alexametrics
Jumat, 29 November 2024    |              
KPAI PKU


RUU OMNIBUS LAW


Halaman. 3
Kapolda Ajak Kedepankan Diskusi dan Dialog dalam Penyampaian Aspirasi
TERKAIT UNJUK RASA PENOLAKAN UU OMNIBUS LAW DI DPRD RIAU

Kapolda Ajak Kedepankan Diskusi dan Dialog dalam Penyampaian Aspirasi

Riau | Rabu, 07 Oktober 2020 - 22:00 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengajak semua pihak untuk lebih mengedepankan diskusi dan dialog dalam penyampaian aspirasi. Dirinya menegaskan, bakal memfasilitasi siapa saja masyarakat . . .

Rencana Aksi Mogok Nasional Buruh Tetap Berlangsung
MOGOK BURUH

Rencana Aksi Mogok Nasional Buruh Tetap Berlangsung

Ekonomi-Bisnis | Rabu, 07 Oktober 2020 - 01:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beredar surat mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar aksi mogok nasional menolak UU Cipta Kerja dibatalkan. Surat tersebut dipastikan tidak benar alias hoaks. Ketua Departemen Komunikasi . . .

Telegram Kapolri Larang Demonstrasi Disorot
RUU OMNIBUS LAW

Telegram Kapolri Larang Demonstrasi Disorot

Nasional | Selasa, 06 Oktober 2020 - 10:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Polemik pengesahan UU Omnibus Law menyulut demonstrasi dan mogok kerja. Kondisi itu membuat Polri menempuh langkah dengan mengeluarkan surat telegram untuk menecegah terjadinya demonstrasi dan mogok kerja. . . .

Kata Novel Baswedan RUU Cipta Kerja Kental Nuansa Korupsi

Kata Novel Baswedan RUU Cipta Kerja Kental Nuansa Korupsi

Nasional | Minggu, 04 Oktober 2020 - 21:34 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyidik senior KPK Novel Baswedan turut angkat bicara terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, produk legislasi yang pembahasannya terkesan dipaksakan itu kental . . .

Buruh Riau Bersatu Apresiasi Penolakan RUU Ciptaker oleh Demokrat

Buruh Riau Bersatu Apresiasi Penolakan RUU Ciptaker oleh Demokrat

Riau | Minggu, 04 Oktober 2020 - 20:13 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan legislasi DPR RI bersama pemerintah baru saja menyepakati RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) agar dibahas di rapat pengambilan keputusan tingkat II. Sedangkan pada rapat pengambilan keputusan . . .

DPD RI: Mandatory Spending UMKM Penting dalam RUU Omnimbus Law Cipta Kerja
EKONOMI MASYARAKAT

DPD RI: Mandatory Spending UMKM Penting dalam RUU Omnimbus Law Cipta Kerja

Nasional | Kamis, 04 Juni 2020 - 23:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan Jakarta, . . .

ICW Nilai Omnibus Law Hanya Menguntungkan Pebisnis
PEMBAHASAN TIDAK TRANSPARAN

ICW Nilai Omnibus Law Hanya Menguntungkan Pebisnis

Hukum | Selasa, 05 Mei 2020 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai produk hukum Omnibus Law akan merugikan kepentingan publik dan menguntungkan kepentingan privat. Alih-alih memberikan kebaikan umum, Omnibus Law hanya akan menguntungkan pebisnis. “Sebanyak 1.244 . . .

Demokrat Mundur dari Panja RUU Omnibus Law Cika Hingga RUU Minerba

Demokrat Mundur dari Panja RUU Omnibus Law Cika Hingga RUU Minerba

Politik | Kamis, 23 April 2020 - 01:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) di DPR menarik diri dari tiga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Teuku Riefky Harsya menyebut, ketiga . . .

Demokrat Heran Masih Ada Parpol yang ’Ngotot’ Bahas RUU Omnibus Law
RUU CIPTA KERJA

Demokrat Heran Masih Ada Parpol yang ’Ngotot’ Bahas RUU Omnibus Law

Politik | Rabu, 22 April 2020 - 22:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas menyatakan, fraksinya menolak membahas rancangan undang-undang (RUU) apa pun yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pandemi Covid-19 di . . .

no-image.jpg
PANDEMI COVID-19

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Harus Ditunda, Jika Dipaksa Ini Dampaknya

Nasional | Kamis, 09 April 2020 - 18:43 WIB

JawaPos.com – Pemerintah dan DPR tetap ingin segera menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi global virus Corona atau Covid-19. Jika hal itu terus dilanjutkan, hal ini berpotensi . . .

