alexametrics
Jumat, 29 November 2024    |              
KPAI PKU


KASUS UU ITE


Halaman. 2
Nyanyikan Indonesia Raya sebelum Salat Tarawih, Uu: Itu Kurang Pas

Nyanyikan Indonesia Raya sebelum Salat Tarawih, Uu: Itu Kurang Pas

Nasional | Sabtu, 16 April 2022 - 21:01 WIB

BANDUNG (RIAUPOS.CO) – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum menanggapi beredarnya video jemaah di salah satu masjid menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum Salat Tarawih. Panglima santri Jabar itu . . .

Revisi UU PPP Disepakati, Airlangga: Efisiensi Pembentukan Undang-Undang

Revisi UU PPP Disepakati, Airlangga: Efisiensi Pembentukan Undang-Undang

Nasional | Kamis, 14 April 2022 - 13:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022). Airlangga mengapresiasi persetujuan tingkat I antara Badan Legislasi . . .

Diapresiasi, Bupati Rohul Dukung Bimtek Implementasi UU KIP

Diapresiasi, Bupati Rohul Dukung Bimtek Implementasi UU KIP

Rokan Hulu | Kamis, 14 April 2022 - 10:23 WIB

ROKANHULU (RIAUPOS.CO) - Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang nantinya akan digelar . . .

Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU Ciptaker
RAPAT KERJA BANLEG DPR RI

Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU Ciptaker

Nasional | Kamis, 07 April 2022 - 17:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022). Kehadiran beberapa menteri mewakil Presiden Joko Widodo . . .

Penggugat UU IKN Ajukan Putusan Provisi

Penggugat UU IKN Ajukan Putusan Provisi

Politik | Selasa, 29 Maret 2022 - 11:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Para pemohon gugatan terhadap Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) mendesak adanya putusan provisi. Mereka meminta proses penyusunan aturan turunan UU IKN ditunda lebih dulu. Hal . . .

Menko Airlangga: RI Miliki Peraturan Berlapis Jamin Kepastian Berusaha
REVISI UU CIPTA KERJA

Menko Airlangga: RI Miliki Peraturan Berlapis Jamin Kepastian Berusaha

Nasional | Selasa, 08 Februari 2022 - 22:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta . . .

Sosialisasi Tatap Muka Perdana KP2KP Tentang UU HPP dengan Askonas
PERPAJAKAN

Sosialisasi Tatap Muka Perdana KP2KP Tentang UU HPP dengan Askonas

Kepulauan Meranti | Selasa, 21 Desember 2021 - 18:25 WIB

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selatpanjang, terus bergerak untuk menyosialisasikan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).  Sosialisasi tatap muka secara perdana berlangsung, Red Nine melibatkan DPC Asosiasi Kontraktor Nasional . . .

DJP Riau Sosialisasikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
EKONOMI-BISNIS

DJP Riau Sosialisasikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 10 Desember 2021 - 17:04 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Wajib Pajak pilihan di wilayah Provinsi Riau, Kamis (9/12). Dalam . . .

DPR Usulkan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022

DPR Usulkan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022

Nasional | Rabu, 01 Desember 2021 - 15:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPR akan mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimasukkan ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022. Anggota Badan Legislatif DPR Christina Aryani menegaskan, pihaknya . . .

KI Riau Beri Pemahaman UU KIP kepada Kades Se-Pelalawan

KI Riau Beri Pemahaman UU KIP kepada Kades Se-Pelalawan

Riau | Rabu, 01 Desember 2021 - 08:24 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Seluruh perangkat desa se-Kabupaten Pelalawan telah diberikan pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemahaman tersebut langsung diberikan Komisi Informasi (KI) Riau di Pekanbaru, baru-baru ini. Menurut Ketua . . .

Begini Respon MKD DPR Terkait Fadli Zon yang Diadukan karena Kritik UU Ciptaker
UU CIPTA KERJA

Begini Respon MKD DPR Terkait Fadli Zon yang Diadukan karena Kritik UU Ciptaker

Hukum | Selasa, 30 November 2021 - 03:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazarudin Dek Gam mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dulu isi laporan terkait anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli sebelumnya . . .

Pelaku Usaha Optimistis Tidak Ganggu Investasi
PROSES PERBAIKAN DITUNTUT LIBATKAN PARTISIPASI PUBLIK

Pelaku Usaha Optimistis Tidak Ganggu Investasi

Ekonomi-Bisnis | Senin, 29 November 2021 - 10:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  - Pemerintah dan DPR RI dituntut segera memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan produk legislasi itu inkonstitusional bersyarat. Proses perbaikan harus melibatkan partisipasi masyarakat . . .

Status UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Investasi Bisa Terhambat
UU CIPTA KERJA

Status UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Investasi Bisa Terhambat

Ekonomi-Bisnis | Minggu, 28 November 2021 - 23:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ekonom menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat akan menghambat iklim investasi Indonesia ke depan. Dikutip . . .

Yusril Sarankan Segera Perbaiki UU Ciptaker
KALAU LEWAT DUA TAHUN, BISA TERJADI KEKACAUAN HUKUM

Yusril Sarankan Segera Perbaiki UU Ciptaker

Nasional | Sabtu, 27 November 2021 - 13:12 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO)  - Perdebatan tentang status hukum Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih berlanjut. Kalangan serikat buruh masih meyakini bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 itu dan segala aturan turunan . . .

MK: UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat
AIRLANGGA: PEMERINTAH SIAP MELAKSANAKAN PUTUSAN MK

MK: UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Nasional | Jumat, 26 November 2021 - 13:41 WIB

JAKARTA (RIAUPOSCO) - Perjuangan elemen masyarakat sipil dan buruh untuk mempersoalkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) membuahkan hasil. Dalam . . .

Migrant Care: Pemerintah Harus Tunduk kepada Putusan MK
REVISI UU CIPTA KERJA

Migrant Care: Pemerintah Harus Tunduk kepada Putusan MK

Hukum | Jumat, 26 November 2021 - 00:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur . . .

Revisi UU Kejaksaan Dikecam YKPKP 1965 dan KontraS
REVISI UU KEJAKSAAN

Revisi UU Kejaksaan Dikecam YKPKP 1965 dan KontraS

Hukum | Selasa, 23 November 2021 - 05:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65) mengecam agenda Revisi Undang-Undang Kejaksaan yang sedang digodok DPR. Kontras dan . . .

AJI, AMSI dan IJTI Ajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait
PADA PENGUJIAN UU PERS

AJI, AMSI dan IJTI Ajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait

Nasional | Kamis, 04 November 2021 - 20:47 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melalui kuasa hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum . . .

PPP, PKS, Demokrat Usul Pasal Lain
ANGKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DIMINTA TURUN

PPP, PKS, Demokrat Usul Pasal Lain

Politik | Kamis, 04 November 2021 - 10:54 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen memunculkan dinamika. Jika hal itu mau terealisasi, sejumlah partai meminta revisi UU Pemilu kembali dibuka. Dengan catatan, revisi . . .

Mahfud Sebut Pinjol Ilegal yang Sebar Foto Porno Dijerat UU ITE
JANGAN TAKUT LAPOR POLISI

Mahfud Sebut Pinjol Ilegal yang Sebar Foto Porno Dijerat UU ITE

Nasional | Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pelaku atau perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal akan dijerat dengan pasal di Undang-Undang Informasi dan . . .

Halaman. 2












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com