JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan Jakarta, . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pakar hukum Universitas Indonesia Dr Teddy Anggoro mengatakan sejak 2017 Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah melakukan serangkaian perbaikan regulasi perizinan. Regulasi dalam bentuk . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ekonom Universitas Padjadjaran Aldrin Herwany, PhD menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa jadi solusi tepat di masa-masa setelah krisis kesehatan dan pandemi yang terjadi saat ini. . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai produk hukum Omnibus Law akan merugikan kepentingan publik dan menguntungkan kepentingan privat. Alih-alih memberikan kebaikan umum, Omnibus Law hanya akan menguntungkan pebisnis. “Sebanyak 1.244 . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendesak agar pemerintah sadar dan jangan menambah berat beban buruh lagi. Salah satunya dengan cara secepat mungkin untuk menghentikan selamanya pembahasan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan peringatan Hari Buruh (May Day) kali ini bersamaan dengan kondisi ekonomi yang sangat berat. Karena itu, Mufida mengingatkan pemerintah tidak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat masih terus menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Kemarin (28/4), aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR. Mereka menolak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI menjadi perhatian akademisi. Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Asep Saefuddin meminta agar pembahasannya terbuka, menimbang aspirasi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) di DPR menarik diri dari tiga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Teuku Riefky Harsya menyebut, ketiga . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas menyatakan, fraksinya menolak membahas rancangan undang-undang (RUU) apa pun yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pandemi Covid-19 di . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan, pihaknya akan mendengarkan suara kaum buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pernyataan ini menyikapi adanya wacana . . .
JawaPos.com – Pemerintah dan DPR tetap ingin segera menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi global virus Corona atau Covid-19. Jika hal itu terus dilanjutkan, hal ini berpotensi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Maka, maka pembahasannya regulasi baru yang menuai . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu dilakukan di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Salah ketik pemerintah dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law menuai polemik. Hal itu dianggap pemerintah tidak teliti tentang pasal 170 ayat 1.Ketua MPR, Bambang Soesatyo . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menanggapi banyaknya analisis dan protes kalangan pers bahwa Omnibus Law akan mengekang kebebasan pers, Menkopolhukam Mahfud MD memastikan hal itu tidak terjadi. Ia menyebut Omnibus Law disusun . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim pihaknya sudah berupaya membangun komunikasi kepada kaum buruh dalam merancang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh karena itu, Ida menginginkan kaum buruh . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR rupanya salah ketik. Disebutkan di pasal 170 ayat 1 pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah mengaku salah ketik dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law. Disebutkan di dalam Pasal 170 ayat 1, pemerintah bisa menganti Undang-Undang (UU) . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law di pasal 170 ayat 1, pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). Redaksional yang memicu . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
