Menurut dia, kegiatan-kegiatan tersebut, bawaslu selalu bersikap bahwa itu bagian dari kebebasan berbicara. Tentunya, kebebasan berbicara tersebut harus tunduk pada aturan perundangan yang berlaku. ’’Tidak boleh ada intimidasi atau persekusi selama ini dilakukan,’’ lanjut Fritz. Namun, polisi juga berwenang menentukan di mana lokasi yang diperbolehkan untuk berkumpul. Maka, ada prosedur yang harus dilalui.
Sementara itu, berkaitan dengan polemik deklarasi #2019GantiPresiden, Menkopolhukam Wiranto meminta semua pihak menahan diri. ”Untuk melakukan langkah-langkah persiapan pemilu sesuai aturan,” ungkapnya ketika diwawancarai kemarin.
Wiranto mengakui, setiap kali pemilu tensi politik memang selalu naik. Untuk itu, dia meminta semua pihak menjaga agar tidak sampai melampaui batas. ”Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat, terutama para politisi bisa menahan diri untuk tidak membuat suasana menjadi terlalu panas,” imbuh mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut. Sebab, dia menilai bahwa tensi politik yang terlalu panas tidak baik.
”Hangat nggak apa-apa. Hangat tapi dengan gembira. Hangat dengan cara-cara yang elegan, yang bermartabat,” tambah dia.
Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan, bahwa masyarakat Indonesia punya kultur yang baik. Dia yakin betul, mereka enggan ribut karena persoalan sepele. ”Kita tidak perlu melakukan satu langkah-langkah yang ekstrem hanya karena masalah istilah,” kata dia.
Apalagi sampai saling fitnah atau saling balas ujaran kebencian. ”Jangan sampai kita masuk di wilayah itu,” ucap pejabat asal Jogjakarta tersebut.
