alexametrics
Minggu, 22 September 2024    |              
KPAI PKU


RUU EKSTRADISI


Halaman. 3
RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-Undang

RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-Undang

Politik | Rabu, 13 April 2022 - 11:32 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - RUU Tindak Pidana Keke­rasan Seksual (TPKS) akhirnya disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna, Selasa (12/4). DPR RI pun berjanji akan melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap implementasi . . .

RUU TPKS Disahkan, Hannah Al Rasyid: Alhamdulillah, Terima Kasih

RUU TPKS Disahkan, Hannah Al Rasyid: Alhamdulillah, Terima Kasih

Hiburan | Rabu, 13 April 2022 - 00:58 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Aktris Hanna Al Rasyid bersyukur atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Hannah berterima kasih atas perjuangan banyak pihak sehingga UU TPKS . . .

Dorong Pembahasan Tingkat II dan Sahkan RUU TPKS Maksimal Akhir April
PERJALANAN BERLIKU ADVOKASI PEMENUHAN HAK KORBAN KS SEJAK 2015 HINGGA DISETUJUI 2022

Dorong Pembahasan Tingkat II dan Sahkan RUU TPKS Maksimal Akhir April

Nasional | Kamis, 07 April 2022 - 22:31 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Rabu (6/4/2022), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) selesai dibahas Panja Baleg DPR RI. Substansi RUU berkembang sangat progresif atas masukan dan keterlibatan advokasi masyarakat sipil terutama . . .

Pembahasan Tahap I RUU TPKS Selesai, Pengesahan Jangan Menunggu Lama

Pembahasan Tahap I RUU TPKS Selesai, Pengesahan Jangan Menunggu Lama

Nasional | Rabu, 06 April 2022 - 11:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) bersama pemerintah telah merampungkan harmonisasi pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Senin (4/4/2022) lalu. Terkait . . .

RUU TPKS Harus Dibahas Mendalam dan Komprehensif
AKTIVIS PEREMPUAN

RUU TPKS Harus Dibahas Mendalam dan Komprehensif

Hukum | Selasa, 05 April 2022 - 13:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Senayan terus berjalan. Sejak awal pembahasan, dinamika mewarnai perumusan RUU yang diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk melindungi seluruh masyarakat . . .

no-image.jpg

Legitimasi RUU TPKS Tinggi

Politik | Senin, 04 April 2022 - 11:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Desakan untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) kian kencang. Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia, dukungan publik terhadap RUU TPKS sudah mencapai . . .

Polemik Madrasah, Komisi X Belum Terima Draf

Polemik Madrasah, Komisi X Belum Terima Draf

Politik | Rabu, 30 Maret 2022 - 11:51 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Hilangnya frasa madrasah dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) memunculkan polemik. Banyak tokoh yang mengkritik, utamanya karena menghilangkan penyebutan madrasah sebagai salah satu lembaga . . .

Jikalahari Ajak Tokoh Masyarakat dan Legislator DPR RI Bahas RUU Provinsi Riau
LINGKUNGAN

Jikalahari Ajak Tokoh Masyarakat dan Legislator DPR RI Bahas RUU Provinsi Riau

Riau | Minggu, 27 Februari 2022 - 12:40 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jikalahari menggelar diskusi terbuka tentang Rencana Undang Undang (RUU) Provinsi Riau, Sabtu (26/2/2022) di Begawai Institut, Bandar Seni Raja Ali Haji, Pekanbaru.  Diskusi yang mengusung tema (Adakah) Marwah Riau . . .

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres
LEGISLATIF

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres

Nasional | Selasa, 18 Januari 2022 - 14:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU . . .

Achmad Minta RUU TPKS Segera Disahkan
LEGISLATIF

Achmad Minta RUU TPKS Segera Disahkan

Hukum | Selasa, 11 Januari 2022 - 15:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Maraknya kasus pelecehan seksual di tengah masyarakat senakin memprihatinkan. Mayoritas korbannya dialami oleh perempuan dan anak-anak. Perbuatan biadab itu merebak ke berbagai lini, di sekolah, kampus bahkan . . .

