidak melihatnya apakah ada kebocoran. Pelaksanaan OTT tidak hanya mengandalkan penyadapan tapi juga ada cara-cara lain yang merupakan bagian dari operasi tertutup," ungkap Ali di Gedung Merah Putih kemarin.
Dia menegaskan bahwa penyidik KPK telah mengantisipasi berbagai pergerakan sepanjang penyelidikan. Termasuk mengantisipasi bagaimana jika orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka lari dulu sebelum ada OTT atau gelar perkara. "Bagaimana kemudian menyikapi hal-hal demikian ke depan tentu kami sudah mengantisipasi," lanjutnya.
Begitu menerima informasi terkait keberadaan Harun di luar negeri, KPK langsung berkoordinasi untuk memastikan titik keberadaannya. Jika lokasi sudah pasti, KPK akan meminta bantuan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Interpol untuk pemulangan Harun.
Di sisi lain, KPK menutup rapat rencana penggeledahan ke depan. Namun, Ali mengakui ada satu tempat yang sudah terlanjur ter-highlight yakni DPP PDIP. Yang menurut Ali sempat gagal penyegelan dan penggeledahannya pekan lalu. "Tentu kita tunggu perkembangan tempat-tempat mana lagi yang akan dilakukan penggeledahan," paparnya.
Sementara dari hasil penggeledahan kemarin, KPK telah mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penyidikan. Namun tidak ada temuan uang di antaranya.(deb.mar/far/byu/ted)
Laporan: JPG
