JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai belum ada alasan hukum yang kuat untuk mengubah masa jabatan presiden 2 periode. Hal ini ditegaskan MK dalam amar putusan terkait pengujian Pasal . . .
(RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo mendukung amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Namun, perubahan konstitusi itu tidak boleh melebar ke pasal lain terkait perpanjangan masa jabatan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PDI Perjuangan (PDIP) menolak wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Menurutnya, gagasan menambah jabatan presiden jauh dari sikap . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Badan Pengkajian MPR RI sebagai 'dapur MPR' sedang fokus menyelesaikan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tanpa harus dibebani perdebatan apakah akan terjadi perubahan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan bahwa sampai detik ini tidak ada agenda di MPR untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, apalagi terkait perpanjangan masa jabatan Presiden . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan bahwa sampai detik ini tidak ada agenda di MPR untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, apalagi terkait perpanjangan masa jabatan Presiden . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan tidak ada pembahasan apapun di internal MPR RI untuk memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Presiden Joko Widodo . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak setuju dengan penambahan jabatan kepala negara tiga periode. Sehingga Jokowi tegas menolak wacana tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyatakan tidak pernah secara kelembagaan menyampaikan usulan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode di dalam amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana masa jabatan Presiden Republik Indonesia ditambah. Hal itu seperti disampaikan politisi PKS, Nasir Djamil. Dia tidak sepakat apabila jabatan kepala negara ditambah. Sebab . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, usulan penambahan jabatan kepala negara Indonesia bukanlah usulan dari lembaga yang ia pimpin. Melainkan dari pihak lain. "Begitu juga wacana . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang diusulkan partai koalisi pemerintah terus menuai polemik. PKS sebagai satu-satunya parpol oposisi di parlemen secara tegas menolak usulan itu. Presiden Partai Keadilan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ada keinginan dari partai koalisi menambah jabatan Presiden Indonesia. Misalnya dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menginginkan masa jabatan presiden menjadi tujuh . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Saat ini terjadi pro dan kontra terkait usulan penambahan masa jabatan Presiden Indonesia. Sebab ada yang menginginkan supaya tiga periode. Ada juga yang mengusulkan tujuh tahun jabatan bagi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana perubahan masa jabatan presiden melalui amandemen terbatas UUD 1945 terus menggelinding. Fraksi-fraksi di MPR terkesan tidak mau vulgar. Sebab, wacana tersebut rentan menimbulkan polemik. ”Mengubah satu pasal . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Usulan penambahan masa jabatan Presiden Republik Indonesia menuai polemik. Ada yang menginginkan jabatan presiden menjadi tiga periode. Ada juga yang mengusulkan bukan lima tahun, melainkan tujuh tahun. Terkait . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
