alexametrics
Rabu, 13 November 2024    |              
KPAI PKU


KASUS UU ITE


Halaman. 7
Pemilihan Dewas KPK Harus Libatkan Publik
GUGATAN UU KPK POTENSI MEMBELUDAK

Pemilihan Dewas KPK Harus Libatkan Publik

Nasional | Senin, 04 November 2019 - 10:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Desakan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU 19 tahun 2019 tentang KPK belum mereda. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergeming dan tidak mengeluarkannya. Bahkan, . . .

Amendemen UUD Adalah Keniscayaan

Amendemen UUD Adalah Keniscayaan

Politik | Kamis, 31 Oktober 2019 - 18:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945 merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai living constitution, undang-undang maupun . . .

Janji Revisi UU Penghambat Investasi

Janji Revisi UU Penghambat Investasi

Nasional | Senin, 21 Oktober 2019 - 10:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat . . .

no-image.jpg

KPK Mulai Lumpuh

Nasional | Minggu, 20 Oktober 2019 - 10:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Setidaknya, para pegawai di bidang penindakan mulai mengerem aktivitas penyidikan karena rancunya UU KPK baru . . .

KPK Mulai Lumpuh

KPK Mulai Lumpuh

Nasional | Minggu, 20 Oktober 2019 - 10:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Setidaknya, para pegawai di bidang penindakan mulai mengerem aktivitas penyidikan karena rancunya UU KPK baru . . .

Agus: KPK Tetap Lakukan OTT
PRESIDEN BELUM TEKEN

Agus: KPK Tetap Lakukan OTT

Nasional | Jumat, 18 Oktober 2019 - 09:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mulai Kamis (17/10) UU KPK berlaku. Sebagai penegak hukum, lembaga antirasuah wajib taat. Namun, hal itu tidak lantas melepas berbagai persoalan yang bersumber dari aturan tersebut. Sejumlah . . .

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-DPR RI memastikan telah mengirim perbaikan beberapa pasal yang typo atau salah ketik dalam UU KPK baru. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut surat perbaikan sudah dikirim ke Sekretariat . . .

 Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 17:37 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK hasil revisi. Pasalnya, Kamis (17/10) besok, . . .

MPR Sadar Cara Ubah UUD Beda dengan Merevisi

MPR Sadar Cara Ubah UUD Beda dengan Merevisi

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 17:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)-MPR RI masih mengkaji lebih detail masalah amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Termasuk, apakah nantinya visi misi presiden akan tetap ada . . .

PAN Tak Setuju Amandemen UUD 45 Dilakukan Menyeluruh

PAN Tak Setuju Amandemen UUD 45 Dilakukan Menyeluruh

Politik | Senin, 14 Oktober 2019 - 20:32 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam menyepakati dilakukannya amandemen menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mendapat tentangan dari PAN. . . .

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 19:43 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menduga, salinan hasil Undang-Undang KPK yang terdapat kesalahan penulisan atau tipo, lantaran dibuat dengan terburu-buru dan sangat tertutup. Sehingga, tidak . . .

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 15:20 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab pada Kamis (17/10), jika . . .

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Hukum | Kamis, 10 Oktober 2019 - 11:29 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis akan berhasil mengungkap perkara mega korupsi dalam waktu kurang dari dua tahun jika Undang-Undang KPK resmi diterapkan. Prasangka ini didasari atas kewenangan baru . . .

Presiden Terbitkan Perppu KPK, Menentukan Tingkat Kepercayaan Publik

Presiden Terbitkan Perppu KPK, Menentukan Tingkat Kepercayaan Publik

Politik | Senin, 07 Oktober 2019 - 11:44 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Perppu untuk mencegah berlakunya revisi UU KPK tidak hanya berkaitan dengan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Lebih dari itu, perppu juga menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap presiden. Sebab, saat . . .

Jokowi Belum Tandatangani Revisi UU KPK

Jokowi Belum Tandatangani Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 05 Oktober 2019 - 17:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Tenaga Ahli Staf Kepresidenan Kedeputian V, Ifdhal Kasim mengatakan, hingga saat ini Jokowi belum menandatangani revisi UU KPK. Sehingga, UU KPK belum menjadi dasar hukum yang legal bagi lembaga pemberantasan . . .

Politisi Tolak Penerbitan Perppu, KPK: Sepenuhnya Tergantung Presiden

Politisi Tolak Penerbitan Perppu, KPK: Sepenuhnya Tergantung Presiden

Hukum | Jumat, 04 Oktober 2019 - 13:02 WIB

RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Lembaga antirasuah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.“Kita serahkan saja sepenuhnya pada . . .

no-image.jpg

Rusuh Lagi, Rusuh Lagi

Nasional | Selasa, 01 Oktober 2019 - 11:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Unjuk rasa mahasiswa dan pelajar kembali pecah, Senin (30/9). Ribuan orang berdatangan sejak pukul 14.00. Tidak seperti demonstrasi pada 23–24 September lalu yang massanya menumpuk di depan . . .

Jokowi Bilang Begini soal Mahasiswa Demo Lagi

Jokowi Bilang Begini soal Mahasiswa Demo Lagi

Nasional | Senin, 30 September 2019 - 15:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi biasa aksi demonstrasi mahasiswa yang kembali berlangsung pada hari ini, Senin (30/9). Menurut mantan Wali Kota Solo itu, siapa pun diberikan kebebasan . . .

Antisipasi Demo, Satlantas Polresta Rekayasa Lalu Lintas

Antisipasi Demo, Satlantas Polresta Rekayasa Lalu Lintas

Riau | Senin, 30 September 2019 - 11:27 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru akan melakuan rekayasa lalu lintas di ruas Jalan Jendral Sudirman, Senin (30/9) siang. Hal ini, untuk mengantisipasi terjadi kecamatan arus lalu . . .

30 September, Demo Jilid 3, Mahasiswa Bergerak Lagi

30 September, Demo Jilid 3, Mahasiswa Bergerak Lagi

Nasional | Sabtu, 28 September 2019 - 15:40 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Demo mahasiswa besar-besaran bakal berlanjut. Rencananya, demo mahasiswa ini akan digelar 30 September di depan Gedung DPR RI."Demonstrasi ini tidak hanya 23-24 September tapi kami akan bergerak lagi . . .

Halaman. 7












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com