PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Aksi penolakan UU Omnibus Law yang dilangsungkan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) di Gedung DPRD berakhir, Rabu (7/10) petang. Meski sudah diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, mahasiswa yang . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - UU Cipta Kerja ikut mengatur soal pajak penghasilan (PPh) bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia. Mereka yang tinggal selama 183 hari atau sekitar 6 . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengajak semua pihak untuk lebih mengedepankan diskusi dan dialog dalam penyampaian aspirasi. Dirinya menegaskan, bakal memfasilitasi siapa saja masyarakat . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beredar surat mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar aksi mogok nasional menolak UU Cipta Kerja dibatalkan. Surat tersebut dipastikan tidak benar alias hoaks. Ketua Departemen Komunikasi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Polemik pengesahan UU Omnibus Law menyulut demonstrasi dan mogok kerja. Kondisi itu membuat Polri menempuh langkah dengan mengeluarkan surat telegram untuk menecegah terjadinya demonstrasi dan mogok kerja. . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyidik senior KPK Novel Baswedan turut angkat bicara terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, produk legislasi yang pembahasannya terkesan dipaksakan itu kental . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan legislasi DPR RI bersama pemerintah baru saja menyepakati RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) agar dibahas di rapat pengambilan keputusan tingkat II. Sedangkan pada rapat pengambilan keputusan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan Jakarta, . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai produk hukum Omnibus Law akan merugikan kepentingan publik dan menguntungkan kepentingan privat. Alih-alih memberikan kebaikan umum, Omnibus Law hanya akan menguntungkan pebisnis. “Sebanyak 1.244 . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan peringatan Hari Buruh (May Day) kali ini bersamaan dengan kondisi ekonomi yang sangat berat. Karena itu, Mufida mengingatkan pemerintah tidak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) di DPR menarik diri dari tiga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Teuku Riefky Harsya menyebut, ketiga . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas menyatakan, fraksinya menolak membahas rancangan undang-undang (RUU) apa pun yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pandemi Covid-19 di . . .
JawaPos.com – Pemerintah dan DPR tetap ingin segera menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi global virus Corona atau Covid-19. Jika hal itu terus dilanjutkan, hal ini berpotensi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu dilakukan di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Salah ketik pemerintah dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law menuai polemik. Hal itu dianggap pemerintah tidak teliti tentang pasal 170 ayat 1.Ketua MPR, Bambang Soesatyo . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim pihaknya sudah berupaya membangun komunikasi kepada kaum buruh dalam merancang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh karena itu, Ida menginginkan kaum buruh . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR rupanya salah ketik. Disebutkan di pasal 170 ayat 1 pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law di pasal 170 ayat 1, pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). Redaksional yang memicu . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan penolakan terhadap adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. KSPI menilai, keberadaan RUU tersebut akan membuat kaum buruh menjadi miskin dan terpinggirkan. Presiden . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sempat tertunda dari rencana awal, surat presiden (surpres) beserta draf omnibus law resmi diserahkan ke DPR kemarin (12/2). Ketua DPR Puan Maharani menerima draf rancangan undang-undang (RUU) . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
