Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau Ismed Saputra, mengungkapkan realisasi akun Covid-19 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau per 30 Juni 2021 adalah Rp16.320.258.477 atau 18 persen dari pagu Rp90.080.838.000.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan Covid, realisasinya sebesar Rp102 miliar atau 10,9 persen dari anggaran Rp934 miliar. DAU/DBH tersebu dibagi untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kepada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19.
Kemudian penanganan Covid dari dana desa adalah 8 persen dari pagu. Alokasi penanganan Covid dari dana desa untuk Kabupaten Kampar adalah Rp17,3 miliar, Kabupaten Bengkalis Rp10,7 miliar, Indarigiri Hulu Rp12,7 miliar, Indragiri Hilir Rp14 miliar, Pelalawan Rp8,7 miliar, Rokan Hulu Rp11,7 miliar, Rokan Hilir Rp11,8 miliar, Siak Rp9,4 miliar, Kuantan Singingi Rp13,5 miliar, dan Kepulauan Meranti Rp6,2 miliar, dengan total Rp116,6 miliar.
"Dana desa sudah ditarik, tapi mungkin proses realisasinya masih berjalan dan belum dilaporkan. Rendahnya realisasi disebabkan oleh banyak hal, bisa jadi kabupaten/kota lambat menyalurkan karena masalah penetapan penerima bantuan sosial atau lainnya. Tetapi sekarang ini sudah banyak kegiatan yang kita dukung untuk percepatan," ungkap Ismed, Kamis (29/7).
Dikatakan Ismed, saat ini pihaknya telah mengadakan rapat dengan gubernur dan forkopimda, dan membuat tim koordinasi pemulihan ekonomi regional daerah atau percepatan penyerapan APBN/APBD. "Ini yang mau kita gesa. Nanti apa yang menjadi perbedaan persepsi misalnya lambatnya realisasi, ya kita arahkan," ujarnya.
Ismed berharap, dengan kolaborasi tersebut anggaran APBN/ABPD segera terealisasi terlebih untuk penanganan Covid-19. Menurunnya, semua pihak sudah menyamakan persepsi, sehingga realisasi bisa menjadi lebih cepat. "Semua pihak sudah punya kepedulian yang sama, baik itu Kapolda, gubernur, forkopimda, semua sudah satu bahasa. Mudah-mudahan bisa lebih cepat," harapnya.
Lebih lanjut, Ismed memaparkan di 2021, pemerintah pusat juga memberikan prioritas alokasi untuk pemulihan ekonomi nasional pada APBN.(ali/anf)
