#-uu- - RIAUPOS.CO

UU CIPTA KERJA

Warga Asing yang Tinggal Enam Bulan Wajib Bayar Pajak

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 08 Oktober 2020 - 03:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - UU Cipta Kerja ikut mengatur soal pajak penghasilan (PPh) bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia. Mereka yang tinggal selama 183 hari atau sekitar 6 . . .

SETELAH SETAHUN REVISI UU KPK BERLAKU

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi

Nasional | Minggu, 04 Oktober 2020 - 11:40 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO -Birokrasi yang panjang membuat gerak penindakan KPK tak lincah. Semakin jarang "Jumat keramat" yang menampakkan wajah-wajah penggarong uang negara. KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sampai dua . . .

UU CORONA

Kemendes PDTT Terancam Tak Berhak Kelola Dana Desa

Nasional | Jumat, 17 Juli 2020 - 06:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dianggap tidak lagi memiliki peran pengaturan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Sebab, aturan hukum yang mengatur fungsi dan . . .

UU HASIL SEVISI HAMBAT KINERJA LEMBAGA ANTIRASUAH

Presiden Diminta Hadir di Sidang Gugatan Uji Materi UU KPK

Hukum | Senin, 09 Maret 2020 - 23:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Tim kuasa hukum gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta Mahkamah Konstitusi (MK) . . .

Janji Prioritas Revisi UU ASN Masih Dipertanyakan

Nasional | Minggu, 01 Maret 2020 - 10:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kalangan honorer K2 (kategori dua) mempertanyakan alasan RUU revisi UU ASN (aparatur sipil negara) yang berstatus prolegnas prioritas, tetapi belum dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada . . .

9 Hal di RUU Cipta Kerja yang Bikin Buruh Takut

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 19:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi R Abdullah, mengungkap 9 hal sensitif dan mencemaskan bagi kaum buruh dalam omnibus law RUU Cipta . . .

PELEMAHAN KPK

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK

Hukum | Selasa, 14 Januari 2020 - 15:38 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledahan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2019-2024. Ironisnya kondisi itu . . .

KESEMRAWUTAN UU

UU Kelautan Tumpang Tindih, Mahfud: Bersinggungan dengan 7 Lembaga

Hukum | Selasa, 07 Januari 2020 - 15:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai perlu adanya penguatan dalam upaya pengamanan laut di seluruh Indonesia. Menurutnya, masih ada sejumlah undang-undang . . .

TERKAIT REVISI UU

KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC

Nasional | Rabu, 11 Desember 2019 - 02:44 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menilai, citra Indonesia berisiko tercoreng di dunia internasional dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan . . .

GEGARA SALAH TULIS ANGKA

Upaya Mahasiswa Gugat UU KPK Kandas di MK

Hukum | Kamis, 28 November 2019 - 21:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah elemen mahasiswa mengenai uji materi atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut MK, objek gugatan . . .

MK Tolak JR UU KPK Hasil Revisi, Ini Alasannya

Hukum | Kamis, 28 November 2019 - 16:06 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang . . .

Pemerintah Hormati Tiga Pimpinan KPK yang Gugat UU Baru

Hukum | Kamis, 21 November 2019 - 21:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah menghormati langkah hukum yang diajukan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama koalisi masyarakat sipil, yang melayangkan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait UU . . .

Janji Revisi UU Penghambat Investasi

Nasional | Senin, 21 Oktober 2019 - 10:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat . . .

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-DPR RI memastikan telah mengirim perbaikan beberapa pasal yang typo atau salah ketik dalam UU KPK baru. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut surat perbaikan sudah dikirim ke Sekretariat . . .

Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 17:37 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK hasil revisi. Pasalnya, Kamis (17/10) besok, . . .

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 19:43 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menduga, salinan hasil Undang-Undang KPK yang terdapat kesalahan penulisan atau tipo, lantaran dibuat dengan terburu-buru dan sangat tertutup. Sehingga, tidak . . .

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 15:20 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab pada Kamis (17/10), jika . . .