DPD RI Apresiasi Gagasan RUU Perubahan Iklim Menjadi Rekomendasi Muktamar Ke-34 NU
LINGKUNGAN

DPD RI Apresiasi Gagasan RUU Perubahan Iklim Menjadi Rekomendasi Muktamar Ke-34 NU

Nasional | Senin, 27 Desember 2021 - 12:26 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengapresiasi salah satu rekomendasi eksternal Muktamar ormas Islam terbesar Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) yang ke 34.  Adapun hasil rekomendasi Muktamar . . .

Ketua DPD RI Diminta Dorong RUU PKS dan PT 0 Persen
POLITIK

Ketua DPD RI Diminta Dorong RUU PKS dan PT 0 Persen

Nasional | Senin, 20 Desember 2021 - 13:06 WIB

TULUNGAGUNG (RIAUPOS.CO) - Presidential Threshold 0 persen dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi pembahasan saat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berkunjung ke Ponpes Al-Hikmah Mlaten, Tulungagung, Jawa . . .

Menkeu Minta Daerah Melakukan Penghitungan Kebutuhan Lebih Presisi

Menkeu Minta Daerah Melakukan Penghitungan Kebutuhan Lebih Presisi

Nasional | Rabu, 08 Desember 2021 - 13:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (RUU HKPD) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPR . . .

DPR dan Pemerintah Sahkan RUU HKPD, di Dalamnya Ada DBH Sawit
LEGISLATIF

DPR dan Pemerintah Sahkan RUU HKPD, di Dalamnya Ada DBH Sawit

Nasional | Selasa, 07 Desember 2021 - 15:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (HKPD) menjadi Undang-Undang (UU). "Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah . . .

Baleg Ajukan RUU TPKS sebagai Inisiatif DPR
POLITIK

Baleg Ajukan RUU TPKS sebagai Inisiatif DPR

Politik | Rabu, 17 November 2021 - 12:29 WIB

Jakarta (RIAUPOS.CO) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Baleg berencana segera mengesahkan RUU tersebut menjadi inisiatif DPR. Sebab, pembahasan . . .

Pimpinan DPR Izinkan Baleg Kunker ke Brazil dan Ekuador
PENYUSUNAN RUU PKS

Pimpinan DPR Izinkan Baleg Kunker ke Brazil dan Ekuador

Nasional | Jumat, 01 Oktober 2021 - 18:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menanggapi hal tersebut, . . .

Data Presiden Bocor, RUU PDP Mendesak Disahkan

Data Presiden Bocor, RUU PDP Mendesak Disahkan

Nasional | Minggu, 05 September 2021 - 09:11 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo membuat DPR menagih komitmen pemerintah menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pembahasan RUU itu mandek karena adanya perbedaan pandangan. Ketua DPR . . .

DPR Sebut Pemerintah Tak Serius
PEMBAHASAN RUU PDP MACET LAGI

DPR Sebut Pemerintah Tak Serius

Nasional | Kamis, 01 Juli 2021 - 16:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) macet lagi. Hal ini diketahui setelah Panitia Kerja (Panja) KomisI I DPR RI selesai mengadakan rapat konsinyering . . .

Soal PNS Fiktif, Perlu Reformasi Hulu ke Hilir

Soal PNS Fiktif, Perlu Reformasi Hulu ke Hilir

Riau | Kamis, 27 Mei 2021 - 10:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Temuan 97 ribu data pegawai negeri sipil (PNS) fiktif mendapatkan perhatian serius dari DPR. Komisi II bermaksud memanggil sejumlah kementerian/lembaga untuk membahas temuan itu. Mulai pengelolaan hingga . . .

Soal Revisi Kelima RUU KUP, Ini Penjelasan Menko Airlangga Hartarto

Soal Revisi Kelima RUU KUP, Ini Penjelasan Menko Airlangga Hartarto

Nasional | Kamis, 20 Mei 2021 - 13:33 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah memastikan adanya revisi atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ini merupakan kebijakan lanjutan pemerintah untuk sekaligus memperkuat . . .

no-image.jpg

Kembali ke UU Pemilu Lama, Mulai Digulirkan

Politik | Kamis, 16 Februari 2012 - 07:54 WIB

JAKARTA (RP)- Masih Lambannya pembahasan RUU Pemilu, khususnya di pasal-pasal krusial, membuat partai-partai kecil di parlemen bermanuver. Mereka menggulirkan ide untuk kembali ke Pemilu lama.Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faizal . . .

Halaman. 3












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com