Hanya saja Masinton mengakui bahwa revisi UU KPK memang tidak bisa dipaksakan berjalan cepat. Sebab, perbaikan UU demi penguatan KPK harus dilakukan secara cermat.

Karenanya, PDIP pun akan menjaring berbagai pendapat demi perbaikan sistem itu. Berdasarkan hasil koordinasi PDIP dengan Jokowi yang juga kader di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, penundaan revisi UU KPK sekaligus untuk menghimpun berbagai masukan.

“Jadi wajar bila ditunda dulu. Kita komunikasi ke istana (Presiden Jokowi, red) juga demikian," ucapnya.(ara)

Sumber: JPNN

Editor: Hary B Koriun