PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kabar ditangkapnya 60 warga Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang diduga melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) membuat miris anggota DPRD Riau. Dengan sikap tegas, DPRD meminta pemerintah jangan hanya bisa menangkap dan memenjarakan warga saja, tapi harus ada solusi yang diberikan.
Anggota DPRD Riau dari Fraksi Nasdem-Hanura, Suhardiman Amby mengatakan, sejak dua pekan terakhir ia mendapatkan informasi bahwa pihak Polres Kuangsing bersama Polda Riau sudah menangkap 60 warga Kuansing diduga terlibat PETI.
Akibat penangkapan tersebut, banyak keluarga yang telantar karena kepala keluarganya dipenjarakan. ‘’Pemerintah bersama dengan instansi terkait jangan hanya bisa main tangkap tapi tidak ada solusi. Negara harus hadir melindungi masyarakat, mencarikan solusi sehingga tidak ada lagi warga dipenjarakan,’’ katanya.
Menurut Suhardiman, solusi yang dapat dilakukan yakni dengan membuat tambang masyarakat yang dikelola secara bersama. Hal tersebut sudah banyak diterapkan di Provinsi
Sumatra Barat, sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang dan daerah mendapatkan PAD.
‘’Bukan bermaksud mau melegalkan pertambangan tersebut, tapi pemerintah harus ada solusi. Salah satu solusinya yakni dengan tambang masyarakat. Pemerintah bisa menyosialisasikan apa saja yang harus diurus masyarakat untuk perizinan, tapi jangan ada pungli pula,’’ sebut politisi asal Kuansing tersebut.
Jika tidak ada solusi dari pemerintah dan yang ada hanya upaya penindakan, pihaknya khawatir angka kemiskinan dan putus sekolah di Kuansing akan bertambah. Pasalnya saat ini harga komuditas pertanian terutama karet tengah turun, sehingga bekerja menambang menjadi alternatif.
‘’Dalam kondisi pertanian yang tidak dikelola dengan baik seperti ini, bagaimana rakyat bisa hidup. Kalau pemerintah bisa menjaga harga karet Rp20 ribu per kilogram, PETI tidak akan ada,’’ tegasnya.
Wahyu, salah seorang pekerja PETI asal Kecamatan Inuman mengatakan, dahulu ia bekerja sebagai petani karet. Dengan harga saat ini hanya sekitar Rp5 ribu per kilogram, ia hanya menghasilkan uang Rp30 ribu per hari. Itupun jika cuaca tidak hujan dan belum dibagi dengan pemilik kebun.
‘’Tidak semua punya kebun sendiri. Jadi Rp30 ribu per hari kadang dibagi dua jadi hanya Rp15 ribu sehari. Kalau hujan tidak bisa ke kebun, kalau pekerja di tambang, sehari bisa Rp50 ribu dan itu bisa rutin setiap hari. Kami minta kebijaksanaan dari pemerintah soal ini, kalau harga karet tinggi tidak akan kami ikut menambang,’’ tuturnya.(sol)