Airlangga Bertemu SBY Bahas Omnibus Law dan Pilkada 2020
GOLKAR DAN DEMOKRAT JAJAKI KOALISI DI DAERAH

Airlangga Bertemu SBY Bahas Omnibus Law dan Pilkada 2020

Politik | Jumat, 06 Maret 2020 - 00:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu dilakukan di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, . . .

Bamsoet: Salah Ketik Pasal Omnibus Law Tak Perlu Diributkan
POLEMIK RUU

Bamsoet: Salah Ketik Pasal Omnibus Law Tak Perlu Diributkan

Hukum | Kamis, 20 Februari 2020 - 17:01 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Salah ketik pemerintah dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law menuai polemik. Hal itu dianggap pemerintah tidak teliti tentang pasal 170 ayat 1.Ketua MPR, Bambang Soesatyo‎ . . .

Buruh Ancam Demo Besar-besaran, Menaker Tetap Ajak Dialog

Buruh Ancam Demo Besar-besaran, Menaker Tetap Ajak Dialog

Nasional | Selasa, 18 Februari 2020 - 21:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim pihaknya sudah berupaya membangun komunikasi kepada kaum buruh dalam merancang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oleh karena itu, Ida menginginkan kaum buruh . . .

 Pemerintah Salah Ketik Pasal, Demokrat: Jangan Gegabah Nanti Sesat
DRAF RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Pemerintah Salah Ketik Pasal, Demokrat: Jangan Gegabah Nanti Sesat

Hukum | Selasa, 18 Februari 2020 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR rupanya salah ketik. Disebutkan di pasal 170 ayat 1 pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan . . .

Yasonna Akui Pemerintah Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law
DPR AKAN LAKUKAN PERBAIKAN BERSAMA PEMERINTAH

Yasonna Akui Pemerintah Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law

Nasional | Senin, 17 Februari 2020 - 23:26 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law di pasal 170 ayat 1, pemerintah bisa menganti UU dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). Redaksional yang memicu . . .

Pemerintah Memiskinkan Pekerja dan Mendewakan Perusahaan Outsourcing
RUU OMNIBUS LAW

Pemerintah Memiskinkan Pekerja dan Mendewakan Perusahaan Outsourcing

Nasional | Minggu, 16 Februari 2020 - 19:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan penolakan terhadap adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. KSPI menilai, keberadaan RUU tersebut akan membuat kaum buruh menjadi miskin dan terpinggirkan. Presiden . . .

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh
HUKUM

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tawarkan Bonus Lima Kali Gaji untuk Buruh

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 13 Februari 2020 - 13:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sempat tertunda dari rencana awal, surat presiden (surpres) beserta draf omnibus law resmi diserahkan ke DPR kemarin (12/2). Ketua DPR Puan Maharani menerima draf rancangan undang-undang (RUU) . . .

Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah

Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 20:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menyebut terdapat kekeliruan ketika KSPSI memutuskan untuk berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law klaster Cipta Kerja (Cilaka) usulan Presiden . . .

LHK Bantah Omnibus Law Hapus Aturan Amdal

LHK Bantah Omnibus Law Hapus Aturan Amdal

Nasional | Rabu, 12 Februari 2020 - 20:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menepis isu penghapusan regulasi lingkungan di omnibus law RUU Cipta Kerja. Salah satunya soal analisis mengenai dampak lingkungan . . .

Tolak RUU Omnibus Law, FSP2KI Gelar Demonstrasi
DEMONSTRASI

Tolak RUU Omnibus Law, FSP2KI Gelar Demonstrasi

Hukum | Rabu, 22 Januari 2020 - 12:00 WIB

PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Ratusan massa yang tergabung dalam FSP2KI (Federasi Serikat pekerja pulp dan kertas Indonesia) Provinsi Riau memadati kantor DPRD Pelalawan, Rabu (22/1) sekitar pukul 10.15 WIB. Kedatangan . . .

Halaman. 3












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